Oleh: MUHARRIR*
Keterlibatan tuan guru dalam ruang politik nampaknya harus di pandang secara serius. Sebab sebagaimana dipahami bahwa politik di Indonesia sangat sarat dengan fragmentasi kepentingan sesaat, sedangkan tuan guru merupakan sosok yang membawa misi ketuhanan yang berlaku dalam jangka waktu yang tak terbatas. Moralitas dan misi keagamaan sangatlah berbeda dengan moralitas dan misi politik. Moralitas dan misi agama bersandar pada citra ilahi yang mengandaikan totalitas pengabdian dan keihlasan yang terkait dengan dimensi esoterik yang bersifat metafisik sedangkan politik bercorak profan, sekuler dan terkait dengan posisi kuasa.
BERBICARA tentang politik tuan guru, maka kita akan mencoba untuk menilik kembali kiprah politiknya yang bersipat normatif dan pleksibel pemilu 2004 dan pemilihan kepala daerah mendatang merupakan pintu gerbang bagi tuan guru untuk ikut dalam pentas politik praktis, baik memberikan dukungan kepada salah satu calon ataupun menjadi kandidat kepala daerah dalam Pilkada mendatang. Pondok pesantren sering kali menjadi rebutan partai politik dan para kandidat, keterlibatan tuan guru dan kiprahnya dalam bidang politik memang cukup fenomenal untuk di angkat kepermukaan serta eksistensi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan yang “kadang – kadang” dimanfaatkan oleh pengasuhnya (tuan guru) untuk mendukung kepentingan politik tertentu.
Pondok pesantren memiliki peran sebagai lembaga pendidikan keagamaan (tapaqqahu fiddien) dan sebagai lembaga pelayanan sosial kemasyarakatan (dakwah). Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang megajarkan ilmu keagamaan dan nilai nilai kesantunan tidak banyak di soroti oleh para politisi kecuali para pemerhati pendidikan, namun pesantren sebagai lembaga dakwah yang berhubungan secara langung dengan masyarakat sangat menarik perhatian para politisi sebagai bidikan untuk mengangkat suara partai politiknya, “tuan guru seabgai pengasuh pondok pesantren mimiliki kharisma yang luar biasa di mata santri dan masyarakat, dengan berbasis pengetahuan keagamaan, santri dan masyarakat akan mendengar titah dan patuh (sami’na wa’atho’na) kepada tuan guru”( Endang Turmuzi 1996:106)
Pondok pesantren yang terbuka kepada politik, bahkan sampai ada yang terlibat secara langsung pada politik praktis, kelompok ini membuka diri pada elit politik atau pejabat pemerintahan, sehingga pondok pesantren sering menjadi tempat kunjungan elit partai politik untuk melakukan “silaturrahmi politik.” dalam rangka mencari dukungan untuk memenangkan salah stu calon kepala daerah.
Gelar Pilkada, akan menimbulkan berbagai perubahan karakter pada struktur sosio-politik. Mulai dari eforia kelas menengah yang tersedot perhatiannya untuk terlibat menjadi tim sukses hingga pemberian dukungan secara “nyata dan vulgar” oleh kelompok sosial yang selama ini dikenal sebagai kelompok high social (tokoh agama/tuan guru) kedalam wilayah politik. Dukungan tuan guru yang notabene sebagai pemimpin pondok pesantren memberikan dukungan kepada salah satu calon, menjadi bukti bahwa kelompok ini telah masuk ke dalam wilayah politik paraktis.
Peristiwa politik kali ini memberikan corak yang berbeda atas keterlibatan banyak kelompok sosial di daerah Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kalau dulu hanya sebagian kecil tuan guru yang mau terlibat secara penuh memberikan dukungan karena masih menganggap politik sebagai peristiwa “duniawi” yang perlu ditenggelamkan kedalam telaga eksotisme agama. Fakta ini tentunya berbeda dengan Kiyai di pulau Jawa yang sejak semula memang telah banyak terlibat dalam peristiwa politik. Namun kini sebagian besar tuan guru di Lombok terlibat secara vulgar membangun afiliasi kepada salah satu calon ataupun Partai tertentu.
Dalam perjalanannya predikat sosial-keagamaan tersebut telah mengalami pergeseran sensibilitas karena pengaruh perkembangan sosial, budaya dan politik. Kalau dulu, kharisma sangat lekat dengan kemampuan supranatural seseorang namun kini kharisma sangat ditentukan oleh kemampuan membangun pengaruh dan mobiliasi sosial. Kharisma inilah yang telah menyedot pengaruh yang demikian kuat sehingga relasi kuasa yang terbangun antara tuan guru dan masyarakat berada pada bingkai yang metarasional. Masyarakat dengan suka rela akan membela dan mengikuti setiap pilihan yang diambil oleh tuan guru tanpa mempertimbangkan lebih jauh dimensi diluar keyakinan dan ketaatan .
Dalam kontek politik, tuan guru dapat mendatangkan suara dalam jumlah besar, tokoh kharismatik akan selalu menjadi incaran team sukses atau paertai politik, tuan guru diharapkan akan mengkristalisasikan pengaruhnya pada persepsi politik masyarakat. Maka berbagai pola pendekatan yang dilakukan aktor politik (termasuk tim sukses) untuk memperoleh dukungan dari tuan guru merupakan manifestasi dari keinginan mereka untuk mengambil pengaruh untuk memenangkan calon yang di jagokan.
Jelas sekali bahwa posisi ini memberikan corak hubungan simbiosis yang tak seimbang. Tuan guru berposisi sebagai subyek sekaligus obyek yang dimanfaatkan pada saat pilkada, dan posisi tuan guru berada dibawah kontrol (under control) instrumen politik. Padahal tuan guru amatlah sentral posisinya dalam kehidupan masyarakat. tuan guru secara tidak langsung akan bertanggung jawab penuh kepada masyarakat pada setiap pilihan yang diambil karena ini menyangkut kepercayaan dan tanggung jawab yang tidak hanya terkait dengan soal dunia, namun telah dianggap oleh masyarakat sebagai bagian dari tindakan ibadah yang bersandar pada tanggung jawab akhirat.
Keterlibatan tuan guru dalam ruang politik nampaknya harus di pandang secara serius. Sebab sebagaimana dipahami bahwa politik di Indonesia sangat sarat dengan fragmentasi kepentingan sesaat, sedangkan tuan guru merupakan sosok yang membawa misi ketuhanan yang berlaku dalam jangka waktu yang tak terbatas. Moralitas dan misi keagamaan sangatlah berbeda dengan moralitas dan misi politik. Moralitas dan misi agama bersandar pada citra ilahi yang mengandaikan totalitas pengabdian dan keihlasan yang terkait dengan dimensi esoterik yang bersifat metafisik sedangkan politik bercorak profan, sekuler dan terkait dengan posisi kuasa.
Daerah Nusa Tenggara Barat khususnya masyarakat Lombok sangatlah jarang tokoh agama yang bersentuhan dengan dunia politik. Wilayah politik praktis nyaris tidak pernah identik dengan tuan guru. Disamping karena masyarakat Lombok tidak memiliki basis politik yang kuat juga tidak memiliki afiliasi secara permanen (yang dibentuk atas ikatan sosio-kultural sebagaimana kiyai NU di PKB) dengan payung politik tertentu. Kalaupun pernah ada hanya sebatas membangun afiliasi semu yang tidak diikuti oleh “semangat” yang kuat untuk mem-bangun spektrum politik yang diwarnai oleh moralitas agama, namun keterlibatan itu sekedar pertimbangan taktis tuan guru untuk pembangunan dan pengembangan institusi keagamaan yang di pimpin (Pondok Pesantren) .
Keterlibatan beberapa tuan guru dalam parade politik kali ini merupakan fase yang akan di jadikan momentum untuk melakukan perubahan dan artikulasi sosial tuan guru terhadap kehidupan sosial-politik yang sedang berkembang. Kondisi kehidupan bernegara yang tidak stabil dan moral politik yang korup dalam menjalankan fungsi kenegaraan, secara moral fakta ini mendorong tuan guru untuk ikut terlibat dalam kancah perpolitikan nasional, kehadiran tuan guru dalam dunia politik praktis,di harapkan dapat memperabaiki kondisi negara yang sudah tidak menentu, “landasan teologis dan bangunan sejarah negeri ini menjadi dasar pijakan kuat para tuan guru untuk masuk ke dalam dunia politik.
Dalam sejarah perpolitikan tuan guru selama Orde Baru, tuan guru hanya di manfaatkan untuk mendapatkan dukungan rakyat pada saat menjelang pemilu, ketika pemilu sudah berlalu tuan guru selalu di letakkan pada Posisi subordinatif, dengan meli-hat fakta seperti ini, sehingga tuan guru terlibat secara lansung dalam Politik Paraktis. Eksistensi tuan guru semasa Orba di pentas politik nasional hanya sebatas “stempel” untuk memberikan legitimasi penuh terhadap kekuasaan. Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, menjamurnya partai politik memberikan ruang kepada setiap orang untuk melakukan artikulasi politik, tuan guru sebagai tokoh sentral, beramai – ramai terlibat dalam politik praktis memberikan dukunagannya kepada salah satu calon. Kehadiran tuan guru dipentas politik lokal ataupun nasional.
Keterlibatan tuan guru tidak hanya di jadikan sebagai penopang atau penyangga kekuasaan, keberadaan mereka diharapkan dapat memanfaatkan posisi politik untuk meberikan kritikan atau pun Presure terhadap pemerintah., sehingga kehadiran tuan guru tidak hanya di anggap sebgai penyangga kekuasaan semata, tetapi memiliki posisi tawar yang kuat di legislatif. Untuk memperbaik reputasi politiknya, tuan guru yang selama ini di “cemohkan ” oleh berbagai kalangan, harus berani tampil kedepan menunjukkan sikap kritis dan melakukan Pembelaan terhadap persoalan rakyat.
Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah ketika tuan guru yang selama ini di dengar dan tidak boleh di bantah oleh para santri dan masyarakat karena mempunyai otoritas sentral dan kharismatik yang tinggi, jika mereka terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, konsekuensinya mereka akan mendapatkam kritikan bahkan akan di protes dengan aksi massa. Kenyataan ini juga, minimal akan berdampak pada tiga hal; pertama, tuan guru akan kehilangan pijakan legitimasi sebagai “ikon suci” ditengah masyarakat.
Kedua, institusi ketuan guruan akan mengalamai demistifikasi yang secara lumrah berakibat pada pengurangan peran tuan guru dalam semua aspek. Ketiga, tuan guru akan cendrung dicurigai karena telah terlibat pada wilayah kelompok kepentingan. Nada miring dari sebagaian kalangan yang di lontarkan kepada tuan guru memang sudah menjadi resiko yang harus di terima oleh para tuan guru, ketika mereka memilih menjadi politisi.”Tapi dibalik itu mereka mendapat reward yang melimpah ruah secara ekonomi, dan populeritasnya pun akan melejit
Selasa, 26 Januari 2010
Senin, 25 Januari 2010
Dakwah Politik Vs Politik Dakwah
Dr Atabik Luthfi
Ketua Ikadi Jakarta
Diskursus seputar politik dakwah dan dakwah politik terus bergulir yang berawal sebenarnya dari sebuah kekhawatiran akan terjadinya distorsi pemetaan antara dakwah dan politik di ranah kenegaraan. Politik identik dengan kekuasaan yang berarti menghalalkan segala cara, sementara dakwah adalah untuk kebaikan dan perbaikan masyarakat yang jelas tujuan dan misi yang diembannya.
Paradigma ini terus berlangsung sekian lama sampai lahirnya PKS, sebuah partai yang mengusung jargon dan misi dakwah dalam praktik perpolitikannya. Menjelang pemilu 2009, kembali wacana partai dakwah mencuat seiring kerisauan segolongan yang tak mau politik bahwa dakwah akhirnya menjadi korban politik.
Sejak awal idiom partai dakwah merupakan tantangan terbesar bagi para politikus Muslim. Di satu pihak, nilai Islam harus selalu hadir dalam keseharian politik mereka. Manakala sistem perpolitikan yang sekian lama berlangsung justru berseberangan dengan nilai dakwah dan politik Islam itu sendiri, tentu kekhawatiran itu wajar saja muncul karena memang mempertemukan politik dengan dakwah merupakan satu fenomena dan ijtihad yang baru di arena perpolitikan Indonesia yang sekian lama jauh dari nilai dakwah atau sama sekali tidak beririsan dengan dakwah.
Ini bisa saja menjadi upaya politisasi dakwah dalam konotasi positif, yaitu mengemas dakwah dalam kemasan politik yang menjunjung tinggi nilai kebaikan dan kemanusiaan. Atau akan menjadi dakwahisasi politik, dalam arti membawa dakwah dalam wilayah politik sehingga praktik dakwah sedikit demi sedikit akan bergeser menjadi praktik yang sesuai dengan nilai siyasah syar'iyyah yang dijunjung tinggi oleh Islam. Pada tataran ini, kembali semangat menjunjung siyasah syar'iyyah dalam wilayah politik praktis direduksi perannya atau dimarginalkan.
Hakikat dakwah
Dakwah Islam yang telah berlangsung sekian lama ini pada intinya adalah sebuah proses dan upaya tabligh dalam arti menyampaikan kebenaran ajaran agama untuk membangun tatanan kehidupan yang penuh kedamaian dan jauh dari dendam masa lalu serta berusaha menatap ke depan yang lebih baik. Dalam bahasa fikih dakwah, membawa manusia dari jahiliyah menuju ilmiah, dari keadaan terpuruk menjadi penuh kemaslahatan, dan keadaan yang tidak mengindahkan aturan menuju keadaan yang memahami serta menaati peraturan dan begitu seterusnya.
Dalam hal ini jelas kebenaran ajaran Islam bahwa berpolitik bagian dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik. Karena Islam tidak hanya hadir di wilayah kematian, formalitas pertemuan dan wilayah kaku lainnya. Itu semua tidak membutuhkan ijtihad berat untuk mengusungnya. Semua sepakat dan siap melakukan ajaran Islam pada tataran simbolis demikian.
Tetapi, ketika yang diusung adalah ide kesatuan Islam yang terdiri dari persoalan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, baik dalam skala individu, keluarga, dan bermasyarakat serta bernegara tentu wajar jika mengundang polemik dan pertanyaan yang berterusan. Semestinya setiap kita berusaha mengangkat sisi keislaman tersebut dari aspek yang digeluti sehari-hari sehingga kesempurnaan dan komprehensivitas Islam tampak jelas.
Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 5: 56: "Wahai Rasul, sampaikan semua apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu. Jika engkau tidak melakukan itu, berarti engkau tidak melaksanakan perintah Allah tersebut". Antara lain menyebutkan dalam konteks dakwah bahwa tugas seorang Muslim menyampaikan totalitas ajaran Islam. Ini karena jika ada salah satu dari ajarannya yang tidak atau belum tersampaikan maka sama artinya tidak menyampaikan Islam.
Di sini kembali sisi politik dari Islam meminta peran Muslim untuk berkiprah mengusungnya. Tentu masing-masing berperan sesuai dengan kapasitas dan otoritasnya masing-masing.
Kalimatun sawa
Karena sifat Islam tidak terbatas, ajarannya pun tidak boleh dibatasi oleh segmentasi tertentu yang berakibat terjadinya pengebirian otoritas Islam sebagai satu-satunya agama yang syamil dan mutakamil. Jika kemudian ada indikasi dalam perjalanan sebuah partai dakwah nantinya terjadi hal-hal yang belum dipahami sebagai strategi dakwah yang berarti juga strategi politik, jangan sampai mengorbankan nilai universalitas Islam yang menjadi ciri keistimewaan agama terakhir ini.
Tidak kemudian umat dilarang membawa nama agama dalam kerja politik mereka selama memolitisasi dakwah untuk keuntungan sesaat dan sepihak. Sejarah mencatat dalam perjalanan partai yang berasas Islam dalam setiap pemilihan umum selalu berkutat pada capaian angka 7-8 persen sehingga akan membenarkan stigma yang terus diembuskan selama ini bahwa Islam memang tidak cocok terlibat di wilayah politik atau memenangkan pertarungan politik.
Ini berarti juga Islam harus kembali ke barak, harus pulang kandang, ke masjid. Lantas, di mana letak upaya pembumian Islam dalam konteks siyasah syar'iyyah? Nah, salah satu strategi dakwah dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi esensi dakwah seperti yang diungkapkan oleh Mushthafa Masyhur dalam thariqud dakwah jangan sampai proses mengubah kemungkaran itu mengakibatkan lahirnya kemungkaran yang lebih besar.
Inilah kalimatun sawa antarumat Islam. Saatnya mendudukkan kerja-kerja politik dalam tataran kebaikan dan kemaslahatan bersama dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dengan strategi yang lebih mengedepankan maslahat untuk semua pihak.
Kita masih punya waktu membenahi paradigma yang benar tentang menyatukan politik dalam dakwah dan dakwah dalam politik. Tentu karena ini wilayah politik maka strategi dan upaya yang dilakukan harus juga sesuai dengan praktik perpolitikan dengan senantiasa mengacu kepada koridor nilai-nilai Islam yang universal. Di sini setiap kita dituntut arif mencermati setiap strategi kebijakan yang coba dijalankan oleh sebuah partai yang menjadikan dakwah sebagai basis aktivitasnya.
Konsep kerja sama
Ibnu Asyur mengetengahkan ide yang berbeda dengan kalangan mufassir yang lain tentang konsep kerja sama (//ta'awun//) dalam kebaikan dan menghadirkan ketakwaan, seperti yang diperintahkan dengan tegas dalam surat Al-Maidah (2) "Saling bekerja samalah kalian semua (tanpa membedakan apa pun) untuk menghadirkan kebaikan yang bersifat universal dan dalam rangka mengimplementasikan ketakwaan kepada Allah." Bahwa konsep ini harus dijalankan sejajar dan tidak dibatasi antarkomunitas Muslim dan Muslim yang lainnya, melainkan antarsesama manusia dengan syarat nilai kebaikan dan kemaslahatan yang diusungnya.
Catatan lain dari beliau, setiap kita tidak terjebak dengan dikotomi ideologis, ras, dan sebagainya untuk menghadirkan kebaikan tersebut. Hakikatnya kebaikan milik semua manusia dan menjadi fitrah dasar penciptaan mereka. Jangan sampai karena kesalahan yang dilakukan, kita bersikap antipati untuk mengusungkan kebaikan dan perbaikan di masa yang akan datang dengan siapa pun.
Dalam hal ini, saling menaruh kepercayaan dalam koridor kerja sama dalam kebaikan merupakan sebuah keniscayaan jika kita menginginkan kebaikan dan perbaikan keadaan bangsa pada masa mendatang. Rasanya kita masih harus belajar untuk saling mencintai kebaikan, mengusungnya, dan siap bekerja sama untuk itu dengan siapa pun tanpa terkecuali dan dalam seluruh segmen kehidupan, termasuk bidang politik sekalipun.
Ikhtisar:
- Berpolitik bagian dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik.
- Praktik perpolitikan harus senantiasa mengacu kepada koridor nilai-nilai Islam yang universal.
Sumber: RepublikaOnline
Ketua Ikadi Jakarta
Diskursus seputar politik dakwah dan dakwah politik terus bergulir yang berawal sebenarnya dari sebuah kekhawatiran akan terjadinya distorsi pemetaan antara dakwah dan politik di ranah kenegaraan. Politik identik dengan kekuasaan yang berarti menghalalkan segala cara, sementara dakwah adalah untuk kebaikan dan perbaikan masyarakat yang jelas tujuan dan misi yang diembannya.
Paradigma ini terus berlangsung sekian lama sampai lahirnya PKS, sebuah partai yang mengusung jargon dan misi dakwah dalam praktik perpolitikannya. Menjelang pemilu 2009, kembali wacana partai dakwah mencuat seiring kerisauan segolongan yang tak mau politik bahwa dakwah akhirnya menjadi korban politik.
Sejak awal idiom partai dakwah merupakan tantangan terbesar bagi para politikus Muslim. Di satu pihak, nilai Islam harus selalu hadir dalam keseharian politik mereka. Manakala sistem perpolitikan yang sekian lama berlangsung justru berseberangan dengan nilai dakwah dan politik Islam itu sendiri, tentu kekhawatiran itu wajar saja muncul karena memang mempertemukan politik dengan dakwah merupakan satu fenomena dan ijtihad yang baru di arena perpolitikan Indonesia yang sekian lama jauh dari nilai dakwah atau sama sekali tidak beririsan dengan dakwah.
Ini bisa saja menjadi upaya politisasi dakwah dalam konotasi positif, yaitu mengemas dakwah dalam kemasan politik yang menjunjung tinggi nilai kebaikan dan kemanusiaan. Atau akan menjadi dakwahisasi politik, dalam arti membawa dakwah dalam wilayah politik sehingga praktik dakwah sedikit demi sedikit akan bergeser menjadi praktik yang sesuai dengan nilai siyasah syar'iyyah yang dijunjung tinggi oleh Islam. Pada tataran ini, kembali semangat menjunjung siyasah syar'iyyah dalam wilayah politik praktis direduksi perannya atau dimarginalkan.
Hakikat dakwah
Dakwah Islam yang telah berlangsung sekian lama ini pada intinya adalah sebuah proses dan upaya tabligh dalam arti menyampaikan kebenaran ajaran agama untuk membangun tatanan kehidupan yang penuh kedamaian dan jauh dari dendam masa lalu serta berusaha menatap ke depan yang lebih baik. Dalam bahasa fikih dakwah, membawa manusia dari jahiliyah menuju ilmiah, dari keadaan terpuruk menjadi penuh kemaslahatan, dan keadaan yang tidak mengindahkan aturan menuju keadaan yang memahami serta menaati peraturan dan begitu seterusnya.
Dalam hal ini jelas kebenaran ajaran Islam bahwa berpolitik bagian dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik. Karena Islam tidak hanya hadir di wilayah kematian, formalitas pertemuan dan wilayah kaku lainnya. Itu semua tidak membutuhkan ijtihad berat untuk mengusungnya. Semua sepakat dan siap melakukan ajaran Islam pada tataran simbolis demikian.
Tetapi, ketika yang diusung adalah ide kesatuan Islam yang terdiri dari persoalan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, baik dalam skala individu, keluarga, dan bermasyarakat serta bernegara tentu wajar jika mengundang polemik dan pertanyaan yang berterusan. Semestinya setiap kita berusaha mengangkat sisi keislaman tersebut dari aspek yang digeluti sehari-hari sehingga kesempurnaan dan komprehensivitas Islam tampak jelas.
Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 5: 56: "Wahai Rasul, sampaikan semua apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu. Jika engkau tidak melakukan itu, berarti engkau tidak melaksanakan perintah Allah tersebut". Antara lain menyebutkan dalam konteks dakwah bahwa tugas seorang Muslim menyampaikan totalitas ajaran Islam. Ini karena jika ada salah satu dari ajarannya yang tidak atau belum tersampaikan maka sama artinya tidak menyampaikan Islam.
Di sini kembali sisi politik dari Islam meminta peran Muslim untuk berkiprah mengusungnya. Tentu masing-masing berperan sesuai dengan kapasitas dan otoritasnya masing-masing.
Kalimatun sawa
Karena sifat Islam tidak terbatas, ajarannya pun tidak boleh dibatasi oleh segmentasi tertentu yang berakibat terjadinya pengebirian otoritas Islam sebagai satu-satunya agama yang syamil dan mutakamil. Jika kemudian ada indikasi dalam perjalanan sebuah partai dakwah nantinya terjadi hal-hal yang belum dipahami sebagai strategi dakwah yang berarti juga strategi politik, jangan sampai mengorbankan nilai universalitas Islam yang menjadi ciri keistimewaan agama terakhir ini.
Tidak kemudian umat dilarang membawa nama agama dalam kerja politik mereka selama memolitisasi dakwah untuk keuntungan sesaat dan sepihak. Sejarah mencatat dalam perjalanan partai yang berasas Islam dalam setiap pemilihan umum selalu berkutat pada capaian angka 7-8 persen sehingga akan membenarkan stigma yang terus diembuskan selama ini bahwa Islam memang tidak cocok terlibat di wilayah politik atau memenangkan pertarungan politik.
Ini berarti juga Islam harus kembali ke barak, harus pulang kandang, ke masjid. Lantas, di mana letak upaya pembumian Islam dalam konteks siyasah syar'iyyah? Nah, salah satu strategi dakwah dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi esensi dakwah seperti yang diungkapkan oleh Mushthafa Masyhur dalam thariqud dakwah jangan sampai proses mengubah kemungkaran itu mengakibatkan lahirnya kemungkaran yang lebih besar.
Inilah kalimatun sawa antarumat Islam. Saatnya mendudukkan kerja-kerja politik dalam tataran kebaikan dan kemaslahatan bersama dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dengan strategi yang lebih mengedepankan maslahat untuk semua pihak.
Kita masih punya waktu membenahi paradigma yang benar tentang menyatukan politik dalam dakwah dan dakwah dalam politik. Tentu karena ini wilayah politik maka strategi dan upaya yang dilakukan harus juga sesuai dengan praktik perpolitikan dengan senantiasa mengacu kepada koridor nilai-nilai Islam yang universal. Di sini setiap kita dituntut arif mencermati setiap strategi kebijakan yang coba dijalankan oleh sebuah partai yang menjadikan dakwah sebagai basis aktivitasnya.
Konsep kerja sama
Ibnu Asyur mengetengahkan ide yang berbeda dengan kalangan mufassir yang lain tentang konsep kerja sama (//ta'awun//) dalam kebaikan dan menghadirkan ketakwaan, seperti yang diperintahkan dengan tegas dalam surat Al-Maidah (2) "Saling bekerja samalah kalian semua (tanpa membedakan apa pun) untuk menghadirkan kebaikan yang bersifat universal dan dalam rangka mengimplementasikan ketakwaan kepada Allah." Bahwa konsep ini harus dijalankan sejajar dan tidak dibatasi antarkomunitas Muslim dan Muslim yang lainnya, melainkan antarsesama manusia dengan syarat nilai kebaikan dan kemaslahatan yang diusungnya.
Catatan lain dari beliau, setiap kita tidak terjebak dengan dikotomi ideologis, ras, dan sebagainya untuk menghadirkan kebaikan tersebut. Hakikatnya kebaikan milik semua manusia dan menjadi fitrah dasar penciptaan mereka. Jangan sampai karena kesalahan yang dilakukan, kita bersikap antipati untuk mengusungkan kebaikan dan perbaikan di masa yang akan datang dengan siapa pun.
Dalam hal ini, saling menaruh kepercayaan dalam koridor kerja sama dalam kebaikan merupakan sebuah keniscayaan jika kita menginginkan kebaikan dan perbaikan keadaan bangsa pada masa mendatang. Rasanya kita masih harus belajar untuk saling mencintai kebaikan, mengusungnya, dan siap bekerja sama untuk itu dengan siapa pun tanpa terkecuali dan dalam seluruh segmen kehidupan, termasuk bidang politik sekalipun.
Ikhtisar:
- Berpolitik bagian dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik.
- Praktik perpolitikan harus senantiasa mengacu kepada koridor nilai-nilai Islam yang universal.
Sumber: RepublikaOnline
Kamis, 21 Januari 2010
BI Tak Boleh Buta Politik
BI Tak Boleh Buta Politik
Jajaran Bank Indonesia (BI) dinilai tidak boleh berpolitik tetapi tidak juga tidak boleh buta politik. Saat ini banyak politisi yang mempolitisasi kasus dalam BI sehingga menyeret para petinggi BI.
Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Bachtiar Effendy dalam seminar "Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Perpesktif Politik" di Gedung Bank Indonesia, Jalan M.H.Thamrin, Jakarta, siang ini (5/1/2010).
"Siapa dari BI yang bisa mengelak dari kekuasaan DPR? Itu yang terjadi di kasus Pak Burhanuddin," ujar Bachtiar.
Bachtiar menambahkan keadaan saat ini tidak terjadi pada masa Orde Baru karena pemerintahannya terkontrol. DPR pun ikut terkendali oleh Presiden sehingga tidak ada kasus-kasus dalam Pemerintah yang terangkat.
"Tapi itu tidak terjadi pada masa orde baru karena pemerintahnya terkontrol, kalau sekarang DPR liar," ungkapnya.
DPR saat ini, tambah Bachtiar, merasa punya kekuasaan untuk mengawasi siapa saja, termasuk BI. Oleh karena itu, saat ini, sering terjadi tarik-menarik kepentingan politik.
"DPR merasa kuasa mengawasi, jadi akan terjadi tarik-menarik politik," tegasnya.
Sumber: Detik Finance.
BI Diusulkan Miliki Deputi Bidang Politik
Bank Indonesia (BI) diusulkan untuk memiliki Deputi Gubernur yang khusus mengamati perkembangan dan kondisi politik yang ada. Deputi ini diadakan agar BI tidak buta politik untuk membantu BI menjaga independensinya.
Hal tersebut menilik dari beberapa kasus politik dan hukum yang sempat dialami BI, di mana seharusnya membuat BI semakin membuka diri pada kondisi politik dan bukan berarti harus terlibat dalam politik praktis itu.
"BI tidak boleh berpolitik, tapi tidak boleh buta politik. Harus ada deputi yang tahu perkembangan-perkembangan politik. Tidak mungkin BI bisa survive untuk tetap independesi kalau buta politik? Politik menjadi penting," ujar pengamat politik merangkap Guru Besar Universitas Syarif Hidayatullah, Bachtiar Effendi di Seminar Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Perspektif Politik, di Menara Syafruddin Bank Indonesia, di Jakarta, Selasa (5/1/2010).
Posisi Deputi Gubenur BI memang tidak diisi oleh orang-orang yang mengerti bidang politik dan hukum sejak 1997. Hal tersebut yang pada akhirnya membuat BI menjadi bulan-bulanan politisi atas kebijakan yang dinilai tidak sesuai.
"Sudah tidak ada lagi deputi berlatar belakang hukum sejak 1997," tambah Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Dian Ediana Rae.
Menurut Dian, sejak BI dinyatakan independen pada 1999, BI nyata-nyata menjadi korban dalam beberapa kasus yang bermula dari persoalan tarik-menarik kekuasaan politik BI dengan DPR dan pemerintah.
"Dalam kasus-kasus ini terlihat nyata bahwa yang paling menjadi korban adalah Bank Indonesia. Hal ini karena lemahnya proteksi politik dan konstitusional BI setelah BI dinyatakan independen pada 1999," pungkasnya.
Sumber: Okezone.
Jajaran Bank Indonesia (BI) dinilai tidak boleh berpolitik tetapi tidak juga tidak boleh buta politik. Saat ini banyak politisi yang mempolitisasi kasus dalam BI sehingga menyeret para petinggi BI.
Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Bachtiar Effendy dalam seminar "Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Perpesktif Politik" di Gedung Bank Indonesia, Jalan M.H.Thamrin, Jakarta, siang ini (5/1/2010).
"Siapa dari BI yang bisa mengelak dari kekuasaan DPR? Itu yang terjadi di kasus Pak Burhanuddin," ujar Bachtiar.
Bachtiar menambahkan keadaan saat ini tidak terjadi pada masa Orde Baru karena pemerintahannya terkontrol. DPR pun ikut terkendali oleh Presiden sehingga tidak ada kasus-kasus dalam Pemerintah yang terangkat.
"Tapi itu tidak terjadi pada masa orde baru karena pemerintahnya terkontrol, kalau sekarang DPR liar," ungkapnya.
DPR saat ini, tambah Bachtiar, merasa punya kekuasaan untuk mengawasi siapa saja, termasuk BI. Oleh karena itu, saat ini, sering terjadi tarik-menarik kepentingan politik.
"DPR merasa kuasa mengawasi, jadi akan terjadi tarik-menarik politik," tegasnya.
Sumber: Detik Finance.
BI Diusulkan Miliki Deputi Bidang Politik
Bank Indonesia (BI) diusulkan untuk memiliki Deputi Gubernur yang khusus mengamati perkembangan dan kondisi politik yang ada. Deputi ini diadakan agar BI tidak buta politik untuk membantu BI menjaga independensinya.
Hal tersebut menilik dari beberapa kasus politik dan hukum yang sempat dialami BI, di mana seharusnya membuat BI semakin membuka diri pada kondisi politik dan bukan berarti harus terlibat dalam politik praktis itu.
"BI tidak boleh berpolitik, tapi tidak boleh buta politik. Harus ada deputi yang tahu perkembangan-perkembangan politik. Tidak mungkin BI bisa survive untuk tetap independesi kalau buta politik? Politik menjadi penting," ujar pengamat politik merangkap Guru Besar Universitas Syarif Hidayatullah, Bachtiar Effendi di Seminar Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Perspektif Politik, di Menara Syafruddin Bank Indonesia, di Jakarta, Selasa (5/1/2010).
Posisi Deputi Gubenur BI memang tidak diisi oleh orang-orang yang mengerti bidang politik dan hukum sejak 1997. Hal tersebut yang pada akhirnya membuat BI menjadi bulan-bulanan politisi atas kebijakan yang dinilai tidak sesuai.
"Sudah tidak ada lagi deputi berlatar belakang hukum sejak 1997," tambah Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Dian Ediana Rae.
Menurut Dian, sejak BI dinyatakan independen pada 1999, BI nyata-nyata menjadi korban dalam beberapa kasus yang bermula dari persoalan tarik-menarik kekuasaan politik BI dengan DPR dan pemerintah.
"Dalam kasus-kasus ini terlihat nyata bahwa yang paling menjadi korban adalah Bank Indonesia. Hal ini karena lemahnya proteksi politik dan konstitusional BI setelah BI dinyatakan independen pada 1999," pungkasnya.
Sumber: Okezone.
Car Insurance
Insurance "is a system for lowering the financial loss by channeling the risk of loss and damage to a person or other entity"
As already known, that with your car insurance rate on vehicle insurance agency that is in some ways the security of your car has been borne by the party vehicle insurance. Accountability of Affordable auto insurance covering physical damage to either car or the minor to major with the loss of the car as a whole.
Type and Type of Insurance
Basically for motor vehicles there are two types of vehicle insurance is generally used is Total Lost and All Risk. But better to choose which type of insurance suitable for your vehicle then you should understand the types of vehicle insurance that best suits both economically and functionally.
* Total Lost Only (TLO): This means your insurance claim will be granted if the damage has occurred in the total motor vehicles that can not be recovered or exceeded 70% - in this case as if your vehicle stolen or destroyed can not be repaired until as a result of an accident . When you buy new or used car on credit then you've got a car insurance total vehicle leasing Lost from the body you use.
* All Risk: are all risk insurance insurance vehicle insurance that will cover all kinds of damage to both major motor vehicle until the damage minor. Users pay insurance claims stayed for a replacement even though the damage occurred only minor damage. But to get a vehicle warranty insurance policy with All types of risk usually be charged higher than the total lost insurance - the cost was charged 3 or 4 per mil / year.
We will provide insurance system in accordance with your needs and desires
As already known, that with your car insurance rate on vehicle insurance agency that is in some ways the security of your car has been borne by the party vehicle insurance. Accountability of Affordable auto insurance covering physical damage to either car or the minor to major with the loss of the car as a whole.
Type and Type of Insurance
Basically for motor vehicles there are two types of vehicle insurance is generally used is Total Lost and All Risk. But better to choose which type of insurance suitable for your vehicle then you should understand the types of vehicle insurance that best suits both economically and functionally.
* Total Lost Only (TLO): This means your insurance claim will be granted if the damage has occurred in the total motor vehicles that can not be recovered or exceeded 70% - in this case as if your vehicle stolen or destroyed can not be repaired until as a result of an accident . When you buy new or used car on credit then you've got a car insurance total vehicle leasing Lost from the body you use.
* All Risk: are all risk insurance insurance vehicle insurance that will cover all kinds of damage to both major motor vehicle until the damage minor. Users pay insurance claims stayed for a replacement even though the damage occurred only minor damage. But to get a vehicle warranty insurance policy with All types of risk usually be charged higher than the total lost insurance - the cost was charged 3 or 4 per mil / year.
We will provide insurance system in accordance with your needs and desires
Keadilan Politik bagi Perempuan
Pada 8 Maret, perempuan di seluruh dunia akan memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD). Hari Perempuan Internasional merupakan peringatan atas perjuangan dan pencapaian yang telah diraih oleh kaum perempuan di wilayah publik. Pengakuan atas peran publik perempuan merupakan buah perjuangan perempuan di seluruh dunia.
Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik diawali dengan gerakan-gerakan yang
mengarah pada tuntutan atas hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Gerakan perempuan
semakin menguat pada awal abad ke-20, yang didorong oleh pesatnya perkembangan industri dan ekspansi ekonomi di mana-mana, yang mengakibatkan buruknya kondisi pekerja. Pada 8 Maret 1857, kaum perempuan pekerja pabrik tekstil dan pakaian turun ke jalan-jalan di New York, menuntut perbaikan kondisi kerja yang lebih manusiawi. Di bidang politik, tuntutan perempuan untuk dilibatkan dalam politik membuahkan hasil dengan diberikannya hak pilih bagi perempuan untuk pertama kalinya di Selandia Baru pada 1893.
Meskipun berbagai pencapaian perempuan di wilayah publik telah diraih, namun itu tidak serta-merta mendorong perbaikan "nasib" perempuan. Kemapanan kultur patriarki yang sudah mengakar di masyarakat sulit dilebur. Seringkali, dukungan terhadap emansipasi perempuan di dunia publik dipahami hanya sebatas membiarkan perempuan bersaing dengan laki-laki memperebutkan posisi di dunia publik tanpa memperhatikan keberadaan sistem yang sudah mapan, yang harus dihadapi perempuan.
Kultur patriarkat dengan pembagian peran yang menempatkan perempuan di wilayah domestik mengakibatkan perempuan tersingkir dari arena publik. Tersingkirnya perempuan dari arena publik berimbas pada nasib perempuan di arena domestik, karena ia menjadi bagian dari struktur sosial dan politik yang ditentukan di wilayah publik.
Keadilan Moral
Meskipun kesetaraan antara lelaki dan perempuan sudah diakui dalam kehidupan masyarakat modern, namun realitasnya masyarakat masih menghidupi norma-norma patriarkat yang menimbulkan ketidakadilan gender. Menjadi perempuan merupakan sesuatu yang bersifat kodrati, karena tidak bisa dipilih. Namun, ketidakadilan yang harus ditanggung oleh perempuan karena kultur, merupakan sesuatu yang harus diubah, karena bertentangan dengan moralitas.
Dalam konteks ketidakadilan akibat struktur dan sistem sosial yang tidak adil, pemikiran John Rawls tentang Justice as a fairness sangat relevan. Bagi Rawls, kodrat sosial manusia tidak memberikan pilihan bebas bagi manusia untuk hidup di luar konteks sosial.
Pemilahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang alamiah dan tidak dapat
diubah, namun ada cara yang dapat dilakukan untuk mengubah ketidakadilan gender yang
terjadi di masyarakat. Di sinilah pentingnya institusionalisasi kehidupan manusia dalam masyarakat, yakni untuk memberikan ruang kebebasan yang sama bagi semua orang agar mencapai tujuan masing-masing sambil mengupayakan kehidupan bersama yang layak dan adil. Ketidakadilan gender harus dilihat sebagai ketidakberuntungan yang layak untuk dikompensasi. Tak seorang pun menghendaki diperlakukan tidak adil.
Tapi, persoalannya adalah apakah adil juga bagi mereka yang lebih beruntung untuk
memberikan kompensasi? Dalam konteks Indonesia, pertanyaan ini penting untuk diajukan
terutama menyangkut zipper system yang akan digunakan oleh KPU. Pro dan kontra penghapusan peraturan affirmative action yang memberikan 30 persen kursi bagi caleg perempuan (putusan MK tentang pembatalan Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu) masih banyak didiskusikan. Diskusi menjadi bertambah ramai ketika KPU mengatakan bahwa masih ada peluang bagi upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam wilayah politik melalui zipper system.
Berkenaan dengan persoalan ini, banyak pihak yang menilai bahwa upaya perempuan
mempersoalkan penghapusan peraturan tentang affirmative action dan dukungan KPU melalui zipper system merupakan bentuk ketidakpercayaan diri perempuan, sehingga membutuhkan perlindungan dan dukungan aturan yang dianggap tidak fair.
Affirmative action merupakan upaya melibatkan perempuan dalam konstelasi politik di
Indonesia, yang sejak merdeka didominasi oleh laki-laki. Dukungan terhadap perempuan dalam politik ini dianggap perlu karena perempuan dianggap sebagai the worse-off dalam kultur politik yang patriarkat. Persoalan moralnya adalah apakah adil bagi laki-laki yang kebetulan diuntungkan oleh kultur patriarkat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan yang worse-off, karena dalam zipper system, caleg laki-laki "dipaksa" untuk memberikan tempat bagi caleg perempuan.
Memperhatikan rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik praktis, maka upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam parlemen masih perlu dilakukan. Affirmative action yang bertujuan mempercepat keterlibatan perempuan dalam politik setelah lama terpinggirkan masih dibutuhkan. Dalam konteks ini, zipper system dapat dibaca sebagai kompensasi bagi perempuan yang tidak diuntungkan oleh ideologi patriarkat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa caleg perempuan yang manapun layak untuk didukung, tetap harus dilakukan proses seleksi menyangkut kualitas dan kinerjanya di partai. Sehingga bagi caleg perempuan, kursi yang kemudian akan mereka dapat melalui jalan percepatan itu bukanlah hadiah cuma-cuma, tapi hasil kerja keras yang layak diterima.
Ditulis oleh Febiana Rima
Selasa, 24 Maret 2009 00:00 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 31 Maret 2009 21:40
* Penulis adalah pengajar Etika di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta
Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik diawali dengan gerakan-gerakan yang
mengarah pada tuntutan atas hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Gerakan perempuan
semakin menguat pada awal abad ke-20, yang didorong oleh pesatnya perkembangan industri dan ekspansi ekonomi di mana-mana, yang mengakibatkan buruknya kondisi pekerja. Pada 8 Maret 1857, kaum perempuan pekerja pabrik tekstil dan pakaian turun ke jalan-jalan di New York, menuntut perbaikan kondisi kerja yang lebih manusiawi. Di bidang politik, tuntutan perempuan untuk dilibatkan dalam politik membuahkan hasil dengan diberikannya hak pilih bagi perempuan untuk pertama kalinya di Selandia Baru pada 1893.
Meskipun berbagai pencapaian perempuan di wilayah publik telah diraih, namun itu tidak serta-merta mendorong perbaikan "nasib" perempuan. Kemapanan kultur patriarki yang sudah mengakar di masyarakat sulit dilebur. Seringkali, dukungan terhadap emansipasi perempuan di dunia publik dipahami hanya sebatas membiarkan perempuan bersaing dengan laki-laki memperebutkan posisi di dunia publik tanpa memperhatikan keberadaan sistem yang sudah mapan, yang harus dihadapi perempuan.
Kultur patriarkat dengan pembagian peran yang menempatkan perempuan di wilayah domestik mengakibatkan perempuan tersingkir dari arena publik. Tersingkirnya perempuan dari arena publik berimbas pada nasib perempuan di arena domestik, karena ia menjadi bagian dari struktur sosial dan politik yang ditentukan di wilayah publik.
Keadilan Moral
Meskipun kesetaraan antara lelaki dan perempuan sudah diakui dalam kehidupan masyarakat modern, namun realitasnya masyarakat masih menghidupi norma-norma patriarkat yang menimbulkan ketidakadilan gender. Menjadi perempuan merupakan sesuatu yang bersifat kodrati, karena tidak bisa dipilih. Namun, ketidakadilan yang harus ditanggung oleh perempuan karena kultur, merupakan sesuatu yang harus diubah, karena bertentangan dengan moralitas.
Dalam konteks ketidakadilan akibat struktur dan sistem sosial yang tidak adil, pemikiran John Rawls tentang Justice as a fairness sangat relevan. Bagi Rawls, kodrat sosial manusia tidak memberikan pilihan bebas bagi manusia untuk hidup di luar konteks sosial.
Pemilahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang alamiah dan tidak dapat
diubah, namun ada cara yang dapat dilakukan untuk mengubah ketidakadilan gender yang
terjadi di masyarakat. Di sinilah pentingnya institusionalisasi kehidupan manusia dalam masyarakat, yakni untuk memberikan ruang kebebasan yang sama bagi semua orang agar mencapai tujuan masing-masing sambil mengupayakan kehidupan bersama yang layak dan adil. Ketidakadilan gender harus dilihat sebagai ketidakberuntungan yang layak untuk dikompensasi. Tak seorang pun menghendaki diperlakukan tidak adil.
Tapi, persoalannya adalah apakah adil juga bagi mereka yang lebih beruntung untuk
memberikan kompensasi? Dalam konteks Indonesia, pertanyaan ini penting untuk diajukan
terutama menyangkut zipper system yang akan digunakan oleh KPU. Pro dan kontra penghapusan peraturan affirmative action yang memberikan 30 persen kursi bagi caleg perempuan (putusan MK tentang pembatalan Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu) masih banyak didiskusikan. Diskusi menjadi bertambah ramai ketika KPU mengatakan bahwa masih ada peluang bagi upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam wilayah politik melalui zipper system.
Berkenaan dengan persoalan ini, banyak pihak yang menilai bahwa upaya perempuan
mempersoalkan penghapusan peraturan tentang affirmative action dan dukungan KPU melalui zipper system merupakan bentuk ketidakpercayaan diri perempuan, sehingga membutuhkan perlindungan dan dukungan aturan yang dianggap tidak fair.
Affirmative action merupakan upaya melibatkan perempuan dalam konstelasi politik di
Indonesia, yang sejak merdeka didominasi oleh laki-laki. Dukungan terhadap perempuan dalam politik ini dianggap perlu karena perempuan dianggap sebagai the worse-off dalam kultur politik yang patriarkat. Persoalan moralnya adalah apakah adil bagi laki-laki yang kebetulan diuntungkan oleh kultur patriarkat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan yang worse-off, karena dalam zipper system, caleg laki-laki "dipaksa" untuk memberikan tempat bagi caleg perempuan.
Memperhatikan rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik praktis, maka upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam parlemen masih perlu dilakukan. Affirmative action yang bertujuan mempercepat keterlibatan perempuan dalam politik setelah lama terpinggirkan masih dibutuhkan. Dalam konteks ini, zipper system dapat dibaca sebagai kompensasi bagi perempuan yang tidak diuntungkan oleh ideologi patriarkat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa caleg perempuan yang manapun layak untuk didukung, tetap harus dilakukan proses seleksi menyangkut kualitas dan kinerjanya di partai. Sehingga bagi caleg perempuan, kursi yang kemudian akan mereka dapat melalui jalan percepatan itu bukanlah hadiah cuma-cuma, tapi hasil kerja keras yang layak diterima.
Ditulis oleh Febiana Rima
Selasa, 24 Maret 2009 00:00 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 31 Maret 2009 21:40
* Penulis adalah pengajar Etika di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta
Djembe Drums
Djembe drums is a musical instrument from Africa. A type of drum that has its own characteristics as shown in the picture above.
For fans of musical instruments typical of the continent at Africa, you can buy African instruments at this website.
With a diameter of about 13 inches, this instrument is unique because it is by using hands. Please look first at their website, and you can decide to buy a Djembe.
Movies And Entertainment
World Wide Web has been developed with a new mode to refresh the mind of a strange film. Maybe not always possible for everyone to watch the movie by going to the movies for many reasons, but the movie can definitely be watching online at any time and that too without paying anything. This means you can watch movies online for free.
The people in this new era of like watching a movie online and that too for free. By watching movies online for free is guaranteed that you will never run a big hole in your pocket. Have you ever tried to watch movies online? If you have not you have truly lost a great opportunity to watch movies online for free. So, start watching movies online for free and save your expenses in a recession.
This is very important to save money during the recession. The people actually in the view out of the many ways to save money. They cut their spending on various items. Entertainment is one of the items like those who sought to cut their costs. Would be difficult for people to maintain their livelihood if they do not turn out to be logical at this time. So, without looking at any of the first things you must do to save money and to stay safe in this recession is to watch movies online without paying a fee and enjoy yourself.
The people in this new era of like watching a movie online and that too for free. By watching movies online for free is guaranteed that you will never run a big hole in your pocket. Have you ever tried to watch movies online? If you have not you have truly lost a great opportunity to watch movies online for free. So, start watching movies online for free and save your expenses in a recession.
This is very important to save money during the recession. The people actually in the view out of the many ways to save money. They cut their spending on various items. Entertainment is one of the items like those who sought to cut their costs. Would be difficult for people to maintain their livelihood if they do not turn out to be logical at this time. So, without looking at any of the first things you must do to save money and to stay safe in this recession is to watch movies online without paying a fee and enjoy yourself.
Demokrasi di Tengah Reformasi
Menjelang peringatan reformasi, hiruk-pikuk pesta demokrasi masih berlanjut. Karut-marut daftar pemilih tetap (DPT) dan calon wakil presiden menjadi hot issue pemberitaan dari pagi hingga malam. Sejak reformasi, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan tiga kali pemilu secara demokratis. Tetapi, pemilu kali ini, oleh banyak pengamat, dianggap pemilu terburuk setelah reformasi. Pemilu pertama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan, berjalan dengan baik walaupun tidak didukung oleh perangkat teknologi canggih dan biaya besar. Kejujuran dan kenegarawanan menjadi milik dari tiap pemimpin partai politik, waktu itu. Menang dan kalah biasa seperti dalam pertandingan sepakbola. Baik yang kalah maupun yang menang semuanya legawa untuk menerima hasil pemilu.
Pada zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pemilu berjalan lancar, tetapi di sana-sini dilaporkan terjadi kecurangan dan intimidasi kepada rakyat pemilih. Kebebasan dan hak politik rakyat dikawal dengan bayonet demi stabilitas dan kelanjutan pembangunan. Hasil pemilu selalu dimenangi dengan single majority oleh partai yang berkuasa.
Jatuhnya Soeharto karena gerakan reformasi, telah membawa udara segar makna kebebasan bagi rakyat Indonesia. Di bawah Presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan orang sipil, pesta demokrasi diselenggarakan. Pemilu boleh dikatakan berjalan baik tanpa ada warga negara Indonesia yang kehilangan hak politiknya. Pergantian kekuasaan terjadi dan hasil pemilu bukan dimenangi oleh presiden yang memerintah.
Pada Pemilu Legislatif 2009 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan petinggi militer, banyak orang kehilangan hak politiknya. Komputer yang pengadaannya menghabiskan dana miliaran rupiah kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Orang yang punya hak pilih kehilangan suaranya. Sedangkan, orang yang sudah mati dan anak di bawah umur tercantum dalam DPT. Bayangan aib pemilu mewarnai hasil Pemilu 2009. Saling tuding dan saling menyalahkan terjadi. Ancaman untuk mendeligitimasi hasil pemilu serta boikot pilpres mulai muncul dari pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah menyalahkan KPU, sedangkan KPU tidak merasa bersalah, karena data pemilih berasal dari pemerintah.
Makna Kemerdekaan
Kemerdekaan dari kolonialisme dan kebebasan berpolitik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dibayar dengan harga mahal. Banyak korban jatuh ketika Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda. Untuk mendapatkan demokrasi politik dari penguasa Orde Baru, korban pun berjatuhan dalam wujud korban penculikan, Trisakti, Semanggi, dan kerusuhan Mei 1998. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Memasuki era kemerdekaan dan demokrasi, rakyat membutuhkan keberanian dan hidup baru dalam realitas demokrasi. Sikap mental harus berubah ketika sebuah bangsa mengecap kemerdekaan dan demokrasi. Tanpa perubahan watak, maka demokrasi merupakan penyalahgunaan uang dan kekuasaan.
Adalah dongeng dua burung yang bercakap tentang kebebasan. Yang satu burung perkutut yang berada di dalam sangkar. Yang lain adalah burung pipit yang bebas terbang di angkasa. Si burung pipit heran melihat nasib burung perkutut yang terbelenggu di sangkar. Burung pipit menawarkan kebebasan dan menolong burung perkutut untuk keluar dari sangkar. Burung pipit mengajak burung perkutut untuk terbang dan mengalami sendiri apa artinya kebebasan. Ketika ke- dua burung itu terbang di angka- sa bebas, datanglah hujan dan badai yang membuat takut burung perkutut. Burung pipit mengajak burung perkutut untuk berlindung di pohon besar agar mereka terhindar dari hujan badai yang mengerikan. Mereka selamat.
Setelah beberapa saat, burung perkutut merasa lapar dan bertanya pada burung pipit di mana bisa mendapatkan makanan. Burung pipit berkata bahwa makanan harus dicari dan bisa didapat di tanah. Ketika kedua burung itu sibuk mencari makanan yang tercecer di tanah datanglah seekor anjing yang ingin menerkam mereka. Burung perkutut ketakutan dan burung pipit mengajak burung perkutut untuk terbang menghindari anjing yang melompat untuk menerkam.
"Jangan takut, anjing tidak bisa terbang. Bertengger di pohon sudah aman " ujar si burung pipit.
Setelah ditimpa badai hujan dan kelaparan di perjalanan, burung perkutut itu berkata pada burung pipit: "Hidup disangkar jauh lebih nyaman daripada menghirup kebebasan di angkasa. Tiap hari aku dimandikan oleh tuanku dan aku tidak pernah kekurangan pangan. Anjing tidak ada yang mengganggu aku, karena aku tinggal di sangkar yang kuat. "
Perjuangan Bersama
Kebebasan bukan berarti hidup nyaman penuh makanan tanpa perjuangan. Selama rakyat masih hidup dalam kemiskinan, suara rakyat bisa dibeli dengan uang dengan kedok bantuan. Demokrasi tanpa pembangunan karakter bangsa akan membawa anarki. Kemerdekaan merupakan jembatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Menyeberangi jembatan itu memerlukan perjuangan bersama. Sedangkan tinggal di sangkar, burung harus kehilangan kebebasannya walaupun di dalamnya penuh makanan. Kebebasan manusia atau demokrasi membutuhkan perjuangan dan kedewasaan. Demokrasi sejati bukanlah kebebasan untuk kebebasan. Kebebasan untuk kebebasan akan membawa tragedi dan penyalahgunaan uang dan kekuasaan untuk merampas suara rakyat. Atas nama demokrasi dan amanat rakyat, banyak orang yang tak berdosa mati bergelimpangan.
Tujuan demokrasi akan ternodai apabila elite politik hanya mengutamakan kebebasan untuk menggunakan kekuasaan, entah itu uang atau jabatan. Bila politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan tipu daya dilakukan untuk memperoleh kekuasaan, maka demokrasi telah berubah menjadi "demoncracy" atau iblis yang menakutkan. Jangan sampai perjalanan dan pembelajaran untuk berdemokrasi setelah reformasi mengakibatkan orang takut hidup dalam alam demokrasi, sehingga ingin kembali ke sangkar penindasan. Terbang di angkasa mengecap kebebasan memang membutuhkan perjuangan, tanggung jawab, dan karakter kemandirian.
Oleh: Josef Purnama Widyatmadja
Penulis adalah rohaniwan
Pada zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pemilu berjalan lancar, tetapi di sana-sini dilaporkan terjadi kecurangan dan intimidasi kepada rakyat pemilih. Kebebasan dan hak politik rakyat dikawal dengan bayonet demi stabilitas dan kelanjutan pembangunan. Hasil pemilu selalu dimenangi dengan single majority oleh partai yang berkuasa.
Jatuhnya Soeharto karena gerakan reformasi, telah membawa udara segar makna kebebasan bagi rakyat Indonesia. Di bawah Presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan orang sipil, pesta demokrasi diselenggarakan. Pemilu boleh dikatakan berjalan baik tanpa ada warga negara Indonesia yang kehilangan hak politiknya. Pergantian kekuasaan terjadi dan hasil pemilu bukan dimenangi oleh presiden yang memerintah.
Pada Pemilu Legislatif 2009 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan petinggi militer, banyak orang kehilangan hak politiknya. Komputer yang pengadaannya menghabiskan dana miliaran rupiah kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Orang yang punya hak pilih kehilangan suaranya. Sedangkan, orang yang sudah mati dan anak di bawah umur tercantum dalam DPT. Bayangan aib pemilu mewarnai hasil Pemilu 2009. Saling tuding dan saling menyalahkan terjadi. Ancaman untuk mendeligitimasi hasil pemilu serta boikot pilpres mulai muncul dari pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah menyalahkan KPU, sedangkan KPU tidak merasa bersalah, karena data pemilih berasal dari pemerintah.
Makna Kemerdekaan
Kemerdekaan dari kolonialisme dan kebebasan berpolitik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dibayar dengan harga mahal. Banyak korban jatuh ketika Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda. Untuk mendapatkan demokrasi politik dari penguasa Orde Baru, korban pun berjatuhan dalam wujud korban penculikan, Trisakti, Semanggi, dan kerusuhan Mei 1998. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Memasuki era kemerdekaan dan demokrasi, rakyat membutuhkan keberanian dan hidup baru dalam realitas demokrasi. Sikap mental harus berubah ketika sebuah bangsa mengecap kemerdekaan dan demokrasi. Tanpa perubahan watak, maka demokrasi merupakan penyalahgunaan uang dan kekuasaan.
Adalah dongeng dua burung yang bercakap tentang kebebasan. Yang satu burung perkutut yang berada di dalam sangkar. Yang lain adalah burung pipit yang bebas terbang di angkasa. Si burung pipit heran melihat nasib burung perkutut yang terbelenggu di sangkar. Burung pipit menawarkan kebebasan dan menolong burung perkutut untuk keluar dari sangkar. Burung pipit mengajak burung perkutut untuk terbang dan mengalami sendiri apa artinya kebebasan. Ketika ke- dua burung itu terbang di angka- sa bebas, datanglah hujan dan badai yang membuat takut burung perkutut. Burung pipit mengajak burung perkutut untuk berlindung di pohon besar agar mereka terhindar dari hujan badai yang mengerikan. Mereka selamat.
Setelah beberapa saat, burung perkutut merasa lapar dan bertanya pada burung pipit di mana bisa mendapatkan makanan. Burung pipit berkata bahwa makanan harus dicari dan bisa didapat di tanah. Ketika kedua burung itu sibuk mencari makanan yang tercecer di tanah datanglah seekor anjing yang ingin menerkam mereka. Burung perkutut ketakutan dan burung pipit mengajak burung perkutut untuk terbang menghindari anjing yang melompat untuk menerkam.
"Jangan takut, anjing tidak bisa terbang. Bertengger di pohon sudah aman " ujar si burung pipit.
Setelah ditimpa badai hujan dan kelaparan di perjalanan, burung perkutut itu berkata pada burung pipit: "Hidup disangkar jauh lebih nyaman daripada menghirup kebebasan di angkasa. Tiap hari aku dimandikan oleh tuanku dan aku tidak pernah kekurangan pangan. Anjing tidak ada yang mengganggu aku, karena aku tinggal di sangkar yang kuat. "
Perjuangan Bersama
Kebebasan bukan berarti hidup nyaman penuh makanan tanpa perjuangan. Selama rakyat masih hidup dalam kemiskinan, suara rakyat bisa dibeli dengan uang dengan kedok bantuan. Demokrasi tanpa pembangunan karakter bangsa akan membawa anarki. Kemerdekaan merupakan jembatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Menyeberangi jembatan itu memerlukan perjuangan bersama. Sedangkan tinggal di sangkar, burung harus kehilangan kebebasannya walaupun di dalamnya penuh makanan. Kebebasan manusia atau demokrasi membutuhkan perjuangan dan kedewasaan. Demokrasi sejati bukanlah kebebasan untuk kebebasan. Kebebasan untuk kebebasan akan membawa tragedi dan penyalahgunaan uang dan kekuasaan untuk merampas suara rakyat. Atas nama demokrasi dan amanat rakyat, banyak orang yang tak berdosa mati bergelimpangan.
Tujuan demokrasi akan ternodai apabila elite politik hanya mengutamakan kebebasan untuk menggunakan kekuasaan, entah itu uang atau jabatan. Bila politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan tipu daya dilakukan untuk memperoleh kekuasaan, maka demokrasi telah berubah menjadi "demoncracy" atau iblis yang menakutkan. Jangan sampai perjalanan dan pembelajaran untuk berdemokrasi setelah reformasi mengakibatkan orang takut hidup dalam alam demokrasi, sehingga ingin kembali ke sangkar penindasan. Terbang di angkasa mengecap kebebasan memang membutuhkan perjuangan, tanggung jawab, dan karakter kemandirian.
Oleh: Josef Purnama Widyatmadja
Penulis adalah rohaniwan
Mencari Asumsi Dasar Berpolitik
Oleh: A SETYO WIBOWO
Buku ini mengajak kita membaca situasi politik pasca-Reformasi 1998 dengan teori-teori mutakhir supaya energi demokrasi tidak padam.
Buku persembahan ulang tahun untuk Rahman Tolleng ini mengajak kita memelihara gairah akan ”yang politis”. Para penulisnya ingin agar event singular Reformasi terus dirasakan apinya meski rutinitas politicking harian membuat kita sinis kepada politik.
Kata pengantar Rocky Gerung dengan gamblang menggambarkan suasana Indonesia yang diliputi konstruk antipolitik. Bila secara global asimetri Utara-Selatan ciptaan rezim kapitalisme neoliberal begitu kukuh tidak memberi ruang pikiran alternatif, secara nasional kita pun digiring oleh logika efisiensi. Efisiensi teologis tampak dalam kekerasan dan intoleransi kaum fanatis agama. Efisiensi teknokratis menggantikan kebijakan publik. Dan efisiensi simulasi buatan media menggantikan hubungan riil antara caleg dan capres dengan konstituennya. Itukah hidup berpolitik kita? Bila politik adalah ujud dari niat hidup bersama sebuah masyarakat, di mana nilai keadilan atau pengejaran kebahagiaan yang menjadi landasan politik itu sendiri?
Pertanyaan terakhir tentang nilai tidak bisa dijawab dengan praktik politicking harian. Soal nilai mengajak kita menukik tajam ke asumsi politik itu sendiri. Itu sebabnya buku ini mau berbicara tentang ”yang politis” (bdk hal 36-37), yang berbeda dari keribetan praktis operasional politik sehari-hari. Bila ”yang politis” adalah roh, gairah, semangat yang menggerakkan manusia untuk berpolitik, maka politik sehari-hari berurusan dengan prosedur rutin kampanye, pemilu, pat gulipat koalisi, dan tetek bengek mengisi waktu setelah revolusi usai. Bila ”yang politis” adalah event sebesar Reformasi, atau dalam bahasa lain metapolitik, maka politik sehari-hari adalah politicking.
Menghidupkan lagi ”yang politis” berarti menukik dalam menyelidiki asumsi paling dasar hidup politik sehari-hari kita. Artinya, mengikuti intuisi Hannah Arendt, merefleksikan kebebasan (bdk hal 3-33); atau, mengikuti inspirasi Aristoteles, merefleksikan hidup bersama sebagai pencarian kebahagiaan. Oksigen ”yang politis” ditawarkan buku ini dalam pembacaan atas pengarang-pengarang kontemporer seperti Claude Lefort, Alain Badiou, Slavoj Zizek, dan Ernesto Laclau.
Kebebasan
Yang paling khas dari manusia adalah kebebasannya sebagai makhluk ber-logos (dalam arti berbahasa). Ketika hidupnya tidak dikebawahkan pada perbudakan aktivitas survival (ekonomi) dan ketika manusia mengaktualkan potensi logos-nya dalam ruang terbuka demokrasi, di situ inspirasi ”yang politis” ditemukan. Setelah sebelas tahun menghirup udara Reformasi, apakah sekarang ini hawanya masih segar? Bukankah korupsi yang tidak hilang-hilang, relativisme etis, serta pola pikir klenik di negeri ini terlalu mengakar sehingga Reformasi belum memberikan tubuh politik yang sesuai dengan inspirasi kebebasan?
Inspirasi kebebasan ditawarkan buku ini dari telaah atas pemikiran Badiou dan Zizek, yang kita tahu sedang berusaha membongkar kepengapan rezim parlementaro-kapitalis di Barat. Mereka berdua melampaui pesimisme destruksi subyek (manusia) dan kebenaran à la postmodernisme. Bagi mereka, subyek dan kebenaran muncul dalam sebuah kejadian singular (event). Masalahnya, sekali event pudar, saat itulah banalitas politik mengancam menundukkan semua orang pada rutinitas bisnis sehari-hari.
Inspirasi segar kita dapat dari Badiou yang percaya bahwa kendati larut dalam massa, subyek tetap ada sejauh ia setia kepada event. Terjemahan lokalnya, subyek politis di Indonesia tetap ada sejauh ia setia pada idea dan spirit Reformasi. Di tengah kedangkalan berpolitik, kesetiaan inilah yang akan menjaga api gairah berpolitik.
Kritik
Buku ini layak dibaca oleh para aktivis atau mereka yang berhasrat tinggi memajukan iklim demokrasi di Indonesia. Bisa jadi buku ini akan dinilai elitis. Banyaknya teori baru dalam buku ini akan menantang hanya sekelompok elite intelektual dan politik. Tetapi, di tengah sesaknya hawa polutif politik saat ini, elitisme buku ini justru menawarkan inspirasi segar. Dan tidak ada salahnya menjadi elite di bidang di mana kita memang dipanggil untuk terlibat.
Dan persis di ranah keterlibatan ini, ada dua kritik saya berkenaan dengan kegunaan langsung buku ini dan cara kita menyerap teori-teori dari Barat. Pertama, ditulis mereka-mereka yang bergulat dengan politik, tentu buku ini memiliki alasan serius mengapa ide-ide Badiou dan Zizek yang diajukan. Mengingat di Perancis sendiri, sejauh saya tahu, resonansi politis ide-ide Badiou tidak mendapatkan kaki di partai politik karena terlalu ekstrem, apakah anjuran mereka pada revolusi dan penjungkirbalikkan tatanan rezim parlementaro-kapitalisme cocok dengan kebutuhan Indonesia? Bukankah ada pengarang lain yang lebih reformatif, seperti Marcel Gauchet, yang bisa menolong kita memajukan cara kita berargumen melawan spirit obskurantis oknum beragama tetapi garang dan intoleran? Pendasaran kokoh untuk pluralisme dan kebebasan, tetapi tetap beranjak dari pencapaian Reformasi sejauh ini, membutuhkan ide-ide segar dari pemikir-pemikir yang mungkin kurang seksi, tetapi lebih cocok dengan kegeniusan Pancasila.
Kedua, sejauh berkenaan dengan elite pencinta filsafat politik, saya memiliki kesan buku ini kurang berani mempertanyakan pikiran para pemikir yang dipaparkan. Misalnya, soal teori Hannah Arendt yang banyak dijadikan titik pijak karena dianggap berhasil dengan kokoh mendasarkan ”yang politis sebagai kebebasan” pada polis Yunani abad ke-6 SM. Benarkah? Masih perlu dikaji!
Kebebasan warga negara Athena yang tampak dalam praksis mengandaikan bahwa urusan keseharian mereka (makan, minum, dan kebutuhan ekonomis lainnya) sudah dipenuhi oleh mayoritas warga Athena yang adalah wanita, anak-anak, dan kaum budak! Dan yang terakhir ini sama sekali tidak memiliki kebebasan!
Bila demikian, bukankah Athena justru menjadi contoh sebuah polis/kota bebas yang mensyaratkan adanya perbudakan? Dan ironisnya, bukankah dalam asimetri gobal seperti kondisi kita sekarang ini, kita justru menyaksikan hal yang mirip: ada negara bebas (Amerika, misalnya) yang bisa seperti itu karena adanya the rest of the world yang menjadi kacungnya?
A Setyo Wibowo, Pengajar STF Driyarkara Jakarta, Doktor Filsafat Hellenistik dari Université Paris-I, Panthéon-Sorbonne, Paris
Buku ini mengajak kita membaca situasi politik pasca-Reformasi 1998 dengan teori-teori mutakhir supaya energi demokrasi tidak padam.
Buku persembahan ulang tahun untuk Rahman Tolleng ini mengajak kita memelihara gairah akan ”yang politis”. Para penulisnya ingin agar event singular Reformasi terus dirasakan apinya meski rutinitas politicking harian membuat kita sinis kepada politik.
Kata pengantar Rocky Gerung dengan gamblang menggambarkan suasana Indonesia yang diliputi konstruk antipolitik. Bila secara global asimetri Utara-Selatan ciptaan rezim kapitalisme neoliberal begitu kukuh tidak memberi ruang pikiran alternatif, secara nasional kita pun digiring oleh logika efisiensi. Efisiensi teologis tampak dalam kekerasan dan intoleransi kaum fanatis agama. Efisiensi teknokratis menggantikan kebijakan publik. Dan efisiensi simulasi buatan media menggantikan hubungan riil antara caleg dan capres dengan konstituennya. Itukah hidup berpolitik kita? Bila politik adalah ujud dari niat hidup bersama sebuah masyarakat, di mana nilai keadilan atau pengejaran kebahagiaan yang menjadi landasan politik itu sendiri?
Pertanyaan terakhir tentang nilai tidak bisa dijawab dengan praktik politicking harian. Soal nilai mengajak kita menukik tajam ke asumsi politik itu sendiri. Itu sebabnya buku ini mau berbicara tentang ”yang politis” (bdk hal 36-37), yang berbeda dari keribetan praktis operasional politik sehari-hari. Bila ”yang politis” adalah roh, gairah, semangat yang menggerakkan manusia untuk berpolitik, maka politik sehari-hari berurusan dengan prosedur rutin kampanye, pemilu, pat gulipat koalisi, dan tetek bengek mengisi waktu setelah revolusi usai. Bila ”yang politis” adalah event sebesar Reformasi, atau dalam bahasa lain metapolitik, maka politik sehari-hari adalah politicking.
Menghidupkan lagi ”yang politis” berarti menukik dalam menyelidiki asumsi paling dasar hidup politik sehari-hari kita. Artinya, mengikuti intuisi Hannah Arendt, merefleksikan kebebasan (bdk hal 3-33); atau, mengikuti inspirasi Aristoteles, merefleksikan hidup bersama sebagai pencarian kebahagiaan. Oksigen ”yang politis” ditawarkan buku ini dalam pembacaan atas pengarang-pengarang kontemporer seperti Claude Lefort, Alain Badiou, Slavoj Zizek, dan Ernesto Laclau.
Kebebasan
Yang paling khas dari manusia adalah kebebasannya sebagai makhluk ber-logos (dalam arti berbahasa). Ketika hidupnya tidak dikebawahkan pada perbudakan aktivitas survival (ekonomi) dan ketika manusia mengaktualkan potensi logos-nya dalam ruang terbuka demokrasi, di situ inspirasi ”yang politis” ditemukan. Setelah sebelas tahun menghirup udara Reformasi, apakah sekarang ini hawanya masih segar? Bukankah korupsi yang tidak hilang-hilang, relativisme etis, serta pola pikir klenik di negeri ini terlalu mengakar sehingga Reformasi belum memberikan tubuh politik yang sesuai dengan inspirasi kebebasan?
Inspirasi kebebasan ditawarkan buku ini dari telaah atas pemikiran Badiou dan Zizek, yang kita tahu sedang berusaha membongkar kepengapan rezim parlementaro-kapitalis di Barat. Mereka berdua melampaui pesimisme destruksi subyek (manusia) dan kebenaran à la postmodernisme. Bagi mereka, subyek dan kebenaran muncul dalam sebuah kejadian singular (event). Masalahnya, sekali event pudar, saat itulah banalitas politik mengancam menundukkan semua orang pada rutinitas bisnis sehari-hari.
Inspirasi segar kita dapat dari Badiou yang percaya bahwa kendati larut dalam massa, subyek tetap ada sejauh ia setia kepada event. Terjemahan lokalnya, subyek politis di Indonesia tetap ada sejauh ia setia pada idea dan spirit Reformasi. Di tengah kedangkalan berpolitik, kesetiaan inilah yang akan menjaga api gairah berpolitik.
Kritik
Buku ini layak dibaca oleh para aktivis atau mereka yang berhasrat tinggi memajukan iklim demokrasi di Indonesia. Bisa jadi buku ini akan dinilai elitis. Banyaknya teori baru dalam buku ini akan menantang hanya sekelompok elite intelektual dan politik. Tetapi, di tengah sesaknya hawa polutif politik saat ini, elitisme buku ini justru menawarkan inspirasi segar. Dan tidak ada salahnya menjadi elite di bidang di mana kita memang dipanggil untuk terlibat.
Dan persis di ranah keterlibatan ini, ada dua kritik saya berkenaan dengan kegunaan langsung buku ini dan cara kita menyerap teori-teori dari Barat. Pertama, ditulis mereka-mereka yang bergulat dengan politik, tentu buku ini memiliki alasan serius mengapa ide-ide Badiou dan Zizek yang diajukan. Mengingat di Perancis sendiri, sejauh saya tahu, resonansi politis ide-ide Badiou tidak mendapatkan kaki di partai politik karena terlalu ekstrem, apakah anjuran mereka pada revolusi dan penjungkirbalikkan tatanan rezim parlementaro-kapitalisme cocok dengan kebutuhan Indonesia? Bukankah ada pengarang lain yang lebih reformatif, seperti Marcel Gauchet, yang bisa menolong kita memajukan cara kita berargumen melawan spirit obskurantis oknum beragama tetapi garang dan intoleran? Pendasaran kokoh untuk pluralisme dan kebebasan, tetapi tetap beranjak dari pencapaian Reformasi sejauh ini, membutuhkan ide-ide segar dari pemikir-pemikir yang mungkin kurang seksi, tetapi lebih cocok dengan kegeniusan Pancasila.
Kedua, sejauh berkenaan dengan elite pencinta filsafat politik, saya memiliki kesan buku ini kurang berani mempertanyakan pikiran para pemikir yang dipaparkan. Misalnya, soal teori Hannah Arendt yang banyak dijadikan titik pijak karena dianggap berhasil dengan kokoh mendasarkan ”yang politis sebagai kebebasan” pada polis Yunani abad ke-6 SM. Benarkah? Masih perlu dikaji!
Kebebasan warga negara Athena yang tampak dalam praksis mengandaikan bahwa urusan keseharian mereka (makan, minum, dan kebutuhan ekonomis lainnya) sudah dipenuhi oleh mayoritas warga Athena yang adalah wanita, anak-anak, dan kaum budak! Dan yang terakhir ini sama sekali tidak memiliki kebebasan!
Bila demikian, bukankah Athena justru menjadi contoh sebuah polis/kota bebas yang mensyaratkan adanya perbudakan? Dan ironisnya, bukankah dalam asimetri gobal seperti kondisi kita sekarang ini, kita justru menyaksikan hal yang mirip: ada negara bebas (Amerika, misalnya) yang bisa seperti itu karena adanya the rest of the world yang menjadi kacungnya?
A Setyo Wibowo, Pengajar STF Driyarkara Jakarta, Doktor Filsafat Hellenistik dari Université Paris-I, Panthéon-Sorbonne, Paris
Sudah Merdeka Berpolitik
Banyak yang sudah berubah dalam rentang 63 tahun bangsa Indonesia mengecap kemerdekaan. Di bidang politik, terutama sejak reformasi 1998, perubahannya malah sangat dahsyat. Pintu demokrasi dibuka lebar. Hasilnya?
Siapa saja boleh berpolitik. Siapa saja boleh menikmati kebebasan berekspresi. Itu, antara lain, ditandai secara mencolok oleh membludaknya jumlah anggota masyarakat yang mendirikan parpol.
Jika di era Orde Baru yang selama 32 tahun dipimpin Soeharto (alm) pertumbuhan parpol akhirnya direm hanya menjadi tiga (Golkar, PDI, PPP), sejak reformasi 1998 parpol beranak pinak nyaris tak terkendali.
Dimulai pada penyelenggaraan Pemilu 1999. Para tokoh dan masyarakat di negeri ini seperti saling berlomba melepas dahaga politik yang telah begitu lama menjerat. Penuh euforia, 48 parpol muncul sebagai kontestan resmi Pemilu.
Hasil akhir Pemilu 1999 itu sendiri terkesan antiklimaks. PDI-P jadi parpol terdepan dalam perolehan suara. Tapi, yang naik ke kursi RI-1 justru KH Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid. Megawati Soekarnoputri, pucuk pimpinan PDI-P, hanya kebagian kursi RI-2.
Gus Dur tak genap sampai lima tahun mengemban amanah rakyat. Banyak kisruh terjadi. Ia, misalnya, tersandung skandal 'Bulogate'. Yang paling panas, tentu, ketika ia bersikukuh ingin membubarkan parlemen. Ujung-ujungnya, ia dilengserkan pada 2001. Mega pun naik takhta.
Masa bakti Mega juga tak lama. Di Pemilu 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu menteri di Kabinet Gotong Royong pimpinannya yang terdepak di tengah jalan akibat 'bergesekan' dengannya.
Jumlah parpol yang mengikuti Pemilu 2004 menyusut separo dibandingkan Pemilu 1999. Dari 48 jadi 24 parpol. Tak ada data valid tentang sebab terjadinya penyusutan itu. Bisa karena kehabisan bensin atau memang berdasarkan kajian yang merujuk pada efektivitas gerakan berpolitik.
Yang jelas, sama seperti era-era sebelumnya, perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di bawah kendali Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla pun diwarnai banyak riak. Ketidakpuasan sebagian pihak kemudian mencuatkan beragam asumsi. Ada pro, ada pula kontra terhadap kepemimpinan SBY-JK.
Itu, boleh jadi, yang mendorong sederet tokoh lama mencoba menyodok dengan mengibarkan bendera parpol anyar. Kegeraman bercampur dengan keinginan berkuasa membuat jumlah parpol kembali beranak pinak.
Pemilu 2009, intinya, bakal diriuhkan pertarungan perebutan suara publik yang dilakoni 38 parpol. Mulanya yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dephumkam hanya 34. Menjadi 38 karena empat parpol lain memenangkan kasasi di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
Euforia berdemokrasi yang ditandai dengan ramai-ramai orang mendirikan parpol ini adalah salah satu konsekuensi penerapan sistem multipartai. Tapi, sebuah tanya pantas diapungkan mengiringi fenomena itu. Ya, inikah arti kemerdekaan berpolitik di Indonesia?
Vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Filosofi itu, sesungguhnya, kian disadari oleh mayoritas bangsa ini. Tapi, fakta keseharian menunjukkan, kesadaran itu berbanding terbalik jika disandingkan dengan kualitas performa parpol sebagai wadah aspirasi politik publik.
Manifestasi kebebasan berkumpul dan berpendapat yang diatur dalam konstitusi menjadi kabur maknanya jika hal itu dikomparasikan dengan bobot parpol yang tumbuh di era reformasi ini.
Tidak produktifnya legislatif dalam peran konstitusionalnya seperti pengawasan, anggaran, dan legislasi adalah potret buram sistem perpolitikan di Indonesia. Jelas, kelemahan itu tak lepas dari eksistensi parpol.
Kemerdekaan berpolitik dipahami dengan bias oleh sebagian elit dan aktivis politik. Berpolitik yang harusnya jadi pendulum untuk berkuasa dengan pembuatan kebijakan yang pro rakyat, nyatanya tak terpenuhi.
Di setiap ajang pesta demokrasi bernama Pemilu, sejak dulu rakyat aktif berpartisipasi. Suara dan dukungan sudah diberikan. Tapi, begitu parpol dan tokoh yang didukung sekaligus diharapkan membawa perubahan positif naik ke podium kekuasaan tertinggi, rakyat tetap terjerat dengan pergulatan hidup yang sulit dan berat.
Jangankan dengan para birokrat di tingkat pemerintahan, dengan wakil rakyat di tingkat parlemen pun rakyat tetap kerap tak bisa menyambungkan aspirasinya. Sudah begitu, belakangan, terbongkar pula perilaku tak elok oknum-oknum pilihan rakyat yang duduk di parlemen.
Sumber: Inilah.
Siapa saja boleh berpolitik. Siapa saja boleh menikmati kebebasan berekspresi. Itu, antara lain, ditandai secara mencolok oleh membludaknya jumlah anggota masyarakat yang mendirikan parpol.
Jika di era Orde Baru yang selama 32 tahun dipimpin Soeharto (alm) pertumbuhan parpol akhirnya direm hanya menjadi tiga (Golkar, PDI, PPP), sejak reformasi 1998 parpol beranak pinak nyaris tak terkendali.
Dimulai pada penyelenggaraan Pemilu 1999. Para tokoh dan masyarakat di negeri ini seperti saling berlomba melepas dahaga politik yang telah begitu lama menjerat. Penuh euforia, 48 parpol muncul sebagai kontestan resmi Pemilu.
Hasil akhir Pemilu 1999 itu sendiri terkesan antiklimaks. PDI-P jadi parpol terdepan dalam perolehan suara. Tapi, yang naik ke kursi RI-1 justru KH Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid. Megawati Soekarnoputri, pucuk pimpinan PDI-P, hanya kebagian kursi RI-2.
Gus Dur tak genap sampai lima tahun mengemban amanah rakyat. Banyak kisruh terjadi. Ia, misalnya, tersandung skandal 'Bulogate'. Yang paling panas, tentu, ketika ia bersikukuh ingin membubarkan parlemen. Ujung-ujungnya, ia dilengserkan pada 2001. Mega pun naik takhta.
Masa bakti Mega juga tak lama. Di Pemilu 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu menteri di Kabinet Gotong Royong pimpinannya yang terdepak di tengah jalan akibat 'bergesekan' dengannya.
Jumlah parpol yang mengikuti Pemilu 2004 menyusut separo dibandingkan Pemilu 1999. Dari 48 jadi 24 parpol. Tak ada data valid tentang sebab terjadinya penyusutan itu. Bisa karena kehabisan bensin atau memang berdasarkan kajian yang merujuk pada efektivitas gerakan berpolitik.
Yang jelas, sama seperti era-era sebelumnya, perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di bawah kendali Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla pun diwarnai banyak riak. Ketidakpuasan sebagian pihak kemudian mencuatkan beragam asumsi. Ada pro, ada pula kontra terhadap kepemimpinan SBY-JK.
Itu, boleh jadi, yang mendorong sederet tokoh lama mencoba menyodok dengan mengibarkan bendera parpol anyar. Kegeraman bercampur dengan keinginan berkuasa membuat jumlah parpol kembali beranak pinak.
Pemilu 2009, intinya, bakal diriuhkan pertarungan perebutan suara publik yang dilakoni 38 parpol. Mulanya yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dephumkam hanya 34. Menjadi 38 karena empat parpol lain memenangkan kasasi di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
Euforia berdemokrasi yang ditandai dengan ramai-ramai orang mendirikan parpol ini adalah salah satu konsekuensi penerapan sistem multipartai. Tapi, sebuah tanya pantas diapungkan mengiringi fenomena itu. Ya, inikah arti kemerdekaan berpolitik di Indonesia?
Vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Filosofi itu, sesungguhnya, kian disadari oleh mayoritas bangsa ini. Tapi, fakta keseharian menunjukkan, kesadaran itu berbanding terbalik jika disandingkan dengan kualitas performa parpol sebagai wadah aspirasi politik publik.
Manifestasi kebebasan berkumpul dan berpendapat yang diatur dalam konstitusi menjadi kabur maknanya jika hal itu dikomparasikan dengan bobot parpol yang tumbuh di era reformasi ini.
Tidak produktifnya legislatif dalam peran konstitusionalnya seperti pengawasan, anggaran, dan legislasi adalah potret buram sistem perpolitikan di Indonesia. Jelas, kelemahan itu tak lepas dari eksistensi parpol.
Kemerdekaan berpolitik dipahami dengan bias oleh sebagian elit dan aktivis politik. Berpolitik yang harusnya jadi pendulum untuk berkuasa dengan pembuatan kebijakan yang pro rakyat, nyatanya tak terpenuhi.
Di setiap ajang pesta demokrasi bernama Pemilu, sejak dulu rakyat aktif berpartisipasi. Suara dan dukungan sudah diberikan. Tapi, begitu parpol dan tokoh yang didukung sekaligus diharapkan membawa perubahan positif naik ke podium kekuasaan tertinggi, rakyat tetap terjerat dengan pergulatan hidup yang sulit dan berat.
Jangankan dengan para birokrat di tingkat pemerintahan, dengan wakil rakyat di tingkat parlemen pun rakyat tetap kerap tak bisa menyambungkan aspirasinya. Sudah begitu, belakangan, terbongkar pula perilaku tak elok oknum-oknum pilihan rakyat yang duduk di parlemen.
Sumber: Inilah.
Etika Dalam Berpolitik
Etika dalam Berpolitik
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan para kepala daerah di Jakarta Kamis lalu mengingatkan kembali tentang pentingnya etika dalam berpolitik. Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi etika perpolitikan dalam membangun demokrasi yang kembali kita rajut sejak tumbangnya rezim otoritarian Soeharto pada Mei sembilan tahun silam.
Masalah etika dalam berpolitik di negeri ini memang masih tetap relevan untuk terus diwacanakan. Hal ini terkait dengan konsolidasi demokrasi yang masih terus berlangsung, yang membutuhkan kearifan semua komponen masyarakat dalam mengimplementasikannya. Bila gagal dalam konsolidasi, arus demokratisasi bukan tidak mungkin malah berbalik arah kembali kepada otoritarian. Padahal, kita semua sepakat untuk kembali membangun demokrasi yang telah ''mati'' ketika Orde Baru berkuasa.
Etika dalam masyarakat yang beradab adalah suatu keharusan. Tanpa etika mana mungkin kita bisa hidup aman, tenteram, sejahtera, dan berkeadilan. Tanpa etika, kita bagai hidup di rimba raya dengan prinsip ''yang kuatlah yang berkuasa''. Tidak terkecuali di bidang politik. Tidak salah bila sebagian kalangan menyebut demokrasi yang sedang kita bangun kembali sekarang ini sudah kebablasan. Ini dikarenakan jagat raya perpolitikan kita masih menunjukkan kurangnya etika. Cara-cara yang dilakukan untuk memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah, misalnya, sering dilakukan dengan cara-cara tak bermoral seperti politik uang. Cara-cara yang dilakukan dalam mengkritik pun sering dilandasi atas dasar suka dan tidak suka saja. Ini jelas berbahaya.
Demokrasi secara pelaksanaannya yang sederhana memang bisa diterjemahkan sebagai suatu kebebasan. Warga negara bebas berpendapat, bebas berpolitik, bebas menyuarakan aspirasinya. Namun, hal itu bukan berarti bisa melakukan semaunya atas nama kebebasan.
Kebebasan tetaplah harus ada batas-batasnya, ada aturannya, ada rule of law-nya. Semuanya itu haruslah bermula dari etika yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota masyarakat. Bila etika saja sudah tak punya, maka aturan-aturan tersebut bisa dengan mudahnya pula diinjak-injak demi mencapai tujuan-tujuan politiknya.
Membangun etika dalam berpolitik berarti juga membangun etika dalam berdemokrasi. Selanjutnya semua lapisan masyarakat perlu mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Itulah esensi demokrasi, suatu kebebasan yang dipagari oleh etika dan perangkat hukum yang harus dipatuhi oleh semua orang. Dalam konteks Indonesia, kita memang tidak bisa segera mendapatkan buah dari upaya demokratisasi itu sendiri. Dalam hal ini kita masih butuh waktu dan sosialisasi yang tak pernah putus.
Oleh karena itu, etika dalam berpolitik dan berdemokrasi mestinya selalu ada dalam setiap helaan napas kita. Hanya dengan itu kita dapat melewati tahapan konsolidasi demokrasi dengan mulus dan sesuai harapan. Bukankah kita sudah sepakat untuk membangun Indonesia dengan cara-cara demokrasi setelah era Orde Baru berakhir. Ataukah memang ada cara lain yang lebih baik selain demokrasi?
Sumber: Republika.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan para kepala daerah di Jakarta Kamis lalu mengingatkan kembali tentang pentingnya etika dalam berpolitik. Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi etika perpolitikan dalam membangun demokrasi yang kembali kita rajut sejak tumbangnya rezim otoritarian Soeharto pada Mei sembilan tahun silam.
Masalah etika dalam berpolitik di negeri ini memang masih tetap relevan untuk terus diwacanakan. Hal ini terkait dengan konsolidasi demokrasi yang masih terus berlangsung, yang membutuhkan kearifan semua komponen masyarakat dalam mengimplementasikannya. Bila gagal dalam konsolidasi, arus demokratisasi bukan tidak mungkin malah berbalik arah kembali kepada otoritarian. Padahal, kita semua sepakat untuk kembali membangun demokrasi yang telah ''mati'' ketika Orde Baru berkuasa.
Etika dalam masyarakat yang beradab adalah suatu keharusan. Tanpa etika mana mungkin kita bisa hidup aman, tenteram, sejahtera, dan berkeadilan. Tanpa etika, kita bagai hidup di rimba raya dengan prinsip ''yang kuatlah yang berkuasa''. Tidak terkecuali di bidang politik. Tidak salah bila sebagian kalangan menyebut demokrasi yang sedang kita bangun kembali sekarang ini sudah kebablasan. Ini dikarenakan jagat raya perpolitikan kita masih menunjukkan kurangnya etika. Cara-cara yang dilakukan untuk memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah, misalnya, sering dilakukan dengan cara-cara tak bermoral seperti politik uang. Cara-cara yang dilakukan dalam mengkritik pun sering dilandasi atas dasar suka dan tidak suka saja. Ini jelas berbahaya.
Demokrasi secara pelaksanaannya yang sederhana memang bisa diterjemahkan sebagai suatu kebebasan. Warga negara bebas berpendapat, bebas berpolitik, bebas menyuarakan aspirasinya. Namun, hal itu bukan berarti bisa melakukan semaunya atas nama kebebasan.
Kebebasan tetaplah harus ada batas-batasnya, ada aturannya, ada rule of law-nya. Semuanya itu haruslah bermula dari etika yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota masyarakat. Bila etika saja sudah tak punya, maka aturan-aturan tersebut bisa dengan mudahnya pula diinjak-injak demi mencapai tujuan-tujuan politiknya.
Membangun etika dalam berpolitik berarti juga membangun etika dalam berdemokrasi. Selanjutnya semua lapisan masyarakat perlu mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Itulah esensi demokrasi, suatu kebebasan yang dipagari oleh etika dan perangkat hukum yang harus dipatuhi oleh semua orang. Dalam konteks Indonesia, kita memang tidak bisa segera mendapatkan buah dari upaya demokratisasi itu sendiri. Dalam hal ini kita masih butuh waktu dan sosialisasi yang tak pernah putus.
Oleh karena itu, etika dalam berpolitik dan berdemokrasi mestinya selalu ada dalam setiap helaan napas kita. Hanya dengan itu kita dapat melewati tahapan konsolidasi demokrasi dengan mulus dan sesuai harapan. Bukankah kita sudah sepakat untuk membangun Indonesia dengan cara-cara demokrasi setelah era Orde Baru berakhir. Ataukah memang ada cara lain yang lebih baik selain demokrasi?
Sumber: Republika.
Selasa, 19 Januari 2010
Pilkada dan Pseudo Politik Kerakyatan
Gema Perpolitikan Pilkada Langsung ditanah air hari ini memberikan sebuah tanda sejarah bagi pencerahan proses demokratisasi di negeri ini. Tanda sejarah ini menuangkan sejumlah harapan dan kesejukan dihati rakyat, karena dalam prosesnya rakyat diberikan setumpuk harapan ideal akan cita kesejahteraan dan kemakmuran di negerinya. Harapan dan cita kehidupan ini kemudian melahirkan respon politik yang massif dari rakyat secara aspiratif untuk ikut menentukan pilihan, bahkan menjadi bagian kekuatan operasional politik serta menjadi bagian kekuatan inti penentu kemenangan.
Praksis kesadaran politik massa ini tentunya dipicu oleh beberapa kepentingan yakni yang pertama, menjadi kelompok ideologis yang praksisnya dibangun melalui kesadaran kelompok, komunitas, peguyuban agama dan lokalitas-lokalitas lainnya yang bertendensi pada kemenagan dan kepuasan sektariansme. Yang ke dua kesadaran praksis timbul dan melibatkan diri secara langsung karena adanya satu konsensus pragmatis baik konsesus tersebut dibangun secara personal maupun berkelompok demi untuk mencapai interest-interest tertentu. Fenomena yang ke dua ini hamper menjadi bagian yang setiap saat bermetamorfosa dengan dialektika perpolitikan bahkan menjadi chyndrome yang senantiasa melumpuhkan idealitas-idealitas yang terkandung dalam theology politik yang menjadi basis moral politik.
Dan yang ketiga praksis kesadaran politik muncul karena adanya dorongan kehendak ideal tentang perubahan (transformation) system, dan perubahan akan nasibnya (rakyat) yang ditumpukan dan dipercayakan kepada fanatisme kefiguran, ketokohan tertentu yang dianggap representatif memiliki kberpihakan. Pada bagian ke ketiga ini lebih meletakan dasar-dasar tujuan berpolitik pada universal atetude atau political atetude yang biasa bercirikan kejernihan moralitas. Cermin kejernihan moralatas politik yang dimaksudkan di sini adalah selalu melatakan kerangka politik pada nilai-nilai theologisme sebagai kesadaran tertinggi dalam kondisi apapun, terlepas dari terkooptasi atau tidaknya theology politik tersebut pada muatan nilai ajaran-ajaran tertentu (non sektarianisme).
Ketiga motifasi politik massa di atas sekaligus menjadi kekuatan pemicu psikologi politik (phsycological striiking forces) massa untuk melibatkan diri dalam praksis ranah perpolitikan di daerah (Pilkada). Yang menarik dari fenomena ini adalah ketiga fenomena motifasi di atas selalu muncul secara sporadis, dan muncul secara bersamaan dalam dinamika praktis perpolitikan daerah dan mewarnai keterlibatan rakyat secara massif, dan kendati demikian motifasi serta membangun kesadaran politik atas dasar frame ideology tetap memiliki keunggulan tersendiri dan merupakan hal yang unik ditengah pluralitas dan diasporik gerakan partai politik.
Beda halnya jika ketika kita tengok kebalakang sejarah, fragmentasi politik massa lebih besar didorong oleh kekuatan ideologis, sekaligus pigmentasi politik lebih banyak diwarnai oleh politik perjuangan yang diilhami oleh adanya kesadaran akan nasib dirinya (masyarakat) dan bangsanya. Kondisi ini bisa terbentuk karena dinamika perpolitikan ketika itu lebih besar didorong oleh fakta sejarah yang meniscayakan perlu adanya sebuah tindakan politik yang memilih frame ideologi yang bernuansa perjuangan untuk sebuah perubahan massif terhadapa tatangan negeri ini baik untuk rakyatnya dan untuk pemerintahannya. Proses ini terlihat pada zaman atau periode kolonialisme.
Dorongan realitas obyektif dalam kiprah politik kerakyatan inilah yang terkesan kabur ditengah eforia kita tentang demokrasi. Koherensi demokrasi sebagai basis theology politik nampaknya kabur dalam kesadaran faktual dinamika perpolitikan baik dari tingkat daerah hinga ketingkat pusat. Fundamentalisasi demokrasi dalam praksis politik begitu terpisah jauh dalam kenyataan yang sesungguhnya jika kita lihat faktanya bahwa masyarakat atau rakyat hanya menjadi bagian penentu kemenagan yang pada akhirnya hasil dari proses politik tersebut tidak memberikan bekas apa-apa pada perubahan nasib rakyat.
Kenyataan sesungguhnya membicarakan hal tersebut, bahwa beberapa proses pilkada dinegeri ini sering menuai kericuhan yang melibatkan rakyat hanya karena terjadai kekalahan elit-elit tertentu dalam pemilihan Kepala Daerah, lagi-lagi yang terlibat langsung dalam berbagai konfrontasi adalah rakyat dan ini merupakan sebuah fakta bahwa rakyat hanyalah menjadi mesin pendorong proses kemenangan politik dan sekaligus subyek kekuatan untuk melawan keinginan elit politik. dan dalang politik selalu bersembunyi dibalik kejadaian-kejadian tersebut. Hal ini menunjukan bahwa pendewasaan demokrasi di negeri ini masih terjebak pada personalisasi mainstream di lingkaran elit. Rakyat hanyalah korban dari pemassan dan kepicikkan paradigma politik.
Kondisi ini bukan berarti bahwa kita terlalu sering menyalahkan tanpa berbuat (skeptis) tetapi dalam kenyataannya kita tengah berada pada suatu lingkaran skeptis paradigmatik. Mengapa demikian?, kerenan perpolitikkan dinegeri ini tengah rapuh di atas sebuah mainstream kamuflase yang kabur artikulasi kerakyatannya. Coba kita analisah sejauh mungkin atas kenyataan-kenyataan yang terjadi disepanjang proses pilkada di seluruh Indonesia, ternyata bahwa proses politik sampai hari ini hanya menjadi duri dalam proses demokratisasi. Manipulasi, politik uang, anarkisme massa yang didalangi masi menjadi bagian warna demokrasi yang sangat pekat dan sulit teridentifikasi.
Kita lihat saja pada hasil survei Pilkada DKI yang dilakukan oleh lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 08 Agustus 2007 hampir 60 % masyarakat kota Jakarta lebih memilih Golput dan tidak ikut dalam Pilkada, angka ini dalam rasio perbandingan terhadap partisipasi politik rakyat menjadi suatu kenyataan partisipasi politik yang sangat mengkhuatirkan atau berada di “ambang batas kritis demokrasi”. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan paradigma dan pendidikan politik yang dilakukan selama kampanye tidak begitu mengakar dalam mainstream kepercayaan rakyat terhadap pemimpin di negeri ini. Skepstis paradigma dari proses politik selama ini dikhuatirkan menjadi sebuah bom waktu yang meledak dan menimbulkan kekosongan partisipasi dari rakyat. Dengan demikian restorasi sistemik serta revitalisasi peran politik harus menjadi suatu mainstream untuk mengukuhkan sistem Demokrasi di Negeri ini.
Oleh: Abdul Munir Sara, d/a Jln. Sukarno. No. 09. Timur Barat. Perbatasan Negara Republik Demokratik Timur Leste. NTT/Tlp/HP: 081353858191
Sumber: Fahmina.
Praksis kesadaran politik massa ini tentunya dipicu oleh beberapa kepentingan yakni yang pertama, menjadi kelompok ideologis yang praksisnya dibangun melalui kesadaran kelompok, komunitas, peguyuban agama dan lokalitas-lokalitas lainnya yang bertendensi pada kemenagan dan kepuasan sektariansme. Yang ke dua kesadaran praksis timbul dan melibatkan diri secara langsung karena adanya satu konsensus pragmatis baik konsesus tersebut dibangun secara personal maupun berkelompok demi untuk mencapai interest-interest tertentu. Fenomena yang ke dua ini hamper menjadi bagian yang setiap saat bermetamorfosa dengan dialektika perpolitikan bahkan menjadi chyndrome yang senantiasa melumpuhkan idealitas-idealitas yang terkandung dalam theology politik yang menjadi basis moral politik.
Dan yang ketiga praksis kesadaran politik muncul karena adanya dorongan kehendak ideal tentang perubahan (transformation) system, dan perubahan akan nasibnya (rakyat) yang ditumpukan dan dipercayakan kepada fanatisme kefiguran, ketokohan tertentu yang dianggap representatif memiliki kberpihakan. Pada bagian ke ketiga ini lebih meletakan dasar-dasar tujuan berpolitik pada universal atetude atau political atetude yang biasa bercirikan kejernihan moralitas. Cermin kejernihan moralatas politik yang dimaksudkan di sini adalah selalu melatakan kerangka politik pada nilai-nilai theologisme sebagai kesadaran tertinggi dalam kondisi apapun, terlepas dari terkooptasi atau tidaknya theology politik tersebut pada muatan nilai ajaran-ajaran tertentu (non sektarianisme).
Ketiga motifasi politik massa di atas sekaligus menjadi kekuatan pemicu psikologi politik (phsycological striiking forces) massa untuk melibatkan diri dalam praksis ranah perpolitikan di daerah (Pilkada). Yang menarik dari fenomena ini adalah ketiga fenomena motifasi di atas selalu muncul secara sporadis, dan muncul secara bersamaan dalam dinamika praktis perpolitikan daerah dan mewarnai keterlibatan rakyat secara massif, dan kendati demikian motifasi serta membangun kesadaran politik atas dasar frame ideology tetap memiliki keunggulan tersendiri dan merupakan hal yang unik ditengah pluralitas dan diasporik gerakan partai politik.
Beda halnya jika ketika kita tengok kebalakang sejarah, fragmentasi politik massa lebih besar didorong oleh kekuatan ideologis, sekaligus pigmentasi politik lebih banyak diwarnai oleh politik perjuangan yang diilhami oleh adanya kesadaran akan nasib dirinya (masyarakat) dan bangsanya. Kondisi ini bisa terbentuk karena dinamika perpolitikan ketika itu lebih besar didorong oleh fakta sejarah yang meniscayakan perlu adanya sebuah tindakan politik yang memilih frame ideologi yang bernuansa perjuangan untuk sebuah perubahan massif terhadapa tatangan negeri ini baik untuk rakyatnya dan untuk pemerintahannya. Proses ini terlihat pada zaman atau periode kolonialisme.
Dorongan realitas obyektif dalam kiprah politik kerakyatan inilah yang terkesan kabur ditengah eforia kita tentang demokrasi. Koherensi demokrasi sebagai basis theology politik nampaknya kabur dalam kesadaran faktual dinamika perpolitikan baik dari tingkat daerah hinga ketingkat pusat. Fundamentalisasi demokrasi dalam praksis politik begitu terpisah jauh dalam kenyataan yang sesungguhnya jika kita lihat faktanya bahwa masyarakat atau rakyat hanya menjadi bagian penentu kemenagan yang pada akhirnya hasil dari proses politik tersebut tidak memberikan bekas apa-apa pada perubahan nasib rakyat.
Kenyataan sesungguhnya membicarakan hal tersebut, bahwa beberapa proses pilkada dinegeri ini sering menuai kericuhan yang melibatkan rakyat hanya karena terjadai kekalahan elit-elit tertentu dalam pemilihan Kepala Daerah, lagi-lagi yang terlibat langsung dalam berbagai konfrontasi adalah rakyat dan ini merupakan sebuah fakta bahwa rakyat hanyalah menjadi mesin pendorong proses kemenangan politik dan sekaligus subyek kekuatan untuk melawan keinginan elit politik. dan dalang politik selalu bersembunyi dibalik kejadaian-kejadian tersebut. Hal ini menunjukan bahwa pendewasaan demokrasi di negeri ini masih terjebak pada personalisasi mainstream di lingkaran elit. Rakyat hanyalah korban dari pemassan dan kepicikkan paradigma politik.
Kondisi ini bukan berarti bahwa kita terlalu sering menyalahkan tanpa berbuat (skeptis) tetapi dalam kenyataannya kita tengah berada pada suatu lingkaran skeptis paradigmatik. Mengapa demikian?, kerenan perpolitikkan dinegeri ini tengah rapuh di atas sebuah mainstream kamuflase yang kabur artikulasi kerakyatannya. Coba kita analisah sejauh mungkin atas kenyataan-kenyataan yang terjadi disepanjang proses pilkada di seluruh Indonesia, ternyata bahwa proses politik sampai hari ini hanya menjadi duri dalam proses demokratisasi. Manipulasi, politik uang, anarkisme massa yang didalangi masi menjadi bagian warna demokrasi yang sangat pekat dan sulit teridentifikasi.
Kita lihat saja pada hasil survei Pilkada DKI yang dilakukan oleh lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 08 Agustus 2007 hampir 60 % masyarakat kota Jakarta lebih memilih Golput dan tidak ikut dalam Pilkada, angka ini dalam rasio perbandingan terhadap partisipasi politik rakyat menjadi suatu kenyataan partisipasi politik yang sangat mengkhuatirkan atau berada di “ambang batas kritis demokrasi”. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan paradigma dan pendidikan politik yang dilakukan selama kampanye tidak begitu mengakar dalam mainstream kepercayaan rakyat terhadap pemimpin di negeri ini. Skepstis paradigma dari proses politik selama ini dikhuatirkan menjadi sebuah bom waktu yang meledak dan menimbulkan kekosongan partisipasi dari rakyat. Dengan demikian restorasi sistemik serta revitalisasi peran politik harus menjadi suatu mainstream untuk mengukuhkan sistem Demokrasi di Negeri ini.
Oleh: Abdul Munir Sara, d/a Jln. Sukarno. No. 09. Timur Barat. Perbatasan Negara Republik Demokratik Timur Leste. NTT/Tlp/HP: 081353858191
Sumber: Fahmina.
Senin, 18 Januari 2010
Shop Accessories
Usually, the motivating women primp and decorated is to be said and considered herself beautiful by men so attracted to him. For some women think beauty is the attraction only appealing to every man. So, to pursue the target of this beautiful woman is sometimes willing to sacrifice everything, even up to his reputation as a respectable Muslim woman.
True, with a beautiful appearance and erotic she would be able attract a lot of men. Engrossment but it was not for something sacred. Conversely, to sink into the mud lust and sin. Go to the shop accessories.
Here, many women forget about the true beauty. They are desperate shape and smearing his body with each member of cosmetics ingredients. Did they thus become beautiful? Not always. Everything that crosses the line would be otherwise. Intrinsic beauty is the work of God, who created the Essence of all things carefully and perfectly.
Real beauty is natural beauty. Cheeks flush red women arising from shame, far more beautiful and unmatched by the red color of the best cosmetics. However, human hands will not be able to imitate the beauty created by God.
How many women to primp pollute the beauty extravagance? Yes, how many hundred thousand dollars spent each month for women taking care of her beauty. Whether to buy cosmetic products currently on the market, or go to the salon to make over her face, hair and body. Also, how many hours he spent each day to primp in front of the mirror.
In fact, pretty or not a woman does not affect the righteous deeds. Beautiful women do not indicate whether or not his personality. Allah will not punish a woman simply because of being born with the face of 'ordinary', and will not be a big reward for a supposedly beautiful woman in the world though. Allah reward rewarding views of deeds. Because of the noblest man on his side is the most righteous woman, not the prettiest or the most sexy.
So, you feel yourself not pretty, do not gloomy, especially desperate. That was God Almighty that you have to acknowledge. Because, how many women are endowed with beauty, but use it to violate the rules of God. For beautiful woman is not meant to bring fortune, could be a disaster instead. Yes, a beautiful woman who showed private parts and showing her beauty and elegance is more potential to become a victim of sexual harassment and even rape. Because in doing so, he had been sexually arouse men.
True, with a beautiful appearance and erotic she would be able attract a lot of men. Engrossment but it was not for something sacred. Conversely, to sink into the mud lust and sin. Go to the shop accessories.
Here, many women forget about the true beauty. They are desperate shape and smearing his body with each member of cosmetics ingredients. Did they thus become beautiful? Not always. Everything that crosses the line would be otherwise. Intrinsic beauty is the work of God, who created the Essence of all things carefully and perfectly.
Real beauty is natural beauty. Cheeks flush red women arising from shame, far more beautiful and unmatched by the red color of the best cosmetics. However, human hands will not be able to imitate the beauty created by God.
How many women to primp pollute the beauty extravagance? Yes, how many hundred thousand dollars spent each month for women taking care of her beauty. Whether to buy cosmetic products currently on the market, or go to the salon to make over her face, hair and body. Also, how many hours he spent each day to primp in front of the mirror.
In fact, pretty or not a woman does not affect the righteous deeds. Beautiful women do not indicate whether or not his personality. Allah will not punish a woman simply because of being born with the face of 'ordinary', and will not be a big reward for a supposedly beautiful woman in the world though. Allah reward rewarding views of deeds. Because of the noblest man on his side is the most righteous woman, not the prettiest or the most sexy.
So, you feel yourself not pretty, do not gloomy, especially desperate. That was God Almighty that you have to acknowledge. Because, how many women are endowed with beauty, but use it to violate the rules of God. For beautiful woman is not meant to bring fortune, could be a disaster instead. Yes, a beautiful woman who showed private parts and showing her beauty and elegance is more potential to become a victim of sexual harassment and even rape. Because in doing so, he had been sexually arouse men.
Minggu, 17 Januari 2010
Free Press Release
To be able to write a good release, the first thing to do is to think and act like a journalist. Here are things to remember:
Think of something that the most interesting and important to the community (see news value in news writing material), and make it as an angle to the news release will be made.
Use a journalistic style short, solid, straightforward and complete. Enter all the elements of "W" in the first sentence or paragraph: Who? What? Why? When? and Where?.
Convey essential information in the first paragraph and use the next paragraph for more in-depth information. The paragraph should provide the sequence information.
Avoid the use of direct quotations in the paragraph (this should be used to deliver the headline), after the first paragraph, the use of quotations can be responsible for making press releases more interesting and weight.
Print head release the letter. An interesting paper or a logo can help you to release more interesting / striking journalists at the receiving desk. If needed, use the email facility, or a copy of your release to journalists on the disc do not have tire-tired to write back.
Do not hesitate to emphasize the aspects of a controversial which campaigned.
Include a phone number, and names can be contacted at the press release. Make sure the person whose number is listed on the release of people who are always ready to answer the question (quite mastered the issues) and ready to be contacted.
Use facts and figures as needed. This makes the news more solid and very helpful in writing news reporters.
Sublit your press release into Free Press Release.
Think of something that the most interesting and important to the community (see news value in news writing material), and make it as an angle to the news release will be made.
Use a journalistic style short, solid, straightforward and complete. Enter all the elements of "W" in the first sentence or paragraph: Who? What? Why? When? and Where?.
Convey essential information in the first paragraph and use the next paragraph for more in-depth information. The paragraph should provide the sequence information.
Avoid the use of direct quotations in the paragraph (this should be used to deliver the headline), after the first paragraph, the use of quotations can be responsible for making press releases more interesting and weight.
Print head release the letter. An interesting paper or a logo can help you to release more interesting / striking journalists at the receiving desk. If needed, use the email facility, or a copy of your release to journalists on the disc do not have tire-tired to write back.
Do not hesitate to emphasize the aspects of a controversial which campaigned.
Include a phone number, and names can be contacted at the press release. Make sure the person whose number is listed on the release of people who are always ready to answer the question (quite mastered the issues) and ready to be contacted.
Use facts and figures as needed. This makes the news more solid and very helpful in writing news reporters.
Sublit your press release into Free Press Release.
Mengatasi Kemiskinan & Mengakhiri Debat Politik
DALAM sambutan di depan Konferensi Kebijakan Sosial yang diselenggarakan Prakarsa, di Jakarta, baru-baru ini Wapres M Jusuf Kalla menyatakan, sepuluh tahun sejak reformasi 1998, Indonesia tidak mengajukan gagasan dan pikiran besar. Wapres juga menegaskan, kita tidak membangun bidang-bidang yang amat diperlukan, seperti pengairan dan infrastruktur. ”Kita menghabiskan banyak waktu untuk berdebat dan berpolitik!” tegasnya.
Akibatnya, menurut Kalla, pengangguran dan kemiskinan membludak. ”Untuk memeranginya kedua persoalan tersebut, Indonesia membutuhkan investasi baru sebesar Rp 1000 triliun (US$ 111 miliar),” tuturnya. Dengan modal seperti itu, menurut perhitungan Kalla, perekonomian nasional bisa tumbuh sampai 7% per tahun, sehingga bisa benar-benar diandalkan untuk mengikis kemiskinan dan pengangguran. Dana investasi itu sendiri diharapkan datang dari swasta nasional, pemerintah, dan modal asing.
Mengingat angka kemiskinan sudah demikian tinggi, Kalla juga mengingatkan. ”Jika kita tidak berhasil mengatasi kemiskinan, rakyat akan marah. Buat apa berdemokrasi kalau tetap hidup miskin," ujarnya. Sementara itu data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan telah mencapai 17% dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia. Kaum miskin ini, menurut definisi BPS, adalah mereka yang hidup dengan kurang dari US$ 1,55 per hari. (Jakarta Post,28/6/2007)
Dewasa ini, kalangan civil society menilai, reformasi terasa mandul akibat perselisihan politik yang tak kunjung reda akibat terlalu banyak Parpol, serta lembaga eksekutif yang lemah lantaran dahsyatnya kekuatan legislatif. Belum lagi lembaga yudikatif, yang nyaris berjalan ditempat—mungkin bahkan mundur—dalam soal pembenahan hukum. Tak kalah memprihatinkan, kualitas para teknokrat juga sangat terbatas, sehingga tak mampu menghasilkan terobosan berarti. Mereka praktis hanya bekerja secara normatif dan belum menyuguhkan kinerja inovatif.
Merujuk perspektif ekonom Mubyarto, sampai kira-kira 28 tahun lalu (1975), pembangunan dianggap mampu menghapuskan kemiskinan “dengan sendirinya”. Ketika itu, para teknokrat ekonomi dengan analisis-analisisnya percaya, bahwa pertumbuhan akan mampu mengatasi segala masalah pembangunan dan kesejahteraan nasional. Mereka juga menyajikan angka-angka yang cukup mencengangkan. Selama periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) misalnya, angka kemiskinan Indonesia rontok dari 40% menjadi 11%. Lalu, angka kemiskinan tersebut kembali meroket ke angka 24% gara-gara krisis moneter 1998.
Mubyarto kemudian berkesimpulan, para teknokrat bukanlah pendukung kuat kebijakan dan program-program yang bisa diandalkan untuk menanggulangi kemiskinan secara jangka panjang. Ini karena, menurut Mubyarto, ilmu ekonomi menghasilkan para intelektual universal yang seolah hidup di awang-awang. Maka wajar bila Alejandro Sanz de Santamaria dalam Paul Ekins and Max-Neef & Manfred Max-Neef, Real Life Economics, London-New York: Routledge, 1992, mengutarakan, ”Saya kira waktunya telah tiba bagi para ekonom untuk mulai mengubah diri mereka—dan melakukannya dengan cepat—menjadi intelektual yang lebih spesifik, dan rendah hati.”
Maka tak mengherankan jika Jusuf Kalla merasa prihatin, bahwa setelah 10 tahun memasuki era reformasi, Indonesia masih terseok-seok. Pendidikan dan kesehatan masih mahal, harga sembako kerap tak terjangkau oleh orang kebanyakan, dan antrian pencari kerja makin panjang. Ini semua tentu saja menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum efektif, etos kerja masih lembek, dan kualitas sumber daya manusia yang ada belum memadai.
Sungguh ironis. Sebab, para pengemplang BLBI, yang telah menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk berkepanjangan, masih bisa tetap mempertahankan bahkan menumpuk lebih banyak asset pribadi maupun korporat. Kini, beban BLBI yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah Rp 650 triliun, dengan bunga per tahun yang dibayar melalui APBN sebesar Rp 70 triliun.
Di tengah kelemahan institusi-institusi kenegaraan, ekonomi dan politik, maka kepemimpinan (leadership) yang kompeten dan tangguh harus menjadi kompensasi guna menutup lubang-lubang kelemahan kelembagaan tersebut. Di tengah gigantisme birokrasi yang berwatak menak dan berkultur priyayi, maka reformasi budaya harus dicanangkan oleh kepemimpinan nasional untuk melakukan pembaruan dari dalam (reform from within). Saya kira, disinilah keharusan pemerintahan SBY-JK untuk berpacu dengan waktu dalam upaya mewujudkan tata-kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks kebutuhan investasi, maka kehendak bagi investasi Rp 1000 triliun hanya akan datang jika faktor-faktor non-ekonomi yang mengganggu seperti ketidakpastian hukum, buruknya birokrasi, kelemahan infrastruktur, maraknya biaya siluman, premanisme, ekonomi rente, ketidakamanan dan instabilitas, bisa diatasi secara menyeluruh.
Riuh rendah aliansi kebangsaan maupun koalisi kerakyatan, yang sedang digalang oleh berbagai Parpol belakangan ini, tidak akan bermakna apapun bagi rakyat tanpa kerja kreatif yang sanggup memecahkan persoalan bangsa. Meminjam bahasa Herbert Feith, kita membutuhkan pemimpin, administratur, dan penyelesai masalah yang mumpuni. Bukan politisi, calo kekuasaan, dan penggalang solidaritas yang sarat dengan agenda tersembunyi dan kepentingan pribadsi. Sejarah, seperti dicatat akademisi John Bresnan (Managing Indonesia,1993), sudah membuktikannya tatkala Pak Harto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Widjojo Nitisastro dan timnya tahun 1966 dulu mengatasi krisis ekonomi Indonesia, menyusul jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno. Prestasi mereka pada waktu itu harus kita akui, sungguh bermakna.
Sayang, Presiden Soeharto kemudian terjerembab kedalam masalah korupsi dan kroniisme. Lalu, ia terkena hukum besi sejarah sebagaimana pendahulunya: ia jatuh dari singgasana karena gagal melakukan reformasi secara struktural, karena terlalu menikmati kekuasaan tanpa checks and balances yang rasional. Sebuah pelajaran yang berharga bagi anak-anak bangsa. Wallahualam
Herdi Sahrasad, Associate Director Media Institute dan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina
Akibatnya, menurut Kalla, pengangguran dan kemiskinan membludak. ”Untuk memeranginya kedua persoalan tersebut, Indonesia membutuhkan investasi baru sebesar Rp 1000 triliun (US$ 111 miliar),” tuturnya. Dengan modal seperti itu, menurut perhitungan Kalla, perekonomian nasional bisa tumbuh sampai 7% per tahun, sehingga bisa benar-benar diandalkan untuk mengikis kemiskinan dan pengangguran. Dana investasi itu sendiri diharapkan datang dari swasta nasional, pemerintah, dan modal asing.
Mengingat angka kemiskinan sudah demikian tinggi, Kalla juga mengingatkan. ”Jika kita tidak berhasil mengatasi kemiskinan, rakyat akan marah. Buat apa berdemokrasi kalau tetap hidup miskin," ujarnya. Sementara itu data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan telah mencapai 17% dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia. Kaum miskin ini, menurut definisi BPS, adalah mereka yang hidup dengan kurang dari US$ 1,55 per hari. (Jakarta Post,28/6/2007)
Dewasa ini, kalangan civil society menilai, reformasi terasa mandul akibat perselisihan politik yang tak kunjung reda akibat terlalu banyak Parpol, serta lembaga eksekutif yang lemah lantaran dahsyatnya kekuatan legislatif. Belum lagi lembaga yudikatif, yang nyaris berjalan ditempat—mungkin bahkan mundur—dalam soal pembenahan hukum. Tak kalah memprihatinkan, kualitas para teknokrat juga sangat terbatas, sehingga tak mampu menghasilkan terobosan berarti. Mereka praktis hanya bekerja secara normatif dan belum menyuguhkan kinerja inovatif.
Merujuk perspektif ekonom Mubyarto, sampai kira-kira 28 tahun lalu (1975), pembangunan dianggap mampu menghapuskan kemiskinan “dengan sendirinya”. Ketika itu, para teknokrat ekonomi dengan analisis-analisisnya percaya, bahwa pertumbuhan akan mampu mengatasi segala masalah pembangunan dan kesejahteraan nasional. Mereka juga menyajikan angka-angka yang cukup mencengangkan. Selama periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) misalnya, angka kemiskinan Indonesia rontok dari 40% menjadi 11%. Lalu, angka kemiskinan tersebut kembali meroket ke angka 24% gara-gara krisis moneter 1998.
Mubyarto kemudian berkesimpulan, para teknokrat bukanlah pendukung kuat kebijakan dan program-program yang bisa diandalkan untuk menanggulangi kemiskinan secara jangka panjang. Ini karena, menurut Mubyarto, ilmu ekonomi menghasilkan para intelektual universal yang seolah hidup di awang-awang. Maka wajar bila Alejandro Sanz de Santamaria dalam Paul Ekins and Max-Neef & Manfred Max-Neef, Real Life Economics, London-New York: Routledge, 1992, mengutarakan, ”Saya kira waktunya telah tiba bagi para ekonom untuk mulai mengubah diri mereka—dan melakukannya dengan cepat—menjadi intelektual yang lebih spesifik, dan rendah hati.”
Maka tak mengherankan jika Jusuf Kalla merasa prihatin, bahwa setelah 10 tahun memasuki era reformasi, Indonesia masih terseok-seok. Pendidikan dan kesehatan masih mahal, harga sembako kerap tak terjangkau oleh orang kebanyakan, dan antrian pencari kerja makin panjang. Ini semua tentu saja menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum efektif, etos kerja masih lembek, dan kualitas sumber daya manusia yang ada belum memadai.
Sungguh ironis. Sebab, para pengemplang BLBI, yang telah menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk berkepanjangan, masih bisa tetap mempertahankan bahkan menumpuk lebih banyak asset pribadi maupun korporat. Kini, beban BLBI yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah Rp 650 triliun, dengan bunga per tahun yang dibayar melalui APBN sebesar Rp 70 triliun.
Di tengah kelemahan institusi-institusi kenegaraan, ekonomi dan politik, maka kepemimpinan (leadership) yang kompeten dan tangguh harus menjadi kompensasi guna menutup lubang-lubang kelemahan kelembagaan tersebut. Di tengah gigantisme birokrasi yang berwatak menak dan berkultur priyayi, maka reformasi budaya harus dicanangkan oleh kepemimpinan nasional untuk melakukan pembaruan dari dalam (reform from within). Saya kira, disinilah keharusan pemerintahan SBY-JK untuk berpacu dengan waktu dalam upaya mewujudkan tata-kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks kebutuhan investasi, maka kehendak bagi investasi Rp 1000 triliun hanya akan datang jika faktor-faktor non-ekonomi yang mengganggu seperti ketidakpastian hukum, buruknya birokrasi, kelemahan infrastruktur, maraknya biaya siluman, premanisme, ekonomi rente, ketidakamanan dan instabilitas, bisa diatasi secara menyeluruh.
Riuh rendah aliansi kebangsaan maupun koalisi kerakyatan, yang sedang digalang oleh berbagai Parpol belakangan ini, tidak akan bermakna apapun bagi rakyat tanpa kerja kreatif yang sanggup memecahkan persoalan bangsa. Meminjam bahasa Herbert Feith, kita membutuhkan pemimpin, administratur, dan penyelesai masalah yang mumpuni. Bukan politisi, calo kekuasaan, dan penggalang solidaritas yang sarat dengan agenda tersembunyi dan kepentingan pribadsi. Sejarah, seperti dicatat akademisi John Bresnan (Managing Indonesia,1993), sudah membuktikannya tatkala Pak Harto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Widjojo Nitisastro dan timnya tahun 1966 dulu mengatasi krisis ekonomi Indonesia, menyusul jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno. Prestasi mereka pada waktu itu harus kita akui, sungguh bermakna.
Sayang, Presiden Soeharto kemudian terjerembab kedalam masalah korupsi dan kroniisme. Lalu, ia terkena hukum besi sejarah sebagaimana pendahulunya: ia jatuh dari singgasana karena gagal melakukan reformasi secara struktural, karena terlalu menikmati kekuasaan tanpa checks and balances yang rasional. Sebuah pelajaran yang berharga bagi anak-anak bangsa. Wallahualam
Herdi Sahrasad, Associate Director Media Institute dan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina
Jumat, 15 Januari 2010
Revolusi Pengetahuan, Kemiskinan, dan Politik
ARY MOCHTAR PEDJU
”Deng Xiao Ping and his allies identified technological progress as key to modernization, a ticket to military power and to economic growth and prosperity” (Oded Shenkar, The Chinese Century, Wharton School Publishing, 2006).
Tulisan ”Iptek, Politik, dan Politisi” (Ninok Leksono, Kompas, 25/2) amat mengena bila diperhatikan program-program dan iklan parpol/politisi di TV dan media lain yang tak pernah menyinggung topik iptek. Acara-acara itu mengesankan ilmu pengetahuan dan teknologi tak terkait masalah-masalah kemiskinan, ledakan penduduk, kesehatan, energi, lingkungan yang rusak, pemanasan bumi, jender, bahkan politik!
Tidakkah sebaiknya para caleg dan capres bersama pimpinan parpol bercita-cita lebih besar dan menjadikan tahun ini awal penciptaan piramida peradaban dan etika baru bangsa demi kehidupan yang bermartabat?
Kurva Maddison
Penelitian sejarawan ekonomi Angus Maddison menghasilkan dua kurva (2001), tentang ”Kemakmuran” manusia serta pertumbuhan penduduk dunia sepanjang 2000 tahun, mencerahkan.
Dari kurva pertama ternyata hampir sepanjang 20 abad, rata-rata manusia sedunia miskin, termasuk orang Eropa. Menjelang abad ke-19, barulah kurva GDP per kapita dunia rata-rata mulai menggeliat ke atas setelah terus mendatar dalam arti miskin, yakni kurang dari 1.000 dollar AS hingga sekitar 6.000 dollar AS tahun 2000 (lihat Tabel). Namun, dari 6.000 dollar AS rata-rata dunia ini, kontribusi terbesar adalah dari Eropa. Rata-rata Eropa sekitar 20.000 dollar AS.
Revolusi pengetahuan
Sejarah perkembangan pengetahuan Eropa sejak akhir periode Renaisans menunjukkan, interaksi dari berbagai cabang ilmu yang terjalin dalam sistem yang kompleks dengan perkembangan sosial dan budaya telah menyebabkan reaksi berantai yang saling mendorong maju.
Namun, banyak ilmuwan sepakat, revolusi sains (Principia Mathematica-nya Newton) abad ke-18, revolusi industri (diawali James Watt penemu mesin uap) abad ke-19, dan revolusi teknologi (dengan berbagai temuan baru) pada abad ke-20, adalah penyebab perubahan drastis kurva Maddison (terjadinya ketiga revolusi dalam sejarah ditandai tiga bulatan hitam dalam Tabel).
Hasil inovasi teknologi baru ini antara lain baterai listrik, telegraf, telepon, lampu Edison akhir abad ke-19, serta mobil, pesawat terbang, TV, komputer, dan material baru pada abad ke-20.
Revolusi teknologi yang berciri kecepatan tinggi dan ketepatan tinggi inilah yang mengefisienkan seluruh sistem ekonomi, sejak tahap input berupa pengadaan keahlian dan bahan baku, lalu tahap pemrosesan produk barang dan jasa, serta distribusi output-nya pada konsumen. Gerak orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain untuk kepentingan perdagangan serta perpindahan uang mengalami kecepatan yang belum pernah dialami manusia. Lahirlah revolusi keempat, revolusi ekonomi, sambil revolusi teknologi terus berlangsung.
Kemiskinan
Selain kurva ekonomi itu, Maddison menghasilkan kurva kedua, yakni pertumbuhan penduduk dunia yang bentuknya menarik karena hampir identik dengan kurva pertama. Dengan menggunakan kurva yang sama (lihat Tabel), ternyata sepanjang 1.800 tahun jumlah penduduk dunia kurang dari 1.000 juta. Baru pada abad ke-19, kurva ini mulai melejit naik mencapai lebih dari 6.000 juta jiwa tahun 2000. Sesudah revolusi sains, industri, dan teknologi (iptek), ternyata jumlah penduduk dunia tumbuh secara fantastis.
Namun, dari 6.000 juta penduduk dunia, 85 persen adalah kontribusi dari penduduk miskin yang masyarakatnya—meminjam istilah Jeffrey Sachs—hanya menjadi technological adaptors (50 persen) dan technologically excluded (35 persen). Pertumbuhan penduduk masyarakat cerdas terkendali, sedangkan pertumbuhan penduduk yang tersisih karena penguasaan teknologi yang rendah sulit dikendalikan. Dari peta teknologi dunia (Sachs, 2002) terbukti di wilayah ini pula masyarakat miskin hidup berdesakan dalam kondisi kesehatan yang rendah.
Dengan informasi yang mengaitkan iptek, kemiskinan, kependudukan, dan ekonomi, kita bertanya bagaimana dengan bangsa Indonesia.
Sejarah kontemporer mengajarkan, kunci keberhasilan bangsa-bangsa Timur—India dan China—yang keduanya miskin, tegas memilih technology based development. Dengan usaha luar biasa dalam menguasai dan mengembangkan iptek, mereka berhasil menghapus ”kemiskinan absolut” dalam waktu singkat dalam jumlah tak terbayangkan. Sejak 1990, India membebaskan 200 juta rakyatnya dari kemiskinan, sedangkan China membebaskan 300 juta orang (Sachs, 2005)!
India mengembangkan teknologi elektronika-mikro, komputer dan komunikasi, yang lazim disebut teknologi informasi. Teknologi ini amat ampuh sehingga selama belasan tahun India tidak perlu membangun prasarana yang amat mahal pada awal pembangunan ekonominya. India mengekspor jasa (consulting) teknologi tinggi via satelit ke negara maju.
Dengan teknologi, India memindahkan banyak jasa keahlian profesional (di kantor, rumah sakit, sekolah, restoran, berbagai perusahaan) dari negara maju ke India, dengan waktu produksi yang sama (real time).
Sedangkan China selain mengutamakan iptek, mereka juga menciptakan konstruksi sosial baru yang mendukung percepatan penguasaan iptek dengan kekuatan hukum dan organisasi masyarakat. China menuntut keterbukaan iptek dalam setiap investasi asing untuk kepentingan alih teknologi (Shenkar). Partai politik dan Pemerintah China berperan besar dalam pembentukan budaya saintifik. Krisis keuangan global tentu berpengaruh pada kedua negara timur ini, tetapi peran teknologi, seperti filsafat Deng Xiao Ping pada awal tulisan ini tidak akan berubah banyak.
Belajar dari Barat, India dan China mengutamakan ”mencerdaskan kehidupan bangsa”. Indonesia dapat membuat terobosan baru, memanfaatkan momentum politik tahun ini.
Ary Mochtar Pedju Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI); Anggota Dewan Pakar Persatuan Insinyur Indonesia; Ketua Dewan Encona Inti Industri; Alumnus ITB dan MIT AS
Sumber: Kompas Cetak
”Deng Xiao Ping and his allies identified technological progress as key to modernization, a ticket to military power and to economic growth and prosperity” (Oded Shenkar, The Chinese Century, Wharton School Publishing, 2006).
Tulisan ”Iptek, Politik, dan Politisi” (Ninok Leksono, Kompas, 25/2) amat mengena bila diperhatikan program-program dan iklan parpol/politisi di TV dan media lain yang tak pernah menyinggung topik iptek. Acara-acara itu mengesankan ilmu pengetahuan dan teknologi tak terkait masalah-masalah kemiskinan, ledakan penduduk, kesehatan, energi, lingkungan yang rusak, pemanasan bumi, jender, bahkan politik!
Tidakkah sebaiknya para caleg dan capres bersama pimpinan parpol bercita-cita lebih besar dan menjadikan tahun ini awal penciptaan piramida peradaban dan etika baru bangsa demi kehidupan yang bermartabat?
Kurva Maddison
Penelitian sejarawan ekonomi Angus Maddison menghasilkan dua kurva (2001), tentang ”Kemakmuran” manusia serta pertumbuhan penduduk dunia sepanjang 2000 tahun, mencerahkan.
Dari kurva pertama ternyata hampir sepanjang 20 abad, rata-rata manusia sedunia miskin, termasuk orang Eropa. Menjelang abad ke-19, barulah kurva GDP per kapita dunia rata-rata mulai menggeliat ke atas setelah terus mendatar dalam arti miskin, yakni kurang dari 1.000 dollar AS hingga sekitar 6.000 dollar AS tahun 2000 (lihat Tabel). Namun, dari 6.000 dollar AS rata-rata dunia ini, kontribusi terbesar adalah dari Eropa. Rata-rata Eropa sekitar 20.000 dollar AS.
Revolusi pengetahuan
Sejarah perkembangan pengetahuan Eropa sejak akhir periode Renaisans menunjukkan, interaksi dari berbagai cabang ilmu yang terjalin dalam sistem yang kompleks dengan perkembangan sosial dan budaya telah menyebabkan reaksi berantai yang saling mendorong maju.
Namun, banyak ilmuwan sepakat, revolusi sains (Principia Mathematica-nya Newton) abad ke-18, revolusi industri (diawali James Watt penemu mesin uap) abad ke-19, dan revolusi teknologi (dengan berbagai temuan baru) pada abad ke-20, adalah penyebab perubahan drastis kurva Maddison (terjadinya ketiga revolusi dalam sejarah ditandai tiga bulatan hitam dalam Tabel).
Hasil inovasi teknologi baru ini antara lain baterai listrik, telegraf, telepon, lampu Edison akhir abad ke-19, serta mobil, pesawat terbang, TV, komputer, dan material baru pada abad ke-20.
Revolusi teknologi yang berciri kecepatan tinggi dan ketepatan tinggi inilah yang mengefisienkan seluruh sistem ekonomi, sejak tahap input berupa pengadaan keahlian dan bahan baku, lalu tahap pemrosesan produk barang dan jasa, serta distribusi output-nya pada konsumen. Gerak orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain untuk kepentingan perdagangan serta perpindahan uang mengalami kecepatan yang belum pernah dialami manusia. Lahirlah revolusi keempat, revolusi ekonomi, sambil revolusi teknologi terus berlangsung.
Kemiskinan
Selain kurva ekonomi itu, Maddison menghasilkan kurva kedua, yakni pertumbuhan penduduk dunia yang bentuknya menarik karena hampir identik dengan kurva pertama. Dengan menggunakan kurva yang sama (lihat Tabel), ternyata sepanjang 1.800 tahun jumlah penduduk dunia kurang dari 1.000 juta. Baru pada abad ke-19, kurva ini mulai melejit naik mencapai lebih dari 6.000 juta jiwa tahun 2000. Sesudah revolusi sains, industri, dan teknologi (iptek), ternyata jumlah penduduk dunia tumbuh secara fantastis.
Namun, dari 6.000 juta penduduk dunia, 85 persen adalah kontribusi dari penduduk miskin yang masyarakatnya—meminjam istilah Jeffrey Sachs—hanya menjadi technological adaptors (50 persen) dan technologically excluded (35 persen). Pertumbuhan penduduk masyarakat cerdas terkendali, sedangkan pertumbuhan penduduk yang tersisih karena penguasaan teknologi yang rendah sulit dikendalikan. Dari peta teknologi dunia (Sachs, 2002) terbukti di wilayah ini pula masyarakat miskin hidup berdesakan dalam kondisi kesehatan yang rendah.
Dengan informasi yang mengaitkan iptek, kemiskinan, kependudukan, dan ekonomi, kita bertanya bagaimana dengan bangsa Indonesia.
Sejarah kontemporer mengajarkan, kunci keberhasilan bangsa-bangsa Timur—India dan China—yang keduanya miskin, tegas memilih technology based development. Dengan usaha luar biasa dalam menguasai dan mengembangkan iptek, mereka berhasil menghapus ”kemiskinan absolut” dalam waktu singkat dalam jumlah tak terbayangkan. Sejak 1990, India membebaskan 200 juta rakyatnya dari kemiskinan, sedangkan China membebaskan 300 juta orang (Sachs, 2005)!
India mengembangkan teknologi elektronika-mikro, komputer dan komunikasi, yang lazim disebut teknologi informasi. Teknologi ini amat ampuh sehingga selama belasan tahun India tidak perlu membangun prasarana yang amat mahal pada awal pembangunan ekonominya. India mengekspor jasa (consulting) teknologi tinggi via satelit ke negara maju.
Dengan teknologi, India memindahkan banyak jasa keahlian profesional (di kantor, rumah sakit, sekolah, restoran, berbagai perusahaan) dari negara maju ke India, dengan waktu produksi yang sama (real time).
Sedangkan China selain mengutamakan iptek, mereka juga menciptakan konstruksi sosial baru yang mendukung percepatan penguasaan iptek dengan kekuatan hukum dan organisasi masyarakat. China menuntut keterbukaan iptek dalam setiap investasi asing untuk kepentingan alih teknologi (Shenkar). Partai politik dan Pemerintah China berperan besar dalam pembentukan budaya saintifik. Krisis keuangan global tentu berpengaruh pada kedua negara timur ini, tetapi peran teknologi, seperti filsafat Deng Xiao Ping pada awal tulisan ini tidak akan berubah banyak.
Belajar dari Barat, India dan China mengutamakan ”mencerdaskan kehidupan bangsa”. Indonesia dapat membuat terobosan baru, memanfaatkan momentum politik tahun ini.
Ary Mochtar Pedju Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI); Anggota Dewan Pakar Persatuan Insinyur Indonesia; Ketua Dewan Encona Inti Industri; Alumnus ITB dan MIT AS
Sumber: Kompas Cetak
FREE SMS SERVICE
Process technology growing up communication between people became more practical. Communications using short messages (SMS) is still the main choice today. Is now widely available cheap SMS service from various service providers. In addition it also has a free SMS service is available via the Internet that can be utilized. With this free sms service, we can send SMS (short message service) to another person without the use of mobile phones even though pulses. Indian Chat could be used.
Free SMS services are available in various types: one requires us to install the application on the phone, and many phones without the intermediary of the internet or mobile phones can also pass through the internet but that has been available in nearly every new phone and long output. Free SMS in India
service previously was limited to using GPRS network, but is now growing again to all users of GSM and CDMA mobile phones.
Free SMS services are available in various types: one requires us to install the application on the phone, and many phones without the intermediary of the internet or mobile phones can also pass through the internet but that has been available in nearly every new phone and long output. Free SMS in India
service previously was limited to using GPRS network, but is now growing again to all users of GSM and CDMA mobile phones.
Watch Legion Online
The findings both - it's more important - 94% of Americans think they have contributed more to the world with downloading movies online than if you rent or buy it in a video store. In other words, by using the online movie services like CinemaNow, they have helped to help reduce the world from global warming.
Really? Yes, there is a point, because you do not use cars (which uses fossil fuel) to go to the movies or to the store. Indeed, such recognition survey 64% of participants, the biggest advantage of downloading movies online is no need to drive first to the movies or to the video store, or waiting queue.
Unfortunately, online movie providers like CinemaNow not many. In addition, although many of his video collection, much of the available movie titles we have never heard of. Choice of the latest movies and popular that there was very limited.
Watch Legion Online here.
Really? Yes, there is a point, because you do not use cars (which uses fossil fuel) to go to the movies or to the store. Indeed, such recognition survey 64% of participants, the biggest advantage of downloading movies online is no need to drive first to the movies or to the video store, or waiting queue.
Unfortunately, online movie providers like CinemaNow not many. In addition, although many of his video collection, much of the available movie titles we have never heard of. Choice of the latest movies and popular that there was very limited.
Watch Legion Online here.
Kamis, 14 Januari 2010
Comforter Set
Convenience like living in a five star hotel into a buyer's dream apartment. For it is not easy to get an apartment with this facility
Not easy to find an apartment, which has a design and a suitable environment with lifestyle and status of prospective tenants. An interesting thing is the concept of apartments offered by the developer Apartment Albert. Apartments are located in Jalan Letjen Supeno No. 34 South Jakarta offers 5 star facilities in a building (5 in 1).
This apartment location is strategic, because it close to business centers, elite areas, water catchment areas and pollution-free area. Also close to the ring road access to the arteries, international schools, hospitals, SCBD and airports.
The interesting thing about this is the Albert Apartments architectural design and novel style environment is also supported facilities. There are shopping centers, offices, services for residents of the apartment, Victorian-style restaurant, food outlets, sauna & spa, swimming pool, tennis court, parking, helipad, an athletic club. According to Gunadi Hartan, Director of Marketing Gate Prima Group which handles the marketing Apartment Albert. "Strategies providing integrated facilities, competitive prices and the selection of a strategic location, is intended to provide residents satisfaction and loyalty."
Each type of unit has an integrated facility equipped by Hotel Bedding sets, cable TV, air conditioning, water heater, telephone, a set of kitchen equipment, furniture and internet networks. "Each unit in the apartment is designed to represent the lifestyle, community status of the exclusive circle that pelayananpun must satisfy residents," said Gunadi.
Apartment Albergo classical style designed by the Renaissance style. This is reflected by the spatial arrangement of each unit nicely. Starting from the living room, bedroom, living room, kitchen and even bathrooms. The whole room was designed with the dominance of beige and light brown, dark brown and white displays the classic sense, so it is with minimalist-style furniture mix that gives comfort to the residents exclusively.
Just look at the interior design show this apartment units. Maxima type unit with an area only 145, 5 m 2 can be made attractive without losing its function. This unit consists of two bedrooms, one of which is the main bedroom, one bathroom, kitchen room and living room.
With a maximum area, forms the space was designed by the architect deliberately open. Like the family room, dining room and kitchen that appear together, without septum. Homey impression is often felt in this room. This pattern in addition to forming larger room, also capable of creating a family atmosphere.
Similarly, the presence of classical-style furniture, in addition to beautify the room also refers to the functional aspect. Especially for the anticipated activities of everyday residents.
Architect who designed the Maxima unit is selected classic modern design concept of light. This election ease of maintenance associated with operating as service apartments. Impression of vast, open, seen from the architect's ability to make lighting the lamp, and window openings. When the night, the atmosphere built in the design theme, while in the daytime entry of sunlight and air circulation to make the room feel fresh. This can be seen in pentaan bedrooms, living room and bathroom.
This design choice according Aryanto Arief, Director of Operations of PT. Prime Gapura Tbk, to cope with the limited land. This condition requires occupants to be efficient. With an open space without partition. Space so as not wasted. Apart from air circulation are met, the architect remains the aspect of beauty and luxury.
As a service-class apartment. According to Arif, the design was arranged elegantly written. Moreover the interior rooms are equipped with bath tub, washtafel, Down Comforter Sets, and toilets. Appear simple, but clean and neat. Touch of maximum design, functional and still elegant, are in the kitchen. In addition to open, this space is also equipped with a display kitchen equipment clean impression, so that activities become more comfortable cooking.
Renaissance architecture design applied offers a homey atmosphere. With so residents can feel satisfied and comfortable. For every unit in the Apartment Albergo designed to represent the lifestyle of the exclusive circles.
Not easy to find an apartment, which has a design and a suitable environment with lifestyle and status of prospective tenants. An interesting thing is the concept of apartments offered by the developer Apartment Albert. Apartments are located in Jalan Letjen Supeno No. 34 South Jakarta offers 5 star facilities in a building (5 in 1).
This apartment location is strategic, because it close to business centers, elite areas, water catchment areas and pollution-free area. Also close to the ring road access to the arteries, international schools, hospitals, SCBD and airports.
The interesting thing about this is the Albert Apartments architectural design and novel style environment is also supported facilities. There are shopping centers, offices, services for residents of the apartment, Victorian-style restaurant, food outlets, sauna & spa, swimming pool, tennis court, parking, helipad, an athletic club. According to Gunadi Hartan, Director of Marketing Gate Prima Group which handles the marketing Apartment Albert. "Strategies providing integrated facilities, competitive prices and the selection of a strategic location, is intended to provide residents satisfaction and loyalty."
Each type of unit has an integrated facility equipped by Hotel Bedding sets, cable TV, air conditioning, water heater, telephone, a set of kitchen equipment, furniture and internet networks. "Each unit in the apartment is designed to represent the lifestyle, community status of the exclusive circle that pelayananpun must satisfy residents," said Gunadi.
Apartment Albergo classical style designed by the Renaissance style. This is reflected by the spatial arrangement of each unit nicely. Starting from the living room, bedroom, living room, kitchen and even bathrooms. The whole room was designed with the dominance of beige and light brown, dark brown and white displays the classic sense, so it is with minimalist-style furniture mix that gives comfort to the residents exclusively.
Just look at the interior design show this apartment units. Maxima type unit with an area only 145, 5 m 2 can be made attractive without losing its function. This unit consists of two bedrooms, one of which is the main bedroom, one bathroom, kitchen room and living room.
With a maximum area, forms the space was designed by the architect deliberately open. Like the family room, dining room and kitchen that appear together, without septum. Homey impression is often felt in this room. This pattern in addition to forming larger room, also capable of creating a family atmosphere.
Similarly, the presence of classical-style furniture, in addition to beautify the room also refers to the functional aspect. Especially for the anticipated activities of everyday residents.
Architect who designed the Maxima unit is selected classic modern design concept of light. This election ease of maintenance associated with operating as service apartments. Impression of vast, open, seen from the architect's ability to make lighting the lamp, and window openings. When the night, the atmosphere built in the design theme, while in the daytime entry of sunlight and air circulation to make the room feel fresh. This can be seen in pentaan bedrooms, living room and bathroom.
This design choice according Aryanto Arief, Director of Operations of PT. Prime Gapura Tbk, to cope with the limited land. This condition requires occupants to be efficient. With an open space without partition. Space so as not wasted. Apart from air circulation are met, the architect remains the aspect of beauty and luxury.
As a service-class apartment. According to Arif, the design was arranged elegantly written. Moreover the interior rooms are equipped with bath tub, washtafel, Down Comforter Sets, and toilets. Appear simple, but clean and neat. Touch of maximum design, functional and still elegant, are in the kitchen. In addition to open, this space is also equipped with a display kitchen equipment clean impression, so that activities become more comfortable cooking.
Renaissance architecture design applied offers a homey atmosphere. With so residents can feel satisfied and comfortable. For every unit in the Apartment Albergo designed to represent the lifestyle of the exclusive circles.
Parenting Classes In San Diego
There is a current view of psychology that says people can happier life after divorce. That divorce is not final life husband and wife. However, the divorced parents must remain
thinking about how to help children overcome the pain of a father mother separated.
From time to time, divorce seems to continue to increase.
The rise of infotainment show on television which broadcast the parade artists and public figures who end their marriages through a table court, as if validating that divorce is the trend.
Looks like the sanctity and meaning of marriage is no longer mattered.
Divorced couples will be busy to justify the decision them to split up. They no longer consider that there that would really suffer with the decision, namely the children.
However, widespread divorce phenomenon occurred not only among artists
or just public figures. In the simple family, even in the environmental educators, religious-looking environment, divorce, too much happened.
Please visit Parenting Classes to help your High Conflict Diversion.
thinking about how to help children overcome the pain of a father mother separated.
From time to time, divorce seems to continue to increase.
The rise of infotainment show on television which broadcast the parade artists and public figures who end their marriages through a table court, as if validating that divorce is the trend.
Looks like the sanctity and meaning of marriage is no longer mattered.
Divorced couples will be busy to justify the decision them to split up. They no longer consider that there that would really suffer with the decision, namely the children.
However, widespread divorce phenomenon occurred not only among artists
or just public figures. In the simple family, even in the environmental educators, religious-looking environment, divorce, too much happened.
Please visit Parenting Classes to help your High Conflict Diversion.
Watch Movie Online
Which do you prefer? Going to the movies, or watching at home online? In Indonesia, if you want to save, of course we'll watch a movie from the DVD, either purchased themselves or lease, at home. But if you want more excited, we will choose to watch movies directly.
Watch them online? Not a first choice, given the quality of Internet connections that are not evenly distributed, and also still high cost of Internet connections for some people.
Not so in the U.S.. There, people used to watch them online. Click Here to Watch Movies Online For Free. With regard to the habits of this movie, there are interesting findings from a survey conducted by CinemaNow months ago. First, the majority of survey participants think of all the actors Batman, Christian Bale was the best fit was wearing a Batman costume.
The findings both - it's more important - 94% of Americans think they have contributed more to the world with downloading movies online than if you rent or buy it in a video store. In other words, by using the online movie services like CinemaNow, they have helped to help reduce the world from global warming.
Really? Yes, there is a point, because you do not use cars (which uses fossil fuel) to go to the movies or to the store. Indeed, such recognition survey 64% of participants, the biggest advantage of downloading movies online is no need to drive first to the movies or to the video store, or waiting queue.
Watch them online? Not a first choice, given the quality of Internet connections that are not evenly distributed, and also still high cost of Internet connections for some people.
Not so in the U.S.. There, people used to watch them online. Click Here to Watch Movies Online For Free. With regard to the habits of this movie, there are interesting findings from a survey conducted by CinemaNow months ago. First, the majority of survey participants think of all the actors Batman, Christian Bale was the best fit was wearing a Batman costume.
The findings both - it's more important - 94% of Americans think they have contributed more to the world with downloading movies online than if you rent or buy it in a video store. In other words, by using the online movie services like CinemaNow, they have helped to help reduce the world from global warming.
Really? Yes, there is a point, because you do not use cars (which uses fossil fuel) to go to the movies or to the store. Indeed, such recognition survey 64% of participants, the biggest advantage of downloading movies online is no need to drive first to the movies or to the video store, or waiting queue.
Kemiskinan Dalam Pemenangan Politik
Kemiskinan kerapkali menjadi primadona topik pembicaraan baik dalam diskusi atau pun seminar yang seakan tak pernah habis untuk dibahas. Topik kemiskinan selalu hangat menjadi perbincangan di kehidupan berbangsa dan bernegara.
Momentum pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden pun ikut mendongkrak “popularitas” kemiskinan. Tak sedikit dari mereka baik tokoh politik maupun partai politik yang menjadikan isu kemiskinan sebagai komoditas kampanye menjaring suara pemilih guna meraup simpati rakyat. Berbagai cara digunakan oleh kontestan untuk meraup simpati masyarakat dengan berbekal kemiskinan. Dari menguraikan air mata, memakan nasi aking, berderma dengan pamrih, beriklan ratusan milyar, mengkritik pemerintahan yang sedang menjalankan amanah, menyerang kandidat lain, merusak pohon (dengan memaku poster dan baliho kandidat), memberikan janji program penghapusan kemiskinan, sampai dengan melakukan berbagai cara agar dapat “menumpang” program-program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan untuk bisa memanfaatkannya bagi kepentingan pemenangan pemilu.
Perilaku kandidat legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden yang menggunakan isu kemiskinan telah sedikit banyak membentuk opini masyarakat bahwa kita ini adalah bangsa yang miskin dan terjadi pemiskinan yang parah. Pemerintah seakan-akan tampak bodoh, tidak berbuat apa-apa. Hampir seluruh media, baik media cetak maupun media elektronik telah mencitrakan para kandidat ini adalah seakan-akan pahlawan atau ‘Satrio Piningit’ yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam menghapus kemiskinan.
Dalam menyikapi ini semua, sebagian besar masyarakat awam haruslah pandai-pandai menyaring berbagai informasi yang diterima. Memang sangat disayangkan bahwa isu kemiskinan digunakan oleh para kandidat legislatif dan Presiden serta wakil Presiden sebagai ‘senjata’ politik untuk meraih kepentingan atau kemenangan politik. Ini menunjukkan bahwa kadar kenegarawanan (statemanship) dari para kandidat demikian rendah. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, tidak mungkin para kandidat ini akan menggunakan isu kemiskinan ini untuk digunakan menyerang lawan-lawan politiknya. Bila kadar kenegarawannya para kandidat ini cukup tinggi, mereka akan mampu mengeyampingkan segala urusan dan kepentingan politik mereka dan golongannya dan memandang isu kemiskinan ini adalah suatu persoalan bangsa yang harus dibahas bersama tanpa melihat warna politik dan latar belakang ideologinya. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, tidak akan ‘tega’ mereka menjual isu kemiskinan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, sementara masyarakat miskin tidak mendapatkan apa-apa yang nyata dari mereka. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, maka mereka akan mengajak lawan-lawan politiknya untuk bekerja bersama menangani persoalan kemiskinan ini.
Hal ini telah dilakukan dan ditunjukkan dengan baik oleh Barack Hussein Obama, Presiden Amerika Serikat periode 2009 – 2014, pada saat berjuang untuk memenangkan kursi kepresidennya. Mengapa di Indonesia yang katanya Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sikap dan kadar kenegarawan para elit-elit politik sangat rendah? Bisakah mereka bertemu dengan lawan politiknya bahkan mengajak untuk membangun bangsa dan melupakan persaingan atau kompetisi pada saat berjuang meraih kemenangan politik?
Oleh karena itu, jangan disalahkan bilamana masyarakat semakin muak dan bosan dengan perilaku para kandidat dan elit-elit politik saat ini. Isu kemiskinan tidak dilihat lagi secara obyektif tapi sebaiknya isu kemiskinan dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Dan ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para kandidat tersebut.
Bagaimana menyikapi hal ini, pada hemat saya, sudah waktunya para elit yang sedang dan akan bertarung dalam meraih kemenangan dalam pemilu untuk bicara lebih jelas, konkrit dan memberikan solusi-solusi nyata serta realistis mengenai penghapusan kemiskinan dan tidak terjebak pada memberikan janji-janji kosong, menggunakan isu kemiskinan menjadi bagian dari politik pencitraan atau pelisptikan kemiskinan. Juga tidak terjebak pada perilaku yang sifatnya ‘show of force”, atau ‘menunjukkan dirinya jauh lebih bisa mampu dan handal dalam menghapuskan kemiskinan. Masyarakat sangat paham bahwa penghapusan kemiskinan merupakan tugas dan kerja bersama. Tidak ada satu orangpun yang dapat memproklamirkan bahwa dirinya atau kelompoknya saja yang paling hebat dalam upaya menghapus kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan adalah milik rakyat karena rakyatlah yang bekerja paling keras untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Sangatlah jelas bagi masyarakat, bahwa para kandidat yang menggunakan isu kemiskinan untuk digunakan menyerang lawan-lawan politiknya dan juga menyerang pemerintahan yang sah adalah kandidat yang kadar kenegarawannya rendah dan diragukan kemampuan dan keteguhannya dalam menghapus kemiskinan. Bilamana menang, belum tentu isu kemiskinan akan menjadi prioritasnya lagi. Sejarah telah banyak membuktikan untuk hal ini. Terpulang kepada masyarakat apakah masyarakat akan memilih kandidat yang kadar kenegarawannya tinggi atau rendah.
Secara faktual, tahun 2009 memang menjadi tahun yang penuh tantangan dan harapan bagi pemerintah khususnya dalam usaha mengurangi jumlah kemiskinan. Sebagai tahun “politik” dan adanya dampak krisis keuangan global maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap dinamika pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Di tahun ini pula, ujung pelaksanaan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009.
Oleh karena itu, pemeritah kembali memberikan prioritas lebih bagi pengurangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009. Dalam RKP 2009 pemerintah tetap akan menekankan penurunan tingkat kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Untuk itu tema RKP 2009 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan dengan 3 prioritas yaitu peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas, dan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian.
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2008 Tentang APBN 2009, sasaran tingkat kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan pada rentang 12 – 14 % yang berarti lebih rendah dari capaian tahun 2008 sebesar 15,42 %. Adanya target tersebut membuat banyak kalangan dan pemberitaan media massa yang pesimis bahwa angka tersebut akan tercapai. Bahkan mereka memprediksi angka kemiskinan di tahun 2009 ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, perasaan optimis dapat mengurangi kemiskinan selayaknya kita tanamkan dalam diri setiap insan di negeri ini. Sebagaimana, rasa optimistis yang dimiliki pemerintah untuk bisa mencapai target ini melalui pelaksanaan program-programnya.
Rasa optimisme tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam evaluasi awal terhadap perkembangan penanggulangan kemiskinan Tahun 2009 pada bulan Februari lalu. Evaluasi tersebut menggunakan capaian pada tahun 2008 sebagai dasar perhitungan (baseline) dengan jumlah penduduk miskin per bulan Maret 2008 tercatat berjumlah 34,96 juta jiwa (15,42%). Dengan pertimbangan perkembangan dampak krisis keuangan global di Indonesia, maka Pemerintah mengusulkan pada DPR untuk merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 yang semula direncanakan sebesar 6% menjadi 4 – 5 %, dengan target inflasi sebesar 6,0%. Perubahan target pertumbuhan ekonomi tersebut membuat proyeksi angka kemiskinan berdasarkan prakiraan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 29,99 juta jiwa (13,23%).
Akan tetapi jika inflasi melewati angka 9% dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 4,5 %, maka jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 14,87% atau sekitar 33,71 juta jiwa. Angka tersebut tentunya tetap lebih rendah dari angka kemiskinan tahun 2008. Rasa optimisme turunnya angka kemiskinan tetap terjaga karena adanya intevensi langsung dari pemerintah yang memberikan bantuan tunai masyarakat tanpa lewat birokrasi. Pemerintah juga telah merencanakan berbagai percepatan program-program penanggulangan kemiskinan dalam 3 klaster. Pemerintah juga menetapkan program PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat di Klaster 2 dan 3 sebagai bantalan pengaman untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja termasuk menampung PHK.
Demikian juga dengan program-program pemerintah yang tercakup dalam klaster pertama yaitu Raskin, PKH, BLT, Jamkesmas, BOS, akan sangat berperan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan jika dapat dilaksanakan secara efektif sejak triwulan pertama tahun 2009.
Untuk program PNPM Mandiri diperkirakan dapat menyalurkan Bantuan Langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp. 11,01 trilyun pada tahun 2009. Dengan jumlah tersebut makan diharapakan jumlah penerima manfaat langsung akan mencapai 8 - 9 juta orang dan penyerapan tenaga kerja sebesar 3 – 4 juta orang. PNPM Mandiri secara tidak langsung juga akan memberikan manfaat kepada lebih dari 33 juta masyarakat. PNPM Mandiri sendiri telah dinyatakan oleh berbagai Lembaga Internasional sebagai program pemberdayaan masyarakat (community driven development program/CDD) yang terbesar di dunia dalam cakupan dan yang paling lengkap. Dengan jumlah peserta aktif dalam program-program yang berada dalam wadah PNPM Mandiri, yaitu PNPM-Perdesaan yang dulu namanya Program Pengembangan kecamatan (PPK) dimulai tahun 1998, PNPM-Perkotaan yang dulunya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimulai sejak tahun 1999, dan program-program lainnya, maka peserta aktif sampai dengan bulan Oktober 2008 tercatat sekitar 41, 3 juta jiwa. Dan peserta tidak langsung adalah sekitar 24 juta jiwa. Tersebar di hampir semua desa terutam desa-desa miskin dan tertinggal di Indonesia.
Oleh karena itu, telah sekitar banyak perwakilan dari 33 negara yang dikirim untuk mempelajari PNPM Mandiri ini baik secara keseluruhan maupun pada program-program yang berada dalam PNPM Mandiri. Justru media massa luar negeri lebih gencar dalam mengapresiasi keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, misalnya PNPM Mandiri, PKH, BLT, BOS dan Jamkesmas (hanya 3 negara yang memberikan Jamkesmas bagi masyarakat miskin yang menanggung secara gratis operasi besar dan berat misalnya operasi jantung, ginjal, kanker, dan lain-lain dan Indonesia salah satunya).
Di sisi lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009, pemerintah menetapkan tambahan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 3,4 triliun dengan target penyaluran kredit kumulatif sebesar Rp. 34 Trilyun sampai dengan tahun 2009. Besarnya dana penjaminan tersebut diprediksi akan menyerap sebanyak 4,5 juta tenaga kerja.
Di samping itu, peluang bagi mereka korban PHK untuk memperoleh bantuan usaha sangat besar. Pekerja korban PHK bisa diarahkan untuk menghubungi unit pelaksana program PNPM Mandiri seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan di desa dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat kelurahan di perkotaan sehingga dapat mengajukan permohonan kredit usaha. Jika beragam upaya yang ada tersebut dapat terlaksana, maka target penanggulangan kemiskinan sebagai indikator pencapaian pemerintah tentunya dapat terpenuhi.
Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini tidak banyak direspon positif dan didukung oleh para elit-elit kandidat yang sedang berjuang untuk meraih suara rakyat dalam pemilu legislatif dan Presiden & Wakil Presiden. Sementara masyarakat, khususnya pemanfaat program-program ini sangat antusias memanfaatkan dan menjalankan program ini. Maka saat ini terjadi adanya kesenjangan aspirasi politik antara masyarakat dan wakil-wakil yang sesungguhnya harus menyuarakan aspirasi masyarakat miskin. Buktinya, masih banyak daerah-daerah yang DPRD-nya menolak untuk menyediakan dana daerah untuk program bersama untuk PNPM Mandiri. Bahkan ada yang secara eksplisit menolak untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri dengan tidak menyediakan dana partisipasi daerahnya dengan berbagai alasan, padahal masyarakatnya sangat antusias.
Penutup
Perdebatan mengenai isu kemiskinan yang dilakukan oleh para kandidat yang sedang berjuang dalam pemenangan Pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden dan wakil Presiden akan menunjukkan sampai sejauh mana kadar kenegarawan masing-masing kandidat tersebut. Bila tarafnya masih menggunakan dan memanfaatkan isu kemiskinan sebagai senjata untuk ‘pamer’ dan digunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan-lawan politiknya, maka pada hemat saya, ini menunjukkan kadar kenegarawannya masih rendah. Terpulang kepada kita semua dalam menentukan pilihan kepada kandidat yang betul-betul memperjuangan nasib rakyat banyak terutama rakyat miskin ke depan.
Dimuat di majalah KOMITE, edisi 15-31 Maret ‘09
Sumber: Website PNPM Mandiri
Momentum pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden pun ikut mendongkrak “popularitas” kemiskinan. Tak sedikit dari mereka baik tokoh politik maupun partai politik yang menjadikan isu kemiskinan sebagai komoditas kampanye menjaring suara pemilih guna meraup simpati rakyat. Berbagai cara digunakan oleh kontestan untuk meraup simpati masyarakat dengan berbekal kemiskinan. Dari menguraikan air mata, memakan nasi aking, berderma dengan pamrih, beriklan ratusan milyar, mengkritik pemerintahan yang sedang menjalankan amanah, menyerang kandidat lain, merusak pohon (dengan memaku poster dan baliho kandidat), memberikan janji program penghapusan kemiskinan, sampai dengan melakukan berbagai cara agar dapat “menumpang” program-program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan untuk bisa memanfaatkannya bagi kepentingan pemenangan pemilu.
Perilaku kandidat legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden yang menggunakan isu kemiskinan telah sedikit banyak membentuk opini masyarakat bahwa kita ini adalah bangsa yang miskin dan terjadi pemiskinan yang parah. Pemerintah seakan-akan tampak bodoh, tidak berbuat apa-apa. Hampir seluruh media, baik media cetak maupun media elektronik telah mencitrakan para kandidat ini adalah seakan-akan pahlawan atau ‘Satrio Piningit’ yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam menghapus kemiskinan.
Dalam menyikapi ini semua, sebagian besar masyarakat awam haruslah pandai-pandai menyaring berbagai informasi yang diterima. Memang sangat disayangkan bahwa isu kemiskinan digunakan oleh para kandidat legislatif dan Presiden serta wakil Presiden sebagai ‘senjata’ politik untuk meraih kepentingan atau kemenangan politik. Ini menunjukkan bahwa kadar kenegarawanan (statemanship) dari para kandidat demikian rendah. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, tidak mungkin para kandidat ini akan menggunakan isu kemiskinan ini untuk digunakan menyerang lawan-lawan politiknya. Bila kadar kenegarawannya para kandidat ini cukup tinggi, mereka akan mampu mengeyampingkan segala urusan dan kepentingan politik mereka dan golongannya dan memandang isu kemiskinan ini adalah suatu persoalan bangsa yang harus dibahas bersama tanpa melihat warna politik dan latar belakang ideologinya. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, tidak akan ‘tega’ mereka menjual isu kemiskinan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, sementara masyarakat miskin tidak mendapatkan apa-apa yang nyata dari mereka. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, maka mereka akan mengajak lawan-lawan politiknya untuk bekerja bersama menangani persoalan kemiskinan ini.
Hal ini telah dilakukan dan ditunjukkan dengan baik oleh Barack Hussein Obama, Presiden Amerika Serikat periode 2009 – 2014, pada saat berjuang untuk memenangkan kursi kepresidennya. Mengapa di Indonesia yang katanya Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sikap dan kadar kenegarawan para elit-elit politik sangat rendah? Bisakah mereka bertemu dengan lawan politiknya bahkan mengajak untuk membangun bangsa dan melupakan persaingan atau kompetisi pada saat berjuang meraih kemenangan politik?
Oleh karena itu, jangan disalahkan bilamana masyarakat semakin muak dan bosan dengan perilaku para kandidat dan elit-elit politik saat ini. Isu kemiskinan tidak dilihat lagi secara obyektif tapi sebaiknya isu kemiskinan dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Dan ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para kandidat tersebut.
Bagaimana menyikapi hal ini, pada hemat saya, sudah waktunya para elit yang sedang dan akan bertarung dalam meraih kemenangan dalam pemilu untuk bicara lebih jelas, konkrit dan memberikan solusi-solusi nyata serta realistis mengenai penghapusan kemiskinan dan tidak terjebak pada memberikan janji-janji kosong, menggunakan isu kemiskinan menjadi bagian dari politik pencitraan atau pelisptikan kemiskinan. Juga tidak terjebak pada perilaku yang sifatnya ‘show of force”, atau ‘menunjukkan dirinya jauh lebih bisa mampu dan handal dalam menghapuskan kemiskinan. Masyarakat sangat paham bahwa penghapusan kemiskinan merupakan tugas dan kerja bersama. Tidak ada satu orangpun yang dapat memproklamirkan bahwa dirinya atau kelompoknya saja yang paling hebat dalam upaya menghapus kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan adalah milik rakyat karena rakyatlah yang bekerja paling keras untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Sangatlah jelas bagi masyarakat, bahwa para kandidat yang menggunakan isu kemiskinan untuk digunakan menyerang lawan-lawan politiknya dan juga menyerang pemerintahan yang sah adalah kandidat yang kadar kenegarawannya rendah dan diragukan kemampuan dan keteguhannya dalam menghapus kemiskinan. Bilamana menang, belum tentu isu kemiskinan akan menjadi prioritasnya lagi. Sejarah telah banyak membuktikan untuk hal ini. Terpulang kepada masyarakat apakah masyarakat akan memilih kandidat yang kadar kenegarawannya tinggi atau rendah.
Secara faktual, tahun 2009 memang menjadi tahun yang penuh tantangan dan harapan bagi pemerintah khususnya dalam usaha mengurangi jumlah kemiskinan. Sebagai tahun “politik” dan adanya dampak krisis keuangan global maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap dinamika pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Di tahun ini pula, ujung pelaksanaan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009.
Oleh karena itu, pemeritah kembali memberikan prioritas lebih bagi pengurangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009. Dalam RKP 2009 pemerintah tetap akan menekankan penurunan tingkat kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Untuk itu tema RKP 2009 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan dengan 3 prioritas yaitu peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas, dan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian.
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2008 Tentang APBN 2009, sasaran tingkat kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan pada rentang 12 – 14 % yang berarti lebih rendah dari capaian tahun 2008 sebesar 15,42 %. Adanya target tersebut membuat banyak kalangan dan pemberitaan media massa yang pesimis bahwa angka tersebut akan tercapai. Bahkan mereka memprediksi angka kemiskinan di tahun 2009 ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, perasaan optimis dapat mengurangi kemiskinan selayaknya kita tanamkan dalam diri setiap insan di negeri ini. Sebagaimana, rasa optimistis yang dimiliki pemerintah untuk bisa mencapai target ini melalui pelaksanaan program-programnya.
Rasa optimisme tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam evaluasi awal terhadap perkembangan penanggulangan kemiskinan Tahun 2009 pada bulan Februari lalu. Evaluasi tersebut menggunakan capaian pada tahun 2008 sebagai dasar perhitungan (baseline) dengan jumlah penduduk miskin per bulan Maret 2008 tercatat berjumlah 34,96 juta jiwa (15,42%). Dengan pertimbangan perkembangan dampak krisis keuangan global di Indonesia, maka Pemerintah mengusulkan pada DPR untuk merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 yang semula direncanakan sebesar 6% menjadi 4 – 5 %, dengan target inflasi sebesar 6,0%. Perubahan target pertumbuhan ekonomi tersebut membuat proyeksi angka kemiskinan berdasarkan prakiraan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 29,99 juta jiwa (13,23%).
Akan tetapi jika inflasi melewati angka 9% dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 4,5 %, maka jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 14,87% atau sekitar 33,71 juta jiwa. Angka tersebut tentunya tetap lebih rendah dari angka kemiskinan tahun 2008. Rasa optimisme turunnya angka kemiskinan tetap terjaga karena adanya intevensi langsung dari pemerintah yang memberikan bantuan tunai masyarakat tanpa lewat birokrasi. Pemerintah juga telah merencanakan berbagai percepatan program-program penanggulangan kemiskinan dalam 3 klaster. Pemerintah juga menetapkan program PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat di Klaster 2 dan 3 sebagai bantalan pengaman untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja termasuk menampung PHK.
Demikian juga dengan program-program pemerintah yang tercakup dalam klaster pertama yaitu Raskin, PKH, BLT, Jamkesmas, BOS, akan sangat berperan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan jika dapat dilaksanakan secara efektif sejak triwulan pertama tahun 2009.
Untuk program PNPM Mandiri diperkirakan dapat menyalurkan Bantuan Langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp. 11,01 trilyun pada tahun 2009. Dengan jumlah tersebut makan diharapakan jumlah penerima manfaat langsung akan mencapai 8 - 9 juta orang dan penyerapan tenaga kerja sebesar 3 – 4 juta orang. PNPM Mandiri secara tidak langsung juga akan memberikan manfaat kepada lebih dari 33 juta masyarakat. PNPM Mandiri sendiri telah dinyatakan oleh berbagai Lembaga Internasional sebagai program pemberdayaan masyarakat (community driven development program/CDD) yang terbesar di dunia dalam cakupan dan yang paling lengkap. Dengan jumlah peserta aktif dalam program-program yang berada dalam wadah PNPM Mandiri, yaitu PNPM-Perdesaan yang dulu namanya Program Pengembangan kecamatan (PPK) dimulai tahun 1998, PNPM-Perkotaan yang dulunya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimulai sejak tahun 1999, dan program-program lainnya, maka peserta aktif sampai dengan bulan Oktober 2008 tercatat sekitar 41, 3 juta jiwa. Dan peserta tidak langsung adalah sekitar 24 juta jiwa. Tersebar di hampir semua desa terutam desa-desa miskin dan tertinggal di Indonesia.
Oleh karena itu, telah sekitar banyak perwakilan dari 33 negara yang dikirim untuk mempelajari PNPM Mandiri ini baik secara keseluruhan maupun pada program-program yang berada dalam PNPM Mandiri. Justru media massa luar negeri lebih gencar dalam mengapresiasi keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, misalnya PNPM Mandiri, PKH, BLT, BOS dan Jamkesmas (hanya 3 negara yang memberikan Jamkesmas bagi masyarakat miskin yang menanggung secara gratis operasi besar dan berat misalnya operasi jantung, ginjal, kanker, dan lain-lain dan Indonesia salah satunya).
Di sisi lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009, pemerintah menetapkan tambahan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 3,4 triliun dengan target penyaluran kredit kumulatif sebesar Rp. 34 Trilyun sampai dengan tahun 2009. Besarnya dana penjaminan tersebut diprediksi akan menyerap sebanyak 4,5 juta tenaga kerja.
Di samping itu, peluang bagi mereka korban PHK untuk memperoleh bantuan usaha sangat besar. Pekerja korban PHK bisa diarahkan untuk menghubungi unit pelaksana program PNPM Mandiri seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan di desa dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat kelurahan di perkotaan sehingga dapat mengajukan permohonan kredit usaha. Jika beragam upaya yang ada tersebut dapat terlaksana, maka target penanggulangan kemiskinan sebagai indikator pencapaian pemerintah tentunya dapat terpenuhi.
Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini tidak banyak direspon positif dan didukung oleh para elit-elit kandidat yang sedang berjuang untuk meraih suara rakyat dalam pemilu legislatif dan Presiden & Wakil Presiden. Sementara masyarakat, khususnya pemanfaat program-program ini sangat antusias memanfaatkan dan menjalankan program ini. Maka saat ini terjadi adanya kesenjangan aspirasi politik antara masyarakat dan wakil-wakil yang sesungguhnya harus menyuarakan aspirasi masyarakat miskin. Buktinya, masih banyak daerah-daerah yang DPRD-nya menolak untuk menyediakan dana daerah untuk program bersama untuk PNPM Mandiri. Bahkan ada yang secara eksplisit menolak untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri dengan tidak menyediakan dana partisipasi daerahnya dengan berbagai alasan, padahal masyarakatnya sangat antusias.
Penutup
Perdebatan mengenai isu kemiskinan yang dilakukan oleh para kandidat yang sedang berjuang dalam pemenangan Pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden dan wakil Presiden akan menunjukkan sampai sejauh mana kadar kenegarawan masing-masing kandidat tersebut. Bila tarafnya masih menggunakan dan memanfaatkan isu kemiskinan sebagai senjata untuk ‘pamer’ dan digunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan-lawan politiknya, maka pada hemat saya, ini menunjukkan kadar kenegarawannya masih rendah. Terpulang kepada kita semua dalam menentukan pilihan kepada kandidat yang betul-betul memperjuangan nasib rakyat banyak terutama rakyat miskin ke depan.
Dimuat di majalah KOMITE, edisi 15-31 Maret ‘09
Sumber: Website PNPM Mandiri
Langganan:
Komentar (Atom)