Belum jelas apa maksud dan tujuan penyebaran selebaran yang salah satu informasinya menggalang massa untuk Pilgub nanti. Sebab isi muatan politik itu tidak secara spesifik mendukungan satu calon tertentu. Namun yang pasti selebaran yang diperbanyak oleh bagian umum Sekretariat DPRD Mukomuko dan telah disebar di setiap ruangan komisi dan staf ini dipertanyakan sejumlah kalangan.
Kabag Umum DPRD Kabupaten Mukomuko Alkadri SH mengakui telah memperbanyak isi selebaran tersebut, namun tak tahu pasti apa isi selebaran tersebut.
Perbanyakan selebaran itu sendiri dilakukannya atas perintah Karmadi anggota Komisi III DPRD Mukomuko. Politisi dari PAN ini diketahui sebagai salah seorang anggota Porbi Mukomuko.
Saya tidak tahu isi selebaran itu. Saya hanya disuruh oleh Pak Karmadi untuk memperbanyak selebaran tersebut dan membagikannya ke 25 orang anggota dewa, terang Alkadri yang juga mengakui adanya kedatangan Ketua Porbi Mukomuko Ismael SH ke DPRD Mukomuko yang kedatangannya sendiri tidak secara resmi memberikan surat atau pun lainya.
Keberadaan selebaran berbau politik Porbi ini wajar dipertanyakan sejumlah kalangan. Sebab
Porbi bukan perpanjangan tangan pemerintah atau KPU untuk mensosialisasikan tentang Pilgub. Apalagi instruksi penyebaran dan penggandaan selebaran dilakukan oleh salah seorang anggota dewan yang juga pengurus Porbi.
Karmadi sendiri mengakui telah menginstruksikan Kabag Umum DPRD Mukomuko memperbanykan selebaran tersebut dan membangikannya untuk 25 anggota dewan. Namun ia membantah jika hal itu memiliki muatan politik karena selebaran hanya untuk dibaca.
“Saya diberi selebaran itu oleh Ketua Porbi Kabupaten Mukomuko, yang kebetulan saya juga salah seorang anggota Porbi. Perbanyakan selebaran kepada bagian umum hanya sebagai bacaan saja,” katanya.
Ketua Porbi Ismael SH pun membernarkan telah memberikan selebaran itu kepada Karmadi. Penyebaran selebaran dimaksudkan untuk mendapat respon ide gagasan Porbi dalam mencari calon pemimpin di Provinsi Bengkulu ke depan. “Namun selebaran itu bukan untuk konsumsi orang banyak, melainkan untuk konsumsi Porbi saja,” jelas Ismael yang merupakan salah seorang PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Mukomuko.
Kendari berdalih hanya sebatas konsumsi internal Porbi, namun tersebarluasnya selebaran ini mengusik sensitivitas politik di Mukomuko. Apalagi Ismael adalah seorang PNS yang menurut undang-undang tidak boleh melakukan politik praktis.
Terkait hak ini Kepala Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Drs Aila Wanis mengatakan akan memproses hal ini lebih lanjut dengan memanggil Ismael dan melaporkannya ke bupati. Ismael merupakan salah seorang PNS di jajaran Pemkab Mukomuko.
Atas tindakannya yang telah berani secara terang-terangan melakukan aksi yang tidak boleh dilakukan seorang PNS kami akan memanggil Ismael dan melaporkan temuan ini kepada Bupati Mukomuko, katanya.
Sumber: Bengkulu Ekspress.
Tampilkan postingan dengan label Budaya Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Budaya Politik. Tampilkan semua postingan
Minggu, 20 Desember 2009
Kamis, 03 Desember 2009
Satire Politik Sang Wayang
Politik di Indonesia memiliki seribu pintu untuk pergulatan tafsir dalam tegangan idealitas dan realitas. Rezim-rezim kekuasaan di Indonesia memiliki jejak kentara dalam historisitas kekuasaan Jawa. Pembaca dan penafsir politik Indonesia bisa gairah dan lelah untuk mengurusi politik melalui jejak-jejak kekuasaan Jawa. Jejak-jejak itu mengalami metamorfosis atau pemutakhiran sesuai dengan arus takdir jaman.
Esai-esai Benedict Anderson (1966 dan 1972) dengan kritis mengabarkan bahwa konstruksi politik Indonesia mengacu pada Jawa. Realisasi paham kekuasaan Jawa tampak eksplisit dalam pemunculan aktor, kesadaran panggung, permainan lakon, atau permainan bahasa politik. Anderson mengakui ada kerepotan epistemologis untuk membaca dan memahami konsep kekuasaan Jawa. Kerepotan itu pun sampai pada penemuan desain esoteris dan eksoteris kekuasaan Jawa melalui mitos, sastra, bahasa, seni, mistik, dan politik.
Wayang menempati peran penting dalam lakon kekuasaan Jawa sebagai kiblat atau referensi politik Indonesia. Wayang adalah jagad kompleks untuk mendedah sekian idealitas dan realitas hidup manusia. Politik menjadi bab primer dalam wayang dengan pelbagai tafsir dan realisasi. Wayang itu politik. Pembacaan dan penafsiran atas wayang dalam ranah politik memang kerap mengejutkan tapi itu kelumrahan dalam biografi politik Indonesia.
Wayang politik
Wayang itu politik menemukan pengesahan dalam proses kreatif dan laku politik Noto Soeroto. Penyair dan aktor politik ini memiliki pergulatan intensif dalam jagad wayang untuk mengartikulasikan pandangan politik pada awal abad XX. Noto Soeroto adalah penyair Jawa tapi menuliskan puisi dengan bahasa Belanda. Penyair ini merupakan cucu Sri Pakualam V dan aktor pergerakan politik pada masa kolonialisme. Noto Soeroto tercatat pernah menjadi ketua Indische Vereeniging (1911).
Kitab puisi puncak dari Noto Soeroto terbit tahun 1931 dengan judul Wayang-liederen (Dendang Wayang). Kitab ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa: Prancis, Inggris, Jerman, dan Indonesia. Kitab puisi Wayang-liederen menjadi bukti bahwa wayang adalah kebun persemaian untuk politik dalam konstruksi religius-mistik dalam latar penjajahan Belanda di Indonesia. Kitab itu melahirkan curiga dari Belanda atas kesadaran nasionalisme dan pencanggihan tradisi politik Jawa dalam wayang. Noto Soeroto mahfum bahwa wayang adalah pengucapan fasih untuk mengungkapkan seribu satu perkara kehidupan. Rosa M.T. Kerdjik (2002) menyebutkan bahwa wayang adalah katalogus hidup bagi orang Jawa. Politik menjadi bab penting dan menentukan.
Wayang dengan kerimbunan simbolisme membuat pelbagai perkara sanggup diartikulasikan dengan multiperspektif dan multitafsir. Simbolisme itu kunci eksistensi dan esensi wayang. Simbolisme kerap jadi bayang-bayang dalam tafsir dan tak tuntas dalam ikhtiar penemuan relevansi. Wayang sebagai kebun persemaian politik pun jadi referensi belum usai untuk aktor-aktor politik dan tukang tafsir politik.
Noto Soeroto dalam Wayang-liederen mengungkapkan: “Setiap ksatria merupakan raksasa bagi yang lain dan setiap raksasa karena perbuatannya sama dengan ksatria.” Satire ini merepresentasikan bahwa lakon politik mengandung paradoks, ambiguitas, dilematis, ambivalen, dan kontradiktif. Aktor politik dengan acuan identifikasi dalam tokoh-tokoh wayang kerap membuat lakon politik berada dalam samar atau ambang batas. Wayang sebagai referensi politik pun memberikan kunci-kunci untuk membuka tabir dan mewartakan makna simbolisme untuk estetisasi politik atau politisasi estetik.
Tamsil wayang
Identifikasi pada tokoh wayang merupakan jalan terjal atau labirin untuk aktor politik dalam mengonstruksi diri dengan sekian pamrih dan risiko. Proses identifikasi memang tak bisa komprehensif karena norma-norma realatif dalam wayang. Absolutisme hampir tak mungkin ada dalam proses identifikasi. Satire dari Noto Soeroto itu menjadi contoh atas operasionalisasi dan kodrat wayang. Satire itu mendapati contoh puncak dalam dilema untuk memberi tafsir dan vonis atas tiga tokoh dalam wayang: Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Adipati Karna.
Dilema tiga tokoh itu diungkapkan dengan estetis oleh Mangkunegara IV (1809-1881) dalam Serat Tripama. Siapa ksatria atau pahlawan? Pertanyaan pelik ini susah mendapati jawaban paripurna. Patih Suwanda adalah tokoh pandai, berani, dan menepati sifat keturunan orang utama. Kumbakarna adalah raksasa, memiliki sifat-sifat utama, menepati janji ksatria, dan pembela negara. Karna adalah ksatria, sadar balas budi, dan berani. Identifikasi sifat-sifat itu mengandung pertentangan ketika ada perbandingan dari perspektif berlawanan.
Mangkunegara IV menulis: Katri mangka sudarsaneng Jawi, pantes lamun sagung pra prawira, amirita sakadare, ing lalabuhanipun, aja kongsi mbuwang palupi, manawa tibeng nistha, ina esthinipun, sanadyan tekading buta, tan prabeda budi panduming dumadi, marsudi in kotaman (Tiga pahlawan itu menjadi teladan orang Jawa, pantas untuk semua perwira, mengambil mereka sebagai teladan, mengenai jasa dan bekti, jangan membuang teladan, nanti bisa jatuh jadi hina, rendah keinginan atau cita-cita, raksasa pun tidak berbeda dalam ikhtiar memenuhi takdir sebagai makhluk dengan sifat-sifat utama).
Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Karna adalah aktor dalam lakon politik besar. Mereka diidentikkan sebagai pahlawan sesuai dengan kriteria-kriteria dalam konteks ksatria (militer) dan politik. Vonis itu bakal dilematis ketika dihadapkan dengan etika normatif. Kumbakarna adalah raksasa dari Ngalengka dan setia pada Rahwana ketika perang melawan Rama. Karna lawan tanding dengan saudara sendiri di kubu Pandawa. Tokoh atau aktor selalu dihadapkan pada pilihan dan konsekuensi. Dilema itu menjadi tanda tanya dan tanda seru untuk membaca lakon politik dalam wayang dan lakon politik Indonesia.
Aktor politik ideal adalah aktor tulen dan istiqomah dalam pengabdiam atas nama kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Aktor pun rentan untuk oportunis dan pragmatis. Pilihan-pilihan dalam lakon membuat aktor membuat kalkulasi atau penilaian objektif-subjektif untuk pertaruhan harga diri atau pamrih. Tokoh-tokoh wayang menjalani lakon dalam tegangan takdir dan kehendak bebas. Takdir menjadi kecenderungan besar karena ada anutan untuk mengisahkan hidup dalam dikotomi atau oposisi biner. Takdir itu tak bisa dikatakan mutlak sebagai fatalisme.
Eksplorasi atau eksploitasi
Wayang sampai hari ini belum usai jadi referensi. Representasi jagad wayang dalam politik Indonesia mutakhir tampak dalam bahasa. Benedict Anderson (1966) mencatat bahwa bahasa politik Indonesia ramai dengan pemakaian istilah dari jagad pewayangan: dalang, mendalangi, lakon, gara-gara, perang tanding, jejer, atau Bratayuda. Bahasa-bahasa itu jadi imaji politik untuk memberi narasi atas tokoh dan peristiwa. Bahasa politik itu memiliki acuan dan efek dalam melenakan atau memprovokasi publik. Bahasa jadi penentu untuk legitimasi aktor politik dalam memainkan peran sesuai kompetensi dan penciptaan imaji.
Wayang pun jadi alat dan juru bicara politik. Sejarah Orde Lama dan Orde Baru membuktikan bahwa wayang sanggup melegitimasi penguasa atau aktor politik. Pertunjukan wayang diintervensi dengan pesan-pesan politik. laku estetika menjelma menjadi laku politis karena pertunjukkan wayang ditundukkan oleh kekuasaan atau uang. Wayang sebagai tontonan dan tuntunan tak bersih dari politik. Aktor-aktor politik pun fasih mengucapkan khotbah-khotbah dari jagad wayang dan melakukan identifikasi diri pada tokoh-tokoh pilihan.
Wayang terus mendapati babak sambungan dalam lakon politik mutakhir. Dalang mulai melakukan metamorfosa menjadi aktor politik. Para aktor politik menjelma jadi dalang di parlemen, partai politik, atau institusi negara. Lakon politik pun ramai dengan imaji-imaji wayang. Simbolisme mengalami pembesaran dan pelipatgandaan dalam transaksi politik. Banalitas wayang jadi rasionalisasi untuk hasrat kekuasaan dan pencapaian utopia politik. Wayang menjelma godaan untuk aktor-aktor menciptakan lakon politik. Wayang belum usai dieksplorasi dan dieksploitasi?
Oleh Bandung Mawardi
Sumber: Bentara Budaya
Esai-esai Benedict Anderson (1966 dan 1972) dengan kritis mengabarkan bahwa konstruksi politik Indonesia mengacu pada Jawa. Realisasi paham kekuasaan Jawa tampak eksplisit dalam pemunculan aktor, kesadaran panggung, permainan lakon, atau permainan bahasa politik. Anderson mengakui ada kerepotan epistemologis untuk membaca dan memahami konsep kekuasaan Jawa. Kerepotan itu pun sampai pada penemuan desain esoteris dan eksoteris kekuasaan Jawa melalui mitos, sastra, bahasa, seni, mistik, dan politik.
Wayang menempati peran penting dalam lakon kekuasaan Jawa sebagai kiblat atau referensi politik Indonesia. Wayang adalah jagad kompleks untuk mendedah sekian idealitas dan realitas hidup manusia. Politik menjadi bab primer dalam wayang dengan pelbagai tafsir dan realisasi. Wayang itu politik. Pembacaan dan penafsiran atas wayang dalam ranah politik memang kerap mengejutkan tapi itu kelumrahan dalam biografi politik Indonesia.
Wayang politik
Wayang itu politik menemukan pengesahan dalam proses kreatif dan laku politik Noto Soeroto. Penyair dan aktor politik ini memiliki pergulatan intensif dalam jagad wayang untuk mengartikulasikan pandangan politik pada awal abad XX. Noto Soeroto adalah penyair Jawa tapi menuliskan puisi dengan bahasa Belanda. Penyair ini merupakan cucu Sri Pakualam V dan aktor pergerakan politik pada masa kolonialisme. Noto Soeroto tercatat pernah menjadi ketua Indische Vereeniging (1911).
Kitab puisi puncak dari Noto Soeroto terbit tahun 1931 dengan judul Wayang-liederen (Dendang Wayang). Kitab ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa: Prancis, Inggris, Jerman, dan Indonesia. Kitab puisi Wayang-liederen menjadi bukti bahwa wayang adalah kebun persemaian untuk politik dalam konstruksi religius-mistik dalam latar penjajahan Belanda di Indonesia. Kitab itu melahirkan curiga dari Belanda atas kesadaran nasionalisme dan pencanggihan tradisi politik Jawa dalam wayang. Noto Soeroto mahfum bahwa wayang adalah pengucapan fasih untuk mengungkapkan seribu satu perkara kehidupan. Rosa M.T. Kerdjik (2002) menyebutkan bahwa wayang adalah katalogus hidup bagi orang Jawa. Politik menjadi bab penting dan menentukan.
Wayang dengan kerimbunan simbolisme membuat pelbagai perkara sanggup diartikulasikan dengan multiperspektif dan multitafsir. Simbolisme itu kunci eksistensi dan esensi wayang. Simbolisme kerap jadi bayang-bayang dalam tafsir dan tak tuntas dalam ikhtiar penemuan relevansi. Wayang sebagai kebun persemaian politik pun jadi referensi belum usai untuk aktor-aktor politik dan tukang tafsir politik.
Noto Soeroto dalam Wayang-liederen mengungkapkan: “Setiap ksatria merupakan raksasa bagi yang lain dan setiap raksasa karena perbuatannya sama dengan ksatria.” Satire ini merepresentasikan bahwa lakon politik mengandung paradoks, ambiguitas, dilematis, ambivalen, dan kontradiktif. Aktor politik dengan acuan identifikasi dalam tokoh-tokoh wayang kerap membuat lakon politik berada dalam samar atau ambang batas. Wayang sebagai referensi politik pun memberikan kunci-kunci untuk membuka tabir dan mewartakan makna simbolisme untuk estetisasi politik atau politisasi estetik.
Tamsil wayang
Identifikasi pada tokoh wayang merupakan jalan terjal atau labirin untuk aktor politik dalam mengonstruksi diri dengan sekian pamrih dan risiko. Proses identifikasi memang tak bisa komprehensif karena norma-norma realatif dalam wayang. Absolutisme hampir tak mungkin ada dalam proses identifikasi. Satire dari Noto Soeroto itu menjadi contoh atas operasionalisasi dan kodrat wayang. Satire itu mendapati contoh puncak dalam dilema untuk memberi tafsir dan vonis atas tiga tokoh dalam wayang: Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Adipati Karna.
Dilema tiga tokoh itu diungkapkan dengan estetis oleh Mangkunegara IV (1809-1881) dalam Serat Tripama. Siapa ksatria atau pahlawan? Pertanyaan pelik ini susah mendapati jawaban paripurna. Patih Suwanda adalah tokoh pandai, berani, dan menepati sifat keturunan orang utama. Kumbakarna adalah raksasa, memiliki sifat-sifat utama, menepati janji ksatria, dan pembela negara. Karna adalah ksatria, sadar balas budi, dan berani. Identifikasi sifat-sifat itu mengandung pertentangan ketika ada perbandingan dari perspektif berlawanan.
Mangkunegara IV menulis: Katri mangka sudarsaneng Jawi, pantes lamun sagung pra prawira, amirita sakadare, ing lalabuhanipun, aja kongsi mbuwang palupi, manawa tibeng nistha, ina esthinipun, sanadyan tekading buta, tan prabeda budi panduming dumadi, marsudi in kotaman (Tiga pahlawan itu menjadi teladan orang Jawa, pantas untuk semua perwira, mengambil mereka sebagai teladan, mengenai jasa dan bekti, jangan membuang teladan, nanti bisa jatuh jadi hina, rendah keinginan atau cita-cita, raksasa pun tidak berbeda dalam ikhtiar memenuhi takdir sebagai makhluk dengan sifat-sifat utama).
Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Karna adalah aktor dalam lakon politik besar. Mereka diidentikkan sebagai pahlawan sesuai dengan kriteria-kriteria dalam konteks ksatria (militer) dan politik. Vonis itu bakal dilematis ketika dihadapkan dengan etika normatif. Kumbakarna adalah raksasa dari Ngalengka dan setia pada Rahwana ketika perang melawan Rama. Karna lawan tanding dengan saudara sendiri di kubu Pandawa. Tokoh atau aktor selalu dihadapkan pada pilihan dan konsekuensi. Dilema itu menjadi tanda tanya dan tanda seru untuk membaca lakon politik dalam wayang dan lakon politik Indonesia.
Aktor politik ideal adalah aktor tulen dan istiqomah dalam pengabdiam atas nama kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Aktor pun rentan untuk oportunis dan pragmatis. Pilihan-pilihan dalam lakon membuat aktor membuat kalkulasi atau penilaian objektif-subjektif untuk pertaruhan harga diri atau pamrih. Tokoh-tokoh wayang menjalani lakon dalam tegangan takdir dan kehendak bebas. Takdir menjadi kecenderungan besar karena ada anutan untuk mengisahkan hidup dalam dikotomi atau oposisi biner. Takdir itu tak bisa dikatakan mutlak sebagai fatalisme.
Eksplorasi atau eksploitasi
Wayang sampai hari ini belum usai jadi referensi. Representasi jagad wayang dalam politik Indonesia mutakhir tampak dalam bahasa. Benedict Anderson (1966) mencatat bahwa bahasa politik Indonesia ramai dengan pemakaian istilah dari jagad pewayangan: dalang, mendalangi, lakon, gara-gara, perang tanding, jejer, atau Bratayuda. Bahasa-bahasa itu jadi imaji politik untuk memberi narasi atas tokoh dan peristiwa. Bahasa politik itu memiliki acuan dan efek dalam melenakan atau memprovokasi publik. Bahasa jadi penentu untuk legitimasi aktor politik dalam memainkan peran sesuai kompetensi dan penciptaan imaji.
Wayang pun jadi alat dan juru bicara politik. Sejarah Orde Lama dan Orde Baru membuktikan bahwa wayang sanggup melegitimasi penguasa atau aktor politik. Pertunjukan wayang diintervensi dengan pesan-pesan politik. laku estetika menjelma menjadi laku politis karena pertunjukkan wayang ditundukkan oleh kekuasaan atau uang. Wayang sebagai tontonan dan tuntunan tak bersih dari politik. Aktor-aktor politik pun fasih mengucapkan khotbah-khotbah dari jagad wayang dan melakukan identifikasi diri pada tokoh-tokoh pilihan.
Wayang terus mendapati babak sambungan dalam lakon politik mutakhir. Dalang mulai melakukan metamorfosa menjadi aktor politik. Para aktor politik menjelma jadi dalang di parlemen, partai politik, atau institusi negara. Lakon politik pun ramai dengan imaji-imaji wayang. Simbolisme mengalami pembesaran dan pelipatgandaan dalam transaksi politik. Banalitas wayang jadi rasionalisasi untuk hasrat kekuasaan dan pencapaian utopia politik. Wayang menjelma godaan untuk aktor-aktor menciptakan lakon politik. Wayang belum usai dieksplorasi dan dieksploitasi?
Oleh Bandung Mawardi
Sumber: Bentara Budaya
Senin, 26 Oktober 2009
Budaya Politik Indonesia
Budaya yang berasal dari kata ‘buddhayah’ yang berarti akal, atau dapat juga didefinisikan secara terpisah yaitu dengan dua buah kata ‘budi’ dan ‘daya’ yang apabila digabungkan menghasilkan sintesa arti mendayakan budi, atau menggunakan akal budi tersebut. Bila melihat budaya dalam konteks politik hal ini menyangkut dengan sistem politik yang dianut suatu negara beserta segala unsur (pola bersikap & pola bertingkah laku) yang terdapat didalamnya.
Sikap & tingkah laku politik seseorang menjadi suatu obyek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia berada dalam lingkungan masyarakatnya yang kritis, yang sering, kalaulah tidak selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.
Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk.
Idealisme diakui memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.
Sumber: Ompoer.
Sikap & tingkah laku politik seseorang menjadi suatu obyek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia berada dalam lingkungan masyarakatnya yang kritis, yang sering, kalaulah tidak selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.
Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk.
Idealisme diakui memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.
Sumber: Ompoer.
Minggu, 25 Oktober 2009
Budaya Politik Dan Peradapan
Budaya Politik Dan Peradapan.
Semua kerajaan prapolitik modern Indonesia mempunyai pemahaman raja yang tertinggi (tanpa harus berbicara tentang penyimpangan Amangkurat II). Tetapi, rakyat pun bukan yang terendah. Ini artinya, telah terbentuk budaya politik mendahulukan daulat rakyat.
Ben Anderson dalam bukunya The Javanise Culture, menunjukkan esensi dasar dari politik Indonesia lebih pada penyatuan kedaulatan rakyat, tinggal saja lanjut Anderson, apakah penyatuan itu akan disubordinasi atau dibentuk dalam suatu budaya politik yang beradab.
Anderson tampaknya disahuti Harold Crouch. Meskipun Crouch melihat dari budaya politik militer–Crouch mengingatkan kepada kita bahwa autoritarianisme yang diusung oleh perilaku politik militer–terkadang “menyingkirkan” daulat rakyat; para funding father di Indonesia telah mengaktualisasikan budaya politik dengan tidak meninggalkan rasa hormat pada daulat rakyat.
Analisis Anderson tersebut dikuatkan Clifford Geerzt dalam terminologi terkenalnya abangan, santri dan priyayi. Mempelajari pengamat politik di atas, seyogianya telah terbentuk budaya politik yang beradab dalam mekanisme sistem pemilihan umum.
Di sini penulis ingin menjelaskan bahwa budaya politik yang beradab ya, katakanlah dimulai dari pilpres. Satu sama lain tidak hanya berada pada political interest yang cenderung membawa potensi konflik. Dan, ini terjadi sebagai resultante dari pers kita yang tidak lagi memainkan peran sebagai pers dengan nuansa kultural edukatif.
Setelah mengamati 11 tahun reformasi. Pers, pada paro pertamanya masih terkesan mendidik, memberikan fakta, data, dan dalam bahasa yang menumbuhkembangkan budaya politik. Tetapi bersamaan dengan itu, justru terdapat pertarungan di dalam antara keinginan pers untuk mengeksplanasi perubahan dengan pers yang provokatif. Bahkan, mau tidak mau harus diakui, pers yang sudah sangat bebas dewasa ini, jauh dari tawaran insan pers untuk pembentukan budaya politik, dus cenderung pers menjadi “diktator”.
Dalam gususan baru peradaban pers ketika revolusi Bolshevik di Rusia. Tsar Nicholas II menunjukkan bahwa ada peninggalan kesejarahan penulisan bagi perkembangan masyarakat dieranya, di mana daulat rakyat tidak hanya pada Tsar. Namun, pada upaya membangun kekaisaran itu sendiri.
Nah, kalau kita melihat proses-proses berikutnya, setting sejarah Indonesia elite politik yang akan bertarung dalam perhelatan akbar pilpres mendatang kenyataanya masih jauh dari upaya pembentukan budaya politik. Katakanlah, budaya politik subjek dan objek bagi daulat rakyat, sebagaimana yang diperkenalkan dalam buku Civic Culture, jelas tidak mewakili problematika ini, terlebih lagi dalam upaya pembentukan peradaban politik.
Kalau boleh kita menyimak satu per satu, dari sosok yang akan bertarung itu. SBY-Boediono, misalnya, adalah penonjolan performance dan nostalgia yang juga tidak jelas kiprahnya di bidang ekonomi. Demikian pula halnya dengan Jusuf Kalla dan Wiranto, khususnya Wiranto, sosok yang berada pada titik nadir yang rendah ini utamanya ketika penyelamataan dirinya dari kejahatan HAM, jelas kita tidak mempunyai pemimpin yang belum tepat.
Terlebih lagi bila kita bicara sosok Megawati dan Prabowo. Kontras keduanya jelas tampak. Megawati dengan militansi pendukungnya yang konservatif, Prabowo sebagai “politisi mualaf” tak mungkin mampu meletakkan dasar budaya politik dan peradaban bagi daulat rakyat.
Tentu penulis tidak pesimistis terhadap ketiga calon di atas, hanya saja rasa optimistis penulis telah hilang ketika kita memahami kedaulatan rakyat hanya menjadi instrumen. Maka, dalam konteks ini pilpres tak lebih tak kurang hanya melanjutkan yang sudah bobrok dan ragu-ragu, hanya mempercepat yang konon ingin memperbaiki, tetapi bagaimana cepat dan akan lebih baik bila peran keduanya telah terbilang uzur.
Sementara itu di titik Mega-Pro kita melihat koridor-koridor lama yang akan terbangun dan politik uang yang tak dapat dibuktikan, serta berbagai penjajahan mekanisme sistem dalam dimensi black campaign. Lalu pertanyaan besar yang harus kita jawab, adalah budaya politik macam apa yang bisa dibentuk dalam kerangka ini, apatah lagi kita akan bicara peradaban politik.
Satu-satunya yang mungkin, masih bisa kita harapkan adalah perubahan kultural dari kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab (baca: terkadang provokator). Dengan kata lain pers sebagai pilar keempat, jangan hanya mengharapkan mereka akan tergerus oleh alam, dus pers sepatutnya menciptakan alam itu sendiri, yakni alam demokrasi yang beretika politik, bersemangat moral, yang pada gilirannya mampu membentuk budaya politik dan peradaban dalam sistem politik Indonesia.
Paling kurang terdapat tiga harapan kepada pers, apakah itu media cetak, audio, maupun audio visual, yaitu: (1) Pers tidak hanya bicara hanya tentang permukaan, pers harus patuh kembali kekhitahnya, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab. (2) Untuk mewujudkan yang pertama tersebut, tentu pers membutuhkan penataan manajerial dan SDM yang baik. Sudah lama dalam masyarakat Eropa kita kenal adagium one newspaper to formed of public opinion (dalam satu surat kabar membentuk pendapat umum), terjemahan ini tentu sangat universal.
Kemudian, (3) Pers dalam versinya yang membangun betapa banyak variabel di era reformasi, hendaknya melarikan diri ke arah industri pers an sich, tetapi juga mampu menangkap fakta dan data, sehingga istilah pers kebablasan, dalam pers punya hak jawab dan berbagai aspek lainnya yang tidak membentuk budaya politik, dus akan larut dalam dilemanya sendiri. Artinya, pers harus meletakkan rekonstruksi ulang terhadap “pers bebas dan bertanggung jawab”. Ini kalau, pers ingin berperan dalam pembentukan budaya politik dan peradaban dalam perspektif sejarah.
Hardi Hamzah
Peneliti madya pada Institute for Studies and Consultation of Social Science
Semua kerajaan prapolitik modern Indonesia mempunyai pemahaman raja yang tertinggi (tanpa harus berbicara tentang penyimpangan Amangkurat II). Tetapi, rakyat pun bukan yang terendah. Ini artinya, telah terbentuk budaya politik mendahulukan daulat rakyat.
Ben Anderson dalam bukunya The Javanise Culture, menunjukkan esensi dasar dari politik Indonesia lebih pada penyatuan kedaulatan rakyat, tinggal saja lanjut Anderson, apakah penyatuan itu akan disubordinasi atau dibentuk dalam suatu budaya politik yang beradab.
Anderson tampaknya disahuti Harold Crouch. Meskipun Crouch melihat dari budaya politik militer–Crouch mengingatkan kepada kita bahwa autoritarianisme yang diusung oleh perilaku politik militer–terkadang “menyingkirkan” daulat rakyat; para funding father di Indonesia telah mengaktualisasikan budaya politik dengan tidak meninggalkan rasa hormat pada daulat rakyat.
Analisis Anderson tersebut dikuatkan Clifford Geerzt dalam terminologi terkenalnya abangan, santri dan priyayi. Mempelajari pengamat politik di atas, seyogianya telah terbentuk budaya politik yang beradab dalam mekanisme sistem pemilihan umum.
Di sini penulis ingin menjelaskan bahwa budaya politik yang beradab ya, katakanlah dimulai dari pilpres. Satu sama lain tidak hanya berada pada political interest yang cenderung membawa potensi konflik. Dan, ini terjadi sebagai resultante dari pers kita yang tidak lagi memainkan peran sebagai pers dengan nuansa kultural edukatif.
Setelah mengamati 11 tahun reformasi. Pers, pada paro pertamanya masih terkesan mendidik, memberikan fakta, data, dan dalam bahasa yang menumbuhkembangkan budaya politik. Tetapi bersamaan dengan itu, justru terdapat pertarungan di dalam antara keinginan pers untuk mengeksplanasi perubahan dengan pers yang provokatif. Bahkan, mau tidak mau harus diakui, pers yang sudah sangat bebas dewasa ini, jauh dari tawaran insan pers untuk pembentukan budaya politik, dus cenderung pers menjadi “diktator”.
Dalam gususan baru peradaban pers ketika revolusi Bolshevik di Rusia. Tsar Nicholas II menunjukkan bahwa ada peninggalan kesejarahan penulisan bagi perkembangan masyarakat dieranya, di mana daulat rakyat tidak hanya pada Tsar. Namun, pada upaya membangun kekaisaran itu sendiri.
Nah, kalau kita melihat proses-proses berikutnya, setting sejarah Indonesia elite politik yang akan bertarung dalam perhelatan akbar pilpres mendatang kenyataanya masih jauh dari upaya pembentukan budaya politik. Katakanlah, budaya politik subjek dan objek bagi daulat rakyat, sebagaimana yang diperkenalkan dalam buku Civic Culture, jelas tidak mewakili problematika ini, terlebih lagi dalam upaya pembentukan peradaban politik.
Kalau boleh kita menyimak satu per satu, dari sosok yang akan bertarung itu. SBY-Boediono, misalnya, adalah penonjolan performance dan nostalgia yang juga tidak jelas kiprahnya di bidang ekonomi. Demikian pula halnya dengan Jusuf Kalla dan Wiranto, khususnya Wiranto, sosok yang berada pada titik nadir yang rendah ini utamanya ketika penyelamataan dirinya dari kejahatan HAM, jelas kita tidak mempunyai pemimpin yang belum tepat.
Terlebih lagi bila kita bicara sosok Megawati dan Prabowo. Kontras keduanya jelas tampak. Megawati dengan militansi pendukungnya yang konservatif, Prabowo sebagai “politisi mualaf” tak mungkin mampu meletakkan dasar budaya politik dan peradaban bagi daulat rakyat.
Tentu penulis tidak pesimistis terhadap ketiga calon di atas, hanya saja rasa optimistis penulis telah hilang ketika kita memahami kedaulatan rakyat hanya menjadi instrumen. Maka, dalam konteks ini pilpres tak lebih tak kurang hanya melanjutkan yang sudah bobrok dan ragu-ragu, hanya mempercepat yang konon ingin memperbaiki, tetapi bagaimana cepat dan akan lebih baik bila peran keduanya telah terbilang uzur.
Sementara itu di titik Mega-Pro kita melihat koridor-koridor lama yang akan terbangun dan politik uang yang tak dapat dibuktikan, serta berbagai penjajahan mekanisme sistem dalam dimensi black campaign. Lalu pertanyaan besar yang harus kita jawab, adalah budaya politik macam apa yang bisa dibentuk dalam kerangka ini, apatah lagi kita akan bicara peradaban politik.
Satu-satunya yang mungkin, masih bisa kita harapkan adalah perubahan kultural dari kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab (baca: terkadang provokator). Dengan kata lain pers sebagai pilar keempat, jangan hanya mengharapkan mereka akan tergerus oleh alam, dus pers sepatutnya menciptakan alam itu sendiri, yakni alam demokrasi yang beretika politik, bersemangat moral, yang pada gilirannya mampu membentuk budaya politik dan peradaban dalam sistem politik Indonesia.
Paling kurang terdapat tiga harapan kepada pers, apakah itu media cetak, audio, maupun audio visual, yaitu: (1) Pers tidak hanya bicara hanya tentang permukaan, pers harus patuh kembali kekhitahnya, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab. (2) Untuk mewujudkan yang pertama tersebut, tentu pers membutuhkan penataan manajerial dan SDM yang baik. Sudah lama dalam masyarakat Eropa kita kenal adagium one newspaper to formed of public opinion (dalam satu surat kabar membentuk pendapat umum), terjemahan ini tentu sangat universal.
Kemudian, (3) Pers dalam versinya yang membangun betapa banyak variabel di era reformasi, hendaknya melarikan diri ke arah industri pers an sich, tetapi juga mampu menangkap fakta dan data, sehingga istilah pers kebablasan, dalam pers punya hak jawab dan berbagai aspek lainnya yang tidak membentuk budaya politik, dus akan larut dalam dilemanya sendiri. Artinya, pers harus meletakkan rekonstruksi ulang terhadap “pers bebas dan bertanggung jawab”. Ini kalau, pers ingin berperan dalam pembentukan budaya politik dan peradaban dalam perspektif sejarah.
Hardi Hamzah
Peneliti madya pada Institute for Studies and Consultation of Social Science
Langganan:
Postingan (Atom)