Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, NU tidak steril dari politik dan tidak ada aturan dalam NU yang menyatakan NU harus steril dari politik.
"Yang benar adalah NU mengatur tatacara berpolitik. Seluruh wilayah dan cabang NU se-Indonesia sudah sangat paham masalah ini," kata Hasyim di Jakarta, Kamis.
Oleh karena itu, kata Hasyim, jika ada kandidat ketua umum PBNU dalam muktamar mendatang yang mengusung isu mensterilkan NU dari politik justru akan kontraproduktif.
Menurut Hasyim, menjelang muktamar NU di Makassar, Maret 2010, ada dua isu utama yang masuk ke warga NU, yaitu deparpolisasi dan deideologisasi politik.
"Deparpolisasi maksudnya jangan sampai NU punya parpol sendiri karena parpol lain berkepentingan mengambil warga NU," katanya.
Sedangkan deideologisasi politik, lanjut Hasyim, dimaksudkan agar agama, khususnya Islam, jangan sampai mempunyai akses resmi dalam politik kenegaraan.
Karena itu, katanya, belakangan ini banyak yang menggugat keberadaan Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, kompilasi hukum Islam, dan lainnya.
"Hal ini hakekatnya adalah sekularisasi melalui liberalisasi agama yang seringkali menggunakan khittah NU sebagai pembenaran. PBNU yang akan datang perlu mencermati hal-hal tersebut," katanya.
Menghadapi berbagai tantangan NU ke depan, Hasyim berharap penggantinya nanti merupakan sosok yang berkarakter, mampu menjaga kemandirian NU, dan beramal kongkrit terhadap umat.
Sumber: Antara.
Kamis, 03 Desember 2009
Satire Politik Sang Wayang
Politik di Indonesia memiliki seribu pintu untuk pergulatan tafsir dalam tegangan idealitas dan realitas. Rezim-rezim kekuasaan di Indonesia memiliki jejak kentara dalam historisitas kekuasaan Jawa. Pembaca dan penafsir politik Indonesia bisa gairah dan lelah untuk mengurusi politik melalui jejak-jejak kekuasaan Jawa. Jejak-jejak itu mengalami metamorfosis atau pemutakhiran sesuai dengan arus takdir jaman.
Esai-esai Benedict Anderson (1966 dan 1972) dengan kritis mengabarkan bahwa konstruksi politik Indonesia mengacu pada Jawa. Realisasi paham kekuasaan Jawa tampak eksplisit dalam pemunculan aktor, kesadaran panggung, permainan lakon, atau permainan bahasa politik. Anderson mengakui ada kerepotan epistemologis untuk membaca dan memahami konsep kekuasaan Jawa. Kerepotan itu pun sampai pada penemuan desain esoteris dan eksoteris kekuasaan Jawa melalui mitos, sastra, bahasa, seni, mistik, dan politik.
Wayang menempati peran penting dalam lakon kekuasaan Jawa sebagai kiblat atau referensi politik Indonesia. Wayang adalah jagad kompleks untuk mendedah sekian idealitas dan realitas hidup manusia. Politik menjadi bab primer dalam wayang dengan pelbagai tafsir dan realisasi. Wayang itu politik. Pembacaan dan penafsiran atas wayang dalam ranah politik memang kerap mengejutkan tapi itu kelumrahan dalam biografi politik Indonesia.
Wayang politik
Wayang itu politik menemukan pengesahan dalam proses kreatif dan laku politik Noto Soeroto. Penyair dan aktor politik ini memiliki pergulatan intensif dalam jagad wayang untuk mengartikulasikan pandangan politik pada awal abad XX. Noto Soeroto adalah penyair Jawa tapi menuliskan puisi dengan bahasa Belanda. Penyair ini merupakan cucu Sri Pakualam V dan aktor pergerakan politik pada masa kolonialisme. Noto Soeroto tercatat pernah menjadi ketua Indische Vereeniging (1911).
Kitab puisi puncak dari Noto Soeroto terbit tahun 1931 dengan judul Wayang-liederen (Dendang Wayang). Kitab ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa: Prancis, Inggris, Jerman, dan Indonesia. Kitab puisi Wayang-liederen menjadi bukti bahwa wayang adalah kebun persemaian untuk politik dalam konstruksi religius-mistik dalam latar penjajahan Belanda di Indonesia. Kitab itu melahirkan curiga dari Belanda atas kesadaran nasionalisme dan pencanggihan tradisi politik Jawa dalam wayang. Noto Soeroto mahfum bahwa wayang adalah pengucapan fasih untuk mengungkapkan seribu satu perkara kehidupan. Rosa M.T. Kerdjik (2002) menyebutkan bahwa wayang adalah katalogus hidup bagi orang Jawa. Politik menjadi bab penting dan menentukan.
Wayang dengan kerimbunan simbolisme membuat pelbagai perkara sanggup diartikulasikan dengan multiperspektif dan multitafsir. Simbolisme itu kunci eksistensi dan esensi wayang. Simbolisme kerap jadi bayang-bayang dalam tafsir dan tak tuntas dalam ikhtiar penemuan relevansi. Wayang sebagai kebun persemaian politik pun jadi referensi belum usai untuk aktor-aktor politik dan tukang tafsir politik.
Noto Soeroto dalam Wayang-liederen mengungkapkan: “Setiap ksatria merupakan raksasa bagi yang lain dan setiap raksasa karena perbuatannya sama dengan ksatria.” Satire ini merepresentasikan bahwa lakon politik mengandung paradoks, ambiguitas, dilematis, ambivalen, dan kontradiktif. Aktor politik dengan acuan identifikasi dalam tokoh-tokoh wayang kerap membuat lakon politik berada dalam samar atau ambang batas. Wayang sebagai referensi politik pun memberikan kunci-kunci untuk membuka tabir dan mewartakan makna simbolisme untuk estetisasi politik atau politisasi estetik.
Tamsil wayang
Identifikasi pada tokoh wayang merupakan jalan terjal atau labirin untuk aktor politik dalam mengonstruksi diri dengan sekian pamrih dan risiko. Proses identifikasi memang tak bisa komprehensif karena norma-norma realatif dalam wayang. Absolutisme hampir tak mungkin ada dalam proses identifikasi. Satire dari Noto Soeroto itu menjadi contoh atas operasionalisasi dan kodrat wayang. Satire itu mendapati contoh puncak dalam dilema untuk memberi tafsir dan vonis atas tiga tokoh dalam wayang: Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Adipati Karna.
Dilema tiga tokoh itu diungkapkan dengan estetis oleh Mangkunegara IV (1809-1881) dalam Serat Tripama. Siapa ksatria atau pahlawan? Pertanyaan pelik ini susah mendapati jawaban paripurna. Patih Suwanda adalah tokoh pandai, berani, dan menepati sifat keturunan orang utama. Kumbakarna adalah raksasa, memiliki sifat-sifat utama, menepati janji ksatria, dan pembela negara. Karna adalah ksatria, sadar balas budi, dan berani. Identifikasi sifat-sifat itu mengandung pertentangan ketika ada perbandingan dari perspektif berlawanan.
Mangkunegara IV menulis: Katri mangka sudarsaneng Jawi, pantes lamun sagung pra prawira, amirita sakadare, ing lalabuhanipun, aja kongsi mbuwang palupi, manawa tibeng nistha, ina esthinipun, sanadyan tekading buta, tan prabeda budi panduming dumadi, marsudi in kotaman (Tiga pahlawan itu menjadi teladan orang Jawa, pantas untuk semua perwira, mengambil mereka sebagai teladan, mengenai jasa dan bekti, jangan membuang teladan, nanti bisa jatuh jadi hina, rendah keinginan atau cita-cita, raksasa pun tidak berbeda dalam ikhtiar memenuhi takdir sebagai makhluk dengan sifat-sifat utama).
Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Karna adalah aktor dalam lakon politik besar. Mereka diidentikkan sebagai pahlawan sesuai dengan kriteria-kriteria dalam konteks ksatria (militer) dan politik. Vonis itu bakal dilematis ketika dihadapkan dengan etika normatif. Kumbakarna adalah raksasa dari Ngalengka dan setia pada Rahwana ketika perang melawan Rama. Karna lawan tanding dengan saudara sendiri di kubu Pandawa. Tokoh atau aktor selalu dihadapkan pada pilihan dan konsekuensi. Dilema itu menjadi tanda tanya dan tanda seru untuk membaca lakon politik dalam wayang dan lakon politik Indonesia.
Aktor politik ideal adalah aktor tulen dan istiqomah dalam pengabdiam atas nama kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Aktor pun rentan untuk oportunis dan pragmatis. Pilihan-pilihan dalam lakon membuat aktor membuat kalkulasi atau penilaian objektif-subjektif untuk pertaruhan harga diri atau pamrih. Tokoh-tokoh wayang menjalani lakon dalam tegangan takdir dan kehendak bebas. Takdir menjadi kecenderungan besar karena ada anutan untuk mengisahkan hidup dalam dikotomi atau oposisi biner. Takdir itu tak bisa dikatakan mutlak sebagai fatalisme.
Eksplorasi atau eksploitasi
Wayang sampai hari ini belum usai jadi referensi. Representasi jagad wayang dalam politik Indonesia mutakhir tampak dalam bahasa. Benedict Anderson (1966) mencatat bahwa bahasa politik Indonesia ramai dengan pemakaian istilah dari jagad pewayangan: dalang, mendalangi, lakon, gara-gara, perang tanding, jejer, atau Bratayuda. Bahasa-bahasa itu jadi imaji politik untuk memberi narasi atas tokoh dan peristiwa. Bahasa politik itu memiliki acuan dan efek dalam melenakan atau memprovokasi publik. Bahasa jadi penentu untuk legitimasi aktor politik dalam memainkan peran sesuai kompetensi dan penciptaan imaji.
Wayang pun jadi alat dan juru bicara politik. Sejarah Orde Lama dan Orde Baru membuktikan bahwa wayang sanggup melegitimasi penguasa atau aktor politik. Pertunjukan wayang diintervensi dengan pesan-pesan politik. laku estetika menjelma menjadi laku politis karena pertunjukkan wayang ditundukkan oleh kekuasaan atau uang. Wayang sebagai tontonan dan tuntunan tak bersih dari politik. Aktor-aktor politik pun fasih mengucapkan khotbah-khotbah dari jagad wayang dan melakukan identifikasi diri pada tokoh-tokoh pilihan.
Wayang terus mendapati babak sambungan dalam lakon politik mutakhir. Dalang mulai melakukan metamorfosa menjadi aktor politik. Para aktor politik menjelma jadi dalang di parlemen, partai politik, atau institusi negara. Lakon politik pun ramai dengan imaji-imaji wayang. Simbolisme mengalami pembesaran dan pelipatgandaan dalam transaksi politik. Banalitas wayang jadi rasionalisasi untuk hasrat kekuasaan dan pencapaian utopia politik. Wayang menjelma godaan untuk aktor-aktor menciptakan lakon politik. Wayang belum usai dieksplorasi dan dieksploitasi?
Oleh Bandung Mawardi
Sumber: Bentara Budaya
Esai-esai Benedict Anderson (1966 dan 1972) dengan kritis mengabarkan bahwa konstruksi politik Indonesia mengacu pada Jawa. Realisasi paham kekuasaan Jawa tampak eksplisit dalam pemunculan aktor, kesadaran panggung, permainan lakon, atau permainan bahasa politik. Anderson mengakui ada kerepotan epistemologis untuk membaca dan memahami konsep kekuasaan Jawa. Kerepotan itu pun sampai pada penemuan desain esoteris dan eksoteris kekuasaan Jawa melalui mitos, sastra, bahasa, seni, mistik, dan politik.
Wayang menempati peran penting dalam lakon kekuasaan Jawa sebagai kiblat atau referensi politik Indonesia. Wayang adalah jagad kompleks untuk mendedah sekian idealitas dan realitas hidup manusia. Politik menjadi bab primer dalam wayang dengan pelbagai tafsir dan realisasi. Wayang itu politik. Pembacaan dan penafsiran atas wayang dalam ranah politik memang kerap mengejutkan tapi itu kelumrahan dalam biografi politik Indonesia.
Wayang politik
Wayang itu politik menemukan pengesahan dalam proses kreatif dan laku politik Noto Soeroto. Penyair dan aktor politik ini memiliki pergulatan intensif dalam jagad wayang untuk mengartikulasikan pandangan politik pada awal abad XX. Noto Soeroto adalah penyair Jawa tapi menuliskan puisi dengan bahasa Belanda. Penyair ini merupakan cucu Sri Pakualam V dan aktor pergerakan politik pada masa kolonialisme. Noto Soeroto tercatat pernah menjadi ketua Indische Vereeniging (1911).
Kitab puisi puncak dari Noto Soeroto terbit tahun 1931 dengan judul Wayang-liederen (Dendang Wayang). Kitab ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa: Prancis, Inggris, Jerman, dan Indonesia. Kitab puisi Wayang-liederen menjadi bukti bahwa wayang adalah kebun persemaian untuk politik dalam konstruksi religius-mistik dalam latar penjajahan Belanda di Indonesia. Kitab itu melahirkan curiga dari Belanda atas kesadaran nasionalisme dan pencanggihan tradisi politik Jawa dalam wayang. Noto Soeroto mahfum bahwa wayang adalah pengucapan fasih untuk mengungkapkan seribu satu perkara kehidupan. Rosa M.T. Kerdjik (2002) menyebutkan bahwa wayang adalah katalogus hidup bagi orang Jawa. Politik menjadi bab penting dan menentukan.
Wayang dengan kerimbunan simbolisme membuat pelbagai perkara sanggup diartikulasikan dengan multiperspektif dan multitafsir. Simbolisme itu kunci eksistensi dan esensi wayang. Simbolisme kerap jadi bayang-bayang dalam tafsir dan tak tuntas dalam ikhtiar penemuan relevansi. Wayang sebagai kebun persemaian politik pun jadi referensi belum usai untuk aktor-aktor politik dan tukang tafsir politik.
Noto Soeroto dalam Wayang-liederen mengungkapkan: “Setiap ksatria merupakan raksasa bagi yang lain dan setiap raksasa karena perbuatannya sama dengan ksatria.” Satire ini merepresentasikan bahwa lakon politik mengandung paradoks, ambiguitas, dilematis, ambivalen, dan kontradiktif. Aktor politik dengan acuan identifikasi dalam tokoh-tokoh wayang kerap membuat lakon politik berada dalam samar atau ambang batas. Wayang sebagai referensi politik pun memberikan kunci-kunci untuk membuka tabir dan mewartakan makna simbolisme untuk estetisasi politik atau politisasi estetik.
Tamsil wayang
Identifikasi pada tokoh wayang merupakan jalan terjal atau labirin untuk aktor politik dalam mengonstruksi diri dengan sekian pamrih dan risiko. Proses identifikasi memang tak bisa komprehensif karena norma-norma realatif dalam wayang. Absolutisme hampir tak mungkin ada dalam proses identifikasi. Satire dari Noto Soeroto itu menjadi contoh atas operasionalisasi dan kodrat wayang. Satire itu mendapati contoh puncak dalam dilema untuk memberi tafsir dan vonis atas tiga tokoh dalam wayang: Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Adipati Karna.
Dilema tiga tokoh itu diungkapkan dengan estetis oleh Mangkunegara IV (1809-1881) dalam Serat Tripama. Siapa ksatria atau pahlawan? Pertanyaan pelik ini susah mendapati jawaban paripurna. Patih Suwanda adalah tokoh pandai, berani, dan menepati sifat keturunan orang utama. Kumbakarna adalah raksasa, memiliki sifat-sifat utama, menepati janji ksatria, dan pembela negara. Karna adalah ksatria, sadar balas budi, dan berani. Identifikasi sifat-sifat itu mengandung pertentangan ketika ada perbandingan dari perspektif berlawanan.
Mangkunegara IV menulis: Katri mangka sudarsaneng Jawi, pantes lamun sagung pra prawira, amirita sakadare, ing lalabuhanipun, aja kongsi mbuwang palupi, manawa tibeng nistha, ina esthinipun, sanadyan tekading buta, tan prabeda budi panduming dumadi, marsudi in kotaman (Tiga pahlawan itu menjadi teladan orang Jawa, pantas untuk semua perwira, mengambil mereka sebagai teladan, mengenai jasa dan bekti, jangan membuang teladan, nanti bisa jatuh jadi hina, rendah keinginan atau cita-cita, raksasa pun tidak berbeda dalam ikhtiar memenuhi takdir sebagai makhluk dengan sifat-sifat utama).
Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Karna adalah aktor dalam lakon politik besar. Mereka diidentikkan sebagai pahlawan sesuai dengan kriteria-kriteria dalam konteks ksatria (militer) dan politik. Vonis itu bakal dilematis ketika dihadapkan dengan etika normatif. Kumbakarna adalah raksasa dari Ngalengka dan setia pada Rahwana ketika perang melawan Rama. Karna lawan tanding dengan saudara sendiri di kubu Pandawa. Tokoh atau aktor selalu dihadapkan pada pilihan dan konsekuensi. Dilema itu menjadi tanda tanya dan tanda seru untuk membaca lakon politik dalam wayang dan lakon politik Indonesia.
Aktor politik ideal adalah aktor tulen dan istiqomah dalam pengabdiam atas nama kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Aktor pun rentan untuk oportunis dan pragmatis. Pilihan-pilihan dalam lakon membuat aktor membuat kalkulasi atau penilaian objektif-subjektif untuk pertaruhan harga diri atau pamrih. Tokoh-tokoh wayang menjalani lakon dalam tegangan takdir dan kehendak bebas. Takdir menjadi kecenderungan besar karena ada anutan untuk mengisahkan hidup dalam dikotomi atau oposisi biner. Takdir itu tak bisa dikatakan mutlak sebagai fatalisme.
Eksplorasi atau eksploitasi
Wayang sampai hari ini belum usai jadi referensi. Representasi jagad wayang dalam politik Indonesia mutakhir tampak dalam bahasa. Benedict Anderson (1966) mencatat bahwa bahasa politik Indonesia ramai dengan pemakaian istilah dari jagad pewayangan: dalang, mendalangi, lakon, gara-gara, perang tanding, jejer, atau Bratayuda. Bahasa-bahasa itu jadi imaji politik untuk memberi narasi atas tokoh dan peristiwa. Bahasa politik itu memiliki acuan dan efek dalam melenakan atau memprovokasi publik. Bahasa jadi penentu untuk legitimasi aktor politik dalam memainkan peran sesuai kompetensi dan penciptaan imaji.
Wayang pun jadi alat dan juru bicara politik. Sejarah Orde Lama dan Orde Baru membuktikan bahwa wayang sanggup melegitimasi penguasa atau aktor politik. Pertunjukan wayang diintervensi dengan pesan-pesan politik. laku estetika menjelma menjadi laku politis karena pertunjukkan wayang ditundukkan oleh kekuasaan atau uang. Wayang sebagai tontonan dan tuntunan tak bersih dari politik. Aktor-aktor politik pun fasih mengucapkan khotbah-khotbah dari jagad wayang dan melakukan identifikasi diri pada tokoh-tokoh pilihan.
Wayang terus mendapati babak sambungan dalam lakon politik mutakhir. Dalang mulai melakukan metamorfosa menjadi aktor politik. Para aktor politik menjelma jadi dalang di parlemen, partai politik, atau institusi negara. Lakon politik pun ramai dengan imaji-imaji wayang. Simbolisme mengalami pembesaran dan pelipatgandaan dalam transaksi politik. Banalitas wayang jadi rasionalisasi untuk hasrat kekuasaan dan pencapaian utopia politik. Wayang menjelma godaan untuk aktor-aktor menciptakan lakon politik. Wayang belum usai dieksplorasi dan dieksploitasi?
Oleh Bandung Mawardi
Sumber: Bentara Budaya
Partai Politik Islam: Memakan Teman Sendiri
Partai Politik Islam: Memakan Teman Sendiri
Lebih jauh Burhanuddin menjelaskan bahwa realitas politik yang menunjukkan semakin banyaknya partai yang gangdrung menggunakan jargon-jargon islami sebetulnya adalah bukti bahwa partai-partai nasionalis justru sedang berusaha melebarkan sayap menggerogoti basis pemilih partai-partai Islam. Alih-alih partai Islam yang mampu mengalihkan dukungan partai nasionalis, suara di basis-basis massa mereka sendiri yang semakin terancam oleh para elit partai nasionalis yang semakin “islamis.”
Reportase Diskusi Bulanan JIL
“Kanibalisasi Partai-partai Politik Islam”
Teater Utan Kayu, 30 Oktober 2008
Fenomena partai-partai Islam memicu perbincangan menarik belakangan ini menyusul kemenangan koalisi yang melibatkan partai Islam di beberapa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Media memberitakan kemenangan-kemenangan itu dengan perspektif seolah partai Islam memang sedang menanjak dan akan menjadi kekuatan dominan pada pemilihan umum 2009. Seiring dengan beberapa kemenangan yang terekspose oleh media itu, beberapa lembaga survei merilis temuan terakhir yang menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera terus mengalami peningkatan suara: dari 1,4 persen pada Pemilu 1999 (masih bernama PK) menjadi 7,3 persen pada Pemilu 2004 dan survei-survei itu menunjukkan bahwa PKS saat ini bisa mencapai 9-11 persen suara. DPP PKS bahkan menargetkan 20 persen suara pada Pemilu 2009.
Wacana yang berkembang dalam diskusi bulanan Jaringan Islam Liberal (JIL), 30 Oktober 2008, tampak mengusung kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan kebanyakan media mengenai bangkitnya kekuatan partai politik Islam. Dua narasumber, Dodi Ambardi (Lembaga Survei Indonesia) dan Burhanuddin Muhtadi (Charta Politika), sepakat untuk hati-hati melihat fenomena “kebangkitan” ini. Sementara Zulkiflimansyah (Partai Keadilan Sejahtera) lebih banyak berbicara dari sudut pandang politisi partai islamis.
Di pihak yang lain, ada sejumlah kalangan, terutama politisi, yang menilai bahwa dikotomi antara kekuatan politik Islam dan nasionalis sudah kehilangan relevansi. Ini terkait dengan tidak jelasnya materi kampanye masing-masing partai. Partai yang dikenal nasionalis dengan mudah mengumbar jargon-jargon Islam, sementara partai yang dikenal berideologi islamis malah mengusung semangat nasionalisme. Dalam sebuah talkshow televisi yang diadakan oleh harian Republika, Yusuf Kalla menegaskan “Tidak ada lagi pertentangan antara Islam dan nasionalis.” Taufik Kiemas, Muhaimin Iskandar, Hidayat Nurwahid, Yusril Ihza Mahendra, Wiranto, dan Republika sendiri mengeluarkan pendapat yang senada dengan Yusuf Kalla.
Politik Aliran
Kesimpulan para tokoh di atas dibantah oleh Dodi Ambardi dan Burhanuddin. Dodi mengemukakan beberapa fakta. Pada level perdebatan institusional di lembaga legislatif, beberapa kasus yang paling sensitif menunjukkan pembelahan ideologis itu masih relevan. Perdebatan mengenai Rancangan Undang-undang Sisdiknas, Pornografi, dan Piagam Jakarja menunjukkan pembelahan ini berjalan secara konsisten. Agenda-agenda Islam yang termuat dalam sejumlah Rancangan Undang-undang itu ditolak secara konsisten oleh partai-partai nasionalis (PDIP, PDS, Golkar, dan seterusnya). Sementara partai-partai islamis hampir selalu menjadi pendukung terdepan agenda-agenda ideologis tersebut.
Pada level pemilih, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa sebetulnya masyarakat bawah mampu membedakan garis batas ideologi dalam partai-partai politik. Survei LSI, 8-20 September 2008, menunjukkan kecenderungan pemilih mengidentifikasi PKS, PKB, PPP, PAN, PNUI dan PBB sebagai partai yang islamis. Sementara Golkar, PDIP, Demokrat, dan Gerindra adalah partai nasionalis atau pancasilais.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa para pemilih sesungguhnya menolak klaim para petinggi partainya sendiri. Ada kesenjangan antara opini publik yang berkembang di kalangan elit partai dan realitas politik yang ada.
Burhanuddin memberi data yang lebih spesifik mengenai realitas politik PKS. Belakangan ini PKS begitu sibuk membangun citra nasionalis bagi partainya. Pada sejumlah materi kampanye terlihat bahwa PKS mencoba meraih simpati pemilih nasionalis dengan mengusung ide-ide mengenai toleransi dan nasionalisme. Tokoh-tokoh nasionalis semacam Soekarno bahkan tampil dalam materi-materi kampanye tersebut. Para elit PKS juga sibuk melakukan sosialisasi dalam rangka mengubah citra PKS yang Islamis menjadi nasionalis. Tetapi menurut data kuantitatif yang dikemukakan oleh Burhanuddin, mayoritas aksi kader-kader PKS dalam bentuk demonstrasi selalu berhubungan dengan agenda-agenda islamis. Pemilih PKS juga adalah pemilih yang paling kuat mendukung agenda-agenda islamis, seperti pemberlakuan hukum potong tangan, menolak presiden perempuan, dan seterusnya. Apa yang dikemukakan oleh para elit PKS ternyata tidak memiliki korelasi dengan aspirasi dasar pemilih PKS itu sendiri.
Menanggapi isu ini, Zulkiflimansyah memberi semacam klarifikasi. Dia berpendapat bahwa PKS adalah partai yang terbuka, menerima siapa saja dan dari latar belakang apa saja. Yang paling penting dari kiprah PKS sekarang ini adalah sebagai wadah bagi ummat Islam untuk melakukan reformasi diri dalam hal penyaluran aspirasi politik. “Berikan waktu kepada ummat Islam untuk melakukan reformasi diri,” ungkap Zulkifli. Bagi dia, apa yang sekarang dijalani oleh PKS adalah semacam upaya untuk menjadikan Islam sebagai instrumen perubahan sosial. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Recep Tayyip Erdogan dan Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) di Turki. Mereka adalah generasi Islam yang tercerahkan. Mereka akan membuat politik Islam menjadi lebih rasional dan terbuka.
Partai Politik Islam
Pada level elektabilitas, PKS memang menunjukkan tren menanjak. Tetapi, menurut Dodi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa partai politik Islam secara umum memang sedang mendapat momentum untuk terus menanjak. Realitas politik menunjukkan bahwa mayoritas pemilih tetap pada pendirian untuk memilih partai-partai nasionalis. Survei nasional LSI, April 2008, menunjukan bahwa 60 persen pemilih tetap memilih partai non-Islam, sementara hanya 16,6 persen yang memilih partai Islam, 24,4 persen sisanya belum menentukan pilihan. Angka ini cukup stabil sejak 2005.
Jika kemudian PKS tampak mendulang suara semakin besar, maka yang patut dipertanyakan adalah dari partai mana suara PKS itu datang. Dalam pelbagai survei ditemukan bahwa seiring dengan meningkatnya suara PKS saat itu pula suara partai-partai seideologi juga mengalami penurunan. Dua partai yang paling menderita atas peningkatan suara PKS ini adalah PAN dan PBB. Itu artinya, PKS telah masuk ke dalam praktik “ta’kula lahma akhihi” (memakan teman sendiri).
Pola ini disadari betul oleh para elit PKS. Itulah yang membuat mereka tampak bersiteguh untuk tampil lebih nasionalis. Menurut Dodi, kekuatan PKS yang islamis sesungguhnya tidak sebanyak yang dibayangkan. 7,3 persen pada Pemilu 2004 tidak bisa serta merta berisi pemilih-pemilih Islam. Materi kampanye yang diusung oleh PKS saat itu justru adalah tentang pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Sementara pada 1999, di mana PKS hanya memperoleh suara 1,4 persen suara, PK begitu kental dengan agenda-agenda politik Islam. Yang membuat PKS mendulang suara berkali lipat justru adalah kampanye di luar agenda islamis.
Tetapi, menurut Burhanuddin, PKS tetap harus berhati-hati mengambil isu-isu nasionalis dalam materi kampanyenya. Realitas pemilih PKS yang sangat kental dengan nuansa islamis akan membatasi ruang gerak PKS itu sendiri. Tantangan utama PKS dalam melebarkan sayap audiens politik kepada pemilih nasionalis akan mendapat tantangan dari kalangan internal sendiri. Sangat mungkin PKS akan ditinggalkan oleh pemilih ideologisnya jika ia terus bermain-main dengan isu-isu nasionalis, sesuatu yang tidak mendapat tempat di hati para pemilih PKS itu sendiri.
Lebih jauh Burhanuddin menjelaskan bahwa realitas politik yang menunjukkan semakin banyaknya partai yang gangdrung menggunakan jargon-jargon islami sebetulnya adalah bukti bahwa partai-partai nasionalis justru sedang berusaha melebarkan sayap menggerogoti basis pemilih partai-partai Islam. Alih-alih partai Islam yang mampu mengalihkan dukungan partai nasionalis, suara di basis-basis massa mereka sendiri yang semakin terancam oleh para elit partai nasionalis yang semakin “islamis.”
Oleh Saidiman
Sumber: Islamlib
Lebih jauh Burhanuddin menjelaskan bahwa realitas politik yang menunjukkan semakin banyaknya partai yang gangdrung menggunakan jargon-jargon islami sebetulnya adalah bukti bahwa partai-partai nasionalis justru sedang berusaha melebarkan sayap menggerogoti basis pemilih partai-partai Islam. Alih-alih partai Islam yang mampu mengalihkan dukungan partai nasionalis, suara di basis-basis massa mereka sendiri yang semakin terancam oleh para elit partai nasionalis yang semakin “islamis.”
Reportase Diskusi Bulanan JIL
“Kanibalisasi Partai-partai Politik Islam”
Teater Utan Kayu, 30 Oktober 2008
Fenomena partai-partai Islam memicu perbincangan menarik belakangan ini menyusul kemenangan koalisi yang melibatkan partai Islam di beberapa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Media memberitakan kemenangan-kemenangan itu dengan perspektif seolah partai Islam memang sedang menanjak dan akan menjadi kekuatan dominan pada pemilihan umum 2009. Seiring dengan beberapa kemenangan yang terekspose oleh media itu, beberapa lembaga survei merilis temuan terakhir yang menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera terus mengalami peningkatan suara: dari 1,4 persen pada Pemilu 1999 (masih bernama PK) menjadi 7,3 persen pada Pemilu 2004 dan survei-survei itu menunjukkan bahwa PKS saat ini bisa mencapai 9-11 persen suara. DPP PKS bahkan menargetkan 20 persen suara pada Pemilu 2009.
Wacana yang berkembang dalam diskusi bulanan Jaringan Islam Liberal (JIL), 30 Oktober 2008, tampak mengusung kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan kebanyakan media mengenai bangkitnya kekuatan partai politik Islam. Dua narasumber, Dodi Ambardi (Lembaga Survei Indonesia) dan Burhanuddin Muhtadi (Charta Politika), sepakat untuk hati-hati melihat fenomena “kebangkitan” ini. Sementara Zulkiflimansyah (Partai Keadilan Sejahtera) lebih banyak berbicara dari sudut pandang politisi partai islamis.
Di pihak yang lain, ada sejumlah kalangan, terutama politisi, yang menilai bahwa dikotomi antara kekuatan politik Islam dan nasionalis sudah kehilangan relevansi. Ini terkait dengan tidak jelasnya materi kampanye masing-masing partai. Partai yang dikenal nasionalis dengan mudah mengumbar jargon-jargon Islam, sementara partai yang dikenal berideologi islamis malah mengusung semangat nasionalisme. Dalam sebuah talkshow televisi yang diadakan oleh harian Republika, Yusuf Kalla menegaskan “Tidak ada lagi pertentangan antara Islam dan nasionalis.” Taufik Kiemas, Muhaimin Iskandar, Hidayat Nurwahid, Yusril Ihza Mahendra, Wiranto, dan Republika sendiri mengeluarkan pendapat yang senada dengan Yusuf Kalla.
Politik Aliran
Kesimpulan para tokoh di atas dibantah oleh Dodi Ambardi dan Burhanuddin. Dodi mengemukakan beberapa fakta. Pada level perdebatan institusional di lembaga legislatif, beberapa kasus yang paling sensitif menunjukkan pembelahan ideologis itu masih relevan. Perdebatan mengenai Rancangan Undang-undang Sisdiknas, Pornografi, dan Piagam Jakarja menunjukkan pembelahan ini berjalan secara konsisten. Agenda-agenda Islam yang termuat dalam sejumlah Rancangan Undang-undang itu ditolak secara konsisten oleh partai-partai nasionalis (PDIP, PDS, Golkar, dan seterusnya). Sementara partai-partai islamis hampir selalu menjadi pendukung terdepan agenda-agenda ideologis tersebut.
Pada level pemilih, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa sebetulnya masyarakat bawah mampu membedakan garis batas ideologi dalam partai-partai politik. Survei LSI, 8-20 September 2008, menunjukkan kecenderungan pemilih mengidentifikasi PKS, PKB, PPP, PAN, PNUI dan PBB sebagai partai yang islamis. Sementara Golkar, PDIP, Demokrat, dan Gerindra adalah partai nasionalis atau pancasilais.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa para pemilih sesungguhnya menolak klaim para petinggi partainya sendiri. Ada kesenjangan antara opini publik yang berkembang di kalangan elit partai dan realitas politik yang ada.
Burhanuddin memberi data yang lebih spesifik mengenai realitas politik PKS. Belakangan ini PKS begitu sibuk membangun citra nasionalis bagi partainya. Pada sejumlah materi kampanye terlihat bahwa PKS mencoba meraih simpati pemilih nasionalis dengan mengusung ide-ide mengenai toleransi dan nasionalisme. Tokoh-tokoh nasionalis semacam Soekarno bahkan tampil dalam materi-materi kampanye tersebut. Para elit PKS juga sibuk melakukan sosialisasi dalam rangka mengubah citra PKS yang Islamis menjadi nasionalis. Tetapi menurut data kuantitatif yang dikemukakan oleh Burhanuddin, mayoritas aksi kader-kader PKS dalam bentuk demonstrasi selalu berhubungan dengan agenda-agenda islamis. Pemilih PKS juga adalah pemilih yang paling kuat mendukung agenda-agenda islamis, seperti pemberlakuan hukum potong tangan, menolak presiden perempuan, dan seterusnya. Apa yang dikemukakan oleh para elit PKS ternyata tidak memiliki korelasi dengan aspirasi dasar pemilih PKS itu sendiri.
Menanggapi isu ini, Zulkiflimansyah memberi semacam klarifikasi. Dia berpendapat bahwa PKS adalah partai yang terbuka, menerima siapa saja dan dari latar belakang apa saja. Yang paling penting dari kiprah PKS sekarang ini adalah sebagai wadah bagi ummat Islam untuk melakukan reformasi diri dalam hal penyaluran aspirasi politik. “Berikan waktu kepada ummat Islam untuk melakukan reformasi diri,” ungkap Zulkifli. Bagi dia, apa yang sekarang dijalani oleh PKS adalah semacam upaya untuk menjadikan Islam sebagai instrumen perubahan sosial. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Recep Tayyip Erdogan dan Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) di Turki. Mereka adalah generasi Islam yang tercerahkan. Mereka akan membuat politik Islam menjadi lebih rasional dan terbuka.
Partai Politik Islam
Pada level elektabilitas, PKS memang menunjukkan tren menanjak. Tetapi, menurut Dodi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa partai politik Islam secara umum memang sedang mendapat momentum untuk terus menanjak. Realitas politik menunjukkan bahwa mayoritas pemilih tetap pada pendirian untuk memilih partai-partai nasionalis. Survei nasional LSI, April 2008, menunjukan bahwa 60 persen pemilih tetap memilih partai non-Islam, sementara hanya 16,6 persen yang memilih partai Islam, 24,4 persen sisanya belum menentukan pilihan. Angka ini cukup stabil sejak 2005.
Jika kemudian PKS tampak mendulang suara semakin besar, maka yang patut dipertanyakan adalah dari partai mana suara PKS itu datang. Dalam pelbagai survei ditemukan bahwa seiring dengan meningkatnya suara PKS saat itu pula suara partai-partai seideologi juga mengalami penurunan. Dua partai yang paling menderita atas peningkatan suara PKS ini adalah PAN dan PBB. Itu artinya, PKS telah masuk ke dalam praktik “ta’kula lahma akhihi” (memakan teman sendiri).
Pola ini disadari betul oleh para elit PKS. Itulah yang membuat mereka tampak bersiteguh untuk tampil lebih nasionalis. Menurut Dodi, kekuatan PKS yang islamis sesungguhnya tidak sebanyak yang dibayangkan. 7,3 persen pada Pemilu 2004 tidak bisa serta merta berisi pemilih-pemilih Islam. Materi kampanye yang diusung oleh PKS saat itu justru adalah tentang pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Sementara pada 1999, di mana PKS hanya memperoleh suara 1,4 persen suara, PK begitu kental dengan agenda-agenda politik Islam. Yang membuat PKS mendulang suara berkali lipat justru adalah kampanye di luar agenda islamis.
Tetapi, menurut Burhanuddin, PKS tetap harus berhati-hati mengambil isu-isu nasionalis dalam materi kampanyenya. Realitas pemilih PKS yang sangat kental dengan nuansa islamis akan membatasi ruang gerak PKS itu sendiri. Tantangan utama PKS dalam melebarkan sayap audiens politik kepada pemilih nasionalis akan mendapat tantangan dari kalangan internal sendiri. Sangat mungkin PKS akan ditinggalkan oleh pemilih ideologisnya jika ia terus bermain-main dengan isu-isu nasionalis, sesuatu yang tidak mendapat tempat di hati para pemilih PKS itu sendiri.
Lebih jauh Burhanuddin menjelaskan bahwa realitas politik yang menunjukkan semakin banyaknya partai yang gangdrung menggunakan jargon-jargon islami sebetulnya adalah bukti bahwa partai-partai nasionalis justru sedang berusaha melebarkan sayap menggerogoti basis pemilih partai-partai Islam. Alih-alih partai Islam yang mampu mengalihkan dukungan partai nasionalis, suara di basis-basis massa mereka sendiri yang semakin terancam oleh para elit partai nasionalis yang semakin “islamis.”
Oleh Saidiman
Sumber: Islamlib
Rabu, 02 Desember 2009
Mencari Pahlawan Masa Kini
Ruang khayal kita selalu dipenuhi sederet tokoh masa lalu, seperti Sisingamangaraja, Teuku Umar, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Patimura, dan sederet nama beken lainnya ketika terkenang sejarah kepahlawanan negeri ini.
Mengenang tokoh masa lalu - pahlawan nasional - menandakan bangsa ini tahu berterima kasih kepada para pahlawan. Ini juga menandakan bangsa ini tidak lupa kacang akan kulitnya.
Bangsa ini menyadari bahwa di atas kemerdekaan bangsa, tulang rapuh para pahlawan telah menjadi tiang penyangga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kata orang bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.
Namun, jika memperingati pahlawan hanya sebatas mengenang kisah patriotisme pahlawan, kita bisa jatuh ke dalam romantisme pahlawan. Yang jauh lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kisah heroik para pahlawan menjadi sumber inspirasi generasi berikutnya.
Menjadi Pahlawan
Menjadi pahlawan saat sekarang pasti tidak harus cakap menggunakan bambu runcing, tombak, dan bayonet seperti pahlawan tempo dulu. Bukan saja musuh yang dihadapi saat ini tidak berwujud bagai tentara - tentara negara imperialis yang tidak berperikemanusiaan dan keadilan.
Musuh kita saat ini adalah kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kenestapaan, dan penindasan yang masih menjadi warisan abadi pascaera kolonial berakhir. Indonesia modern membutuhkan pahlawan-pahlawan bangsa yang tidak lagi berperang dengan bambu runcing. Bukan juga pahlawan yang siap mati konyol hanya demi sebuah ideologi perjuangan.
Apalagi pahlawan yang hanya pintar beretorika, namun nihil dalam tindakan. Akan tetapi, pahlawan yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh melepaskan Indonesia dari berbagai keterpurukan dan sukses membawa bangsa ini menjadi negara yang memiliki harkat serta martabat di mata seluruh negara di dunia. Itulah pahlawan masa depan. Dialah pahlawan yang kita nanti-nantikan.
Dibutuhkan pahlawan yang berani mengungkap skandal korupsi tanpa tebang pilih dan pilih-pilih buku pada seluruh lapisan birokrasi pemerintah dan peradilan di negeri ini. Dibutuhkan pahlawan yang berani membongkar kecurangan pada setiap proyek pembangunan yang konon selalu di-mark up 45 persen dari biaya proyek sebenarnya. Dibutuhkan pahlawan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sudah sewajarnya negara membuka akses-akses supaya pahlawan ini segera muncul bak cendawan di musim hujan. Namun kenyataannya, negara lebih senang membuka nostalgia masa lalu ketika Hari Pahlawan menjelang. Miliaran dana dihabiskan demi menapak tilas berbagai kisah heroik para pahlawan bangsa ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Ya, setiap tahun negeri ini merayakan Hari Pahlawan tanpa visi pahlawan masa kini. Lihatlah para pahlawan masa kini seperti yang disebut di atas tidak pernah memperoleh legitimasi dan apresiasi dari negara. Malah, sering terjadi keberanian dan kisah heroik mereka mempertahankan kebenaran justru dijadikan sebagai legitimasi memecundangi karier mereka di kemudian hari.
Banyak dari anak bangsa negeri ini yang seharusnya mendapat predikat pahlawan masa kini, ternyata dipecat dari instansinya, diberangus aktivitas politiknya, dibungkam kritiknya, bahkan ada yang dihabisi akibat keberaniannya mengungkap kebenaran. Termasuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pembantu, kuli dan buruh di mancanegara pantas disematkan lencana pahlawan masa kini.
Mereka merupakan pahlawan devisa yang setiap bulan menyetorkan uang miliaran ke dalam kas negara. Ketika pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, TKI tidak menuntut balik pemerintah dengan aksi jalanan. TKI mencari solusi sendiri dengan bekerja ke luar negeri. Namun, lagi-lagi negeri ini tidak peduli dengan pengorbanan pahlawan ini.
Selama di negeri orang, pemerintah tidak mampu melakukan negosiasi dengan negara tempat TKI bekerja. Berbagai cerita duka tentang nasib tragis TKI akibat perbuatan sewenang-wenang majikannya sama sekali tidak menantang pemerintah guna campur tangan supaya kejadian yang tidak berperikemanusiaan terhadap TKI terulang lagi.
Dalam pandangan pemerintah, TKI tidak lebih sebagai komoditas ekspor ketimbang dipandang sebagai pahlawan devisa. Jangankan melindungi nasib mereka di luar negeri, ketika pulang ke Tanah Air, mereka menjadi santapan lezat aparat birokrat dan pihak lain.
Pahlawan Masa Kini
Bangsa Indonesia kaya dengan pahlawan masa lampau, tetapi miskin pahlawan masa kini. Setiap tahun pemerintah tidak pernah kehabisan stok untuk membaptis tokoh masa lalu menjadi pahlawan nasional, sementara itu tidak satu pun putra bangsa saat ini dilirik untuk dibaptis menjadi pahlawan masa kini.
Apakah di antara putra bangsa ini tidak ada yang pantas menyandang predikat pahlawan antikorupsi? Apakah tidak ada di antara para TKI sanggup disematkan lencana kepahlawanan? Apakah Munir tidak cocok dianggap sebagai pahlawan kebenaran? Krisis multidimensi yang belum berakhir sebenarnya merupakan lahan subur lahirnya pahlawan masa kini.
Pahlawan adalah sosok yang berjuang tanpa pamrih dalam berbagai bidang demi kepentingan bangsa dan tanah airnya. Memang mengharapkan dari birokrasi dan legislatif kita lahir pahlawan masa kini adalah sesuatu yang mustahil. Birokrasi dan legislatif dipenuhi orang-orang yang tidak punya semangat berprestasi demi kemajuan bangsa. Kebanyakan para aparat di birokrasi masih beranggapan rakyat bukan untuk dilayani, namun dijadikan santapan demi menggemukkan pundi-pundi mereka.
Walau begitu, optimisme masih tetap ada. Selalu ada dua atau beberapa orang dari aparat negeri kita berani menyelamatkan uang negara dari penjarahan yang prosedural, pahlawan yang mampu memotong carut-marut lini birokrasi yang memusingkan rakyat, pahlawan yang anti-KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), pahlawan yang selalu menggunakan pedang keadilan tanpa pandang bulu ketika memutuskan perkara, dan pahlawan yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari berbagai krisis yang melanda.
Kita berharap di masa kepemimpinan SBY, lahir pahlawan-pahlawan masa kini. Kalau pemerintah SBY punya komitmen memajukan bangsa ini dengan cara menghapuskan korupsi dan berbagai retorika yang dulu pernah terucap di hadapan rakyat, maka pemerintah SBY harus berani juga mengangkat pahlawan antikorupsi, pahlawan kebenaran, pahlawan keadilan, dan pahlawan antikolusi. Berani ! (*)
ARFANDA SIREGAR Alumnus UGM Yogyakarta
Sumber: OkeZone
Mengenang tokoh masa lalu - pahlawan nasional - menandakan bangsa ini tahu berterima kasih kepada para pahlawan. Ini juga menandakan bangsa ini tidak lupa kacang akan kulitnya.
Bangsa ini menyadari bahwa di atas kemerdekaan bangsa, tulang rapuh para pahlawan telah menjadi tiang penyangga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kata orang bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.
Namun, jika memperingati pahlawan hanya sebatas mengenang kisah patriotisme pahlawan, kita bisa jatuh ke dalam romantisme pahlawan. Yang jauh lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kisah heroik para pahlawan menjadi sumber inspirasi generasi berikutnya.
Menjadi Pahlawan
Menjadi pahlawan saat sekarang pasti tidak harus cakap menggunakan bambu runcing, tombak, dan bayonet seperti pahlawan tempo dulu. Bukan saja musuh yang dihadapi saat ini tidak berwujud bagai tentara - tentara negara imperialis yang tidak berperikemanusiaan dan keadilan.
Musuh kita saat ini adalah kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kenestapaan, dan penindasan yang masih menjadi warisan abadi pascaera kolonial berakhir. Indonesia modern membutuhkan pahlawan-pahlawan bangsa yang tidak lagi berperang dengan bambu runcing. Bukan juga pahlawan yang siap mati konyol hanya demi sebuah ideologi perjuangan.
Apalagi pahlawan yang hanya pintar beretorika, namun nihil dalam tindakan. Akan tetapi, pahlawan yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh melepaskan Indonesia dari berbagai keterpurukan dan sukses membawa bangsa ini menjadi negara yang memiliki harkat serta martabat di mata seluruh negara di dunia. Itulah pahlawan masa depan. Dialah pahlawan yang kita nanti-nantikan.
Dibutuhkan pahlawan yang berani mengungkap skandal korupsi tanpa tebang pilih dan pilih-pilih buku pada seluruh lapisan birokrasi pemerintah dan peradilan di negeri ini. Dibutuhkan pahlawan yang berani membongkar kecurangan pada setiap proyek pembangunan yang konon selalu di-mark up 45 persen dari biaya proyek sebenarnya. Dibutuhkan pahlawan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sudah sewajarnya negara membuka akses-akses supaya pahlawan ini segera muncul bak cendawan di musim hujan. Namun kenyataannya, negara lebih senang membuka nostalgia masa lalu ketika Hari Pahlawan menjelang. Miliaran dana dihabiskan demi menapak tilas berbagai kisah heroik para pahlawan bangsa ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Ya, setiap tahun negeri ini merayakan Hari Pahlawan tanpa visi pahlawan masa kini. Lihatlah para pahlawan masa kini seperti yang disebut di atas tidak pernah memperoleh legitimasi dan apresiasi dari negara. Malah, sering terjadi keberanian dan kisah heroik mereka mempertahankan kebenaran justru dijadikan sebagai legitimasi memecundangi karier mereka di kemudian hari.
Banyak dari anak bangsa negeri ini yang seharusnya mendapat predikat pahlawan masa kini, ternyata dipecat dari instansinya, diberangus aktivitas politiknya, dibungkam kritiknya, bahkan ada yang dihabisi akibat keberaniannya mengungkap kebenaran. Termasuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pembantu, kuli dan buruh di mancanegara pantas disematkan lencana pahlawan masa kini.
Mereka merupakan pahlawan devisa yang setiap bulan menyetorkan uang miliaran ke dalam kas negara. Ketika pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, TKI tidak menuntut balik pemerintah dengan aksi jalanan. TKI mencari solusi sendiri dengan bekerja ke luar negeri. Namun, lagi-lagi negeri ini tidak peduli dengan pengorbanan pahlawan ini.
Selama di negeri orang, pemerintah tidak mampu melakukan negosiasi dengan negara tempat TKI bekerja. Berbagai cerita duka tentang nasib tragis TKI akibat perbuatan sewenang-wenang majikannya sama sekali tidak menantang pemerintah guna campur tangan supaya kejadian yang tidak berperikemanusiaan terhadap TKI terulang lagi.
Dalam pandangan pemerintah, TKI tidak lebih sebagai komoditas ekspor ketimbang dipandang sebagai pahlawan devisa. Jangankan melindungi nasib mereka di luar negeri, ketika pulang ke Tanah Air, mereka menjadi santapan lezat aparat birokrat dan pihak lain.
Pahlawan Masa Kini
Bangsa Indonesia kaya dengan pahlawan masa lampau, tetapi miskin pahlawan masa kini. Setiap tahun pemerintah tidak pernah kehabisan stok untuk membaptis tokoh masa lalu menjadi pahlawan nasional, sementara itu tidak satu pun putra bangsa saat ini dilirik untuk dibaptis menjadi pahlawan masa kini.
Apakah di antara putra bangsa ini tidak ada yang pantas menyandang predikat pahlawan antikorupsi? Apakah tidak ada di antara para TKI sanggup disematkan lencana kepahlawanan? Apakah Munir tidak cocok dianggap sebagai pahlawan kebenaran? Krisis multidimensi yang belum berakhir sebenarnya merupakan lahan subur lahirnya pahlawan masa kini.
Pahlawan adalah sosok yang berjuang tanpa pamrih dalam berbagai bidang demi kepentingan bangsa dan tanah airnya. Memang mengharapkan dari birokrasi dan legislatif kita lahir pahlawan masa kini adalah sesuatu yang mustahil. Birokrasi dan legislatif dipenuhi orang-orang yang tidak punya semangat berprestasi demi kemajuan bangsa. Kebanyakan para aparat di birokrasi masih beranggapan rakyat bukan untuk dilayani, namun dijadikan santapan demi menggemukkan pundi-pundi mereka.
Walau begitu, optimisme masih tetap ada. Selalu ada dua atau beberapa orang dari aparat negeri kita berani menyelamatkan uang negara dari penjarahan yang prosedural, pahlawan yang mampu memotong carut-marut lini birokrasi yang memusingkan rakyat, pahlawan yang anti-KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), pahlawan yang selalu menggunakan pedang keadilan tanpa pandang bulu ketika memutuskan perkara, dan pahlawan yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari berbagai krisis yang melanda.
Kita berharap di masa kepemimpinan SBY, lahir pahlawan-pahlawan masa kini. Kalau pemerintah SBY punya komitmen memajukan bangsa ini dengan cara menghapuskan korupsi dan berbagai retorika yang dulu pernah terucap di hadapan rakyat, maka pemerintah SBY harus berani juga mengangkat pahlawan antikorupsi, pahlawan kebenaran, pahlawan keadilan, dan pahlawan antikolusi. Berani ! (*)
ARFANDA SIREGAR Alumnus UGM Yogyakarta
Sumber: OkeZone
Selasa, 01 Desember 2009
Politik Militer Di Masa Kini Dan Masa Depan
Sesuai dengan Sapta Marga TNI adalah pendukung dan pembela Panca Sila. Karena salah satu nilai dalam Panca Sila adalah kerakyatan atau demokrasi, maka TNI adalah pendukung dan pembela sistem politik demokrasi di Indonesia. Atas dasar itu TNI menyetujui sistem pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh pejabat yang dipilih rakyat. Atau pemerintahan yang dipimpin kaum politik atau sipil.
Pemerintahan disusun dalam Departemen Pemerintahan dipimpin Menteri yang merupakan jabatan politik. Kepemimpinan politik mempunyai tanggungjawab pemerintahan tetapi memerlukan kaum profesional/birokrat untuk merealisasikan dan mengsukseskan program pemerintah. Kaum profesional dipimpin kepemimpinan profesional yang ada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Departemen atau kepemimpinan politik. Akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan departemen yang efektif dan berhasil harus ada hubungan harmonis antara kepemimpinan politik dan kepemimpinan profesional. Untuk memperoleh hasil kerja kaum profesional yang maksimal kaum politik tidak mencampuri pekerjaan kalangan profesional, termasuk Presiden RI sebagai pimpinan politik tertinggi.
Di Departemen Pertahanan itu berarti bahwa Menteri Pertahanan adalah pejabat politik dan pembantu utama Presiden RI yang memegang tanggungjawab penuh atas semua urusan pertahanan. Sedangkan Panglima TNI adalah pejabat TNI tertinggi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan TNI kepada Menteri Pertahanan. Dengan begitu Panglima TNI tidak berstatus menteri oleh karena menteri adalah pejabat politik..
Sesuai dengan kehendak rakyat sekarang yang disuarakan melalui MPR dan DPR, TNI berfungsi untuk menghadapi ancaman, tantangan dari luar yang bersifat fisik-militer yang datang dari luar. Untuk itu TNI menyusun diri dan dibina sebagai kekuatan pertahanan yang bertanggungjawab atas kedaulatan negara terutama terhadap berbagai ancaman, tantangan dan gangguan yang bersifat fisik-militer dari luar. Akan tetapi di masa kini dan masa depan ancaman, tantangan dan gangguan terhadap kedaulatan negara tidak hanya bersifat fisik-militer saja. Dapat juga bersifat non-fisik dan dapat pula datang dari dalam sebagai usaha kekuatan luar atau dalam atau bersama-sama antara luar dan dalam. Ancaman subversi tidak kalah penting dari serangan fisik. Pemerintah telah menetapkan Polri sebagai penanggungjawab mengatasi ancaman, tantangan dan gangguan dari dalam. Akan tetapi belum ditetapkan siapa yang bertanggungjawab atas berbagai kemungkinan ancaman, tantangan dan gangguan dari luar yang bersifat non-fisik, seperti bidang ekonomi dan budaya. Kalau Polri menghadapi kesukaran untuk mengatasi masalah keamanan dalam negeri, TNI dapat ditentukan untuk memberikan bantuannya.
Nampaknya rakyat sekarang tidak menghendaki adanya fungsi dan peran sosial politik TNI. Itu terutama berpengaruh terhadap fungsi kekaryaan yang harus ditiadakan untuk bidang eksekutif dan hanya diadakan untuk keanggotaan MPR dan DPR yang hingga kini disetujui berlangsung hingga tahun 2009.
Sementara kalangan masyarakat menghendaki hapusnya fungsi territorial TNI. Akan tetapi mereka yang berpendapat demikian kurang memahami bahwa untuk melakukan fungsi pertahanan diperlukan fungsi territorial. Yang harus dihentikan adalah peran territorial dalam bidang pemerintahan seperti yang terjadi dalam masa Orde Baru.
Kewajiban TNI pertama dalam Reformasi adalah merebut kembali kepercayaan dan dukungan rakyat yang telah hilang karena sikap dan perilaku TNI selama Orde Baru. TNI tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa kepercayaan dan dukungan masyarakat serta hubungan yang erat dengan rakyat. Sekarang banyak kalangan yang tidak percaya kepada TNI dan malahan membencinya. Itu semua tidak boleh terus berlangsung Hal ini harus diperbaiki melalui sikap dan perilaku TNI serta usaha untuk meniadakan berbagai hal yang mengganggu dan meniadakan hubungan yang baik dengan rakyat tersebut.
Untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat TNI menyusun diri menjadi kekuatan pertahanan yang efektif. Namun hal ini memerlukan usaha Pemerintah untuk memperbaiki anggaran untuk TNI. Ini diperlukan untuk memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan anggota TNI. Dengan begitu tidak ada alasan untuk melanjutkan berbagai yayasan dan usaha dalam TNI, karena menimbulkan hubungan kurang baik dengan masyarakat. Juga akan memungkinkan tindakan tegas dalam tubuh TNI untuk menjaga disiplin serta menindak berbagai penyelewengan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah perbaikan perasramaan dan tempat tinggal anggota TNI agar seluruh TNI dan keluarganya hidup secara manusiawi. Anggaran yang sesuai juga diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme militer dalam segala bidang melalui peningkatan pendidikan dan latihan serta perbaikan sistem senjata dan peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi militer dunia. Untuk ini semua diperlukan anggaran untuk TNI sekitar 4 prosen dari GDP. TNI harus menjadi kepercayaan dan kebanggaan rakyat.
TNI harus berkembang menjadi kekuatan pertahanan yang seimbang di darat, laut dan udara pada tingkat kemampuan yang makin tinggi sesuai dengan perkembangan ekonomi, industri dan keuangan negara. Harus dikembangkan kemampuan penangkal (deterrence) yang membuat pihak lain tertahan agar tidak mempunyai niat menyerang Indonesia. Hal itu terwujud apabila TNI mampu menghadapi setiap bentuk operasi militer yang mungkin digunakan pihak luar terhadap Indonesia secara efektif. Baik serangan menggunakan senjata destruksi massal yang dilancarkan dari jarak jauh, serangan berupa invasi merebut wilayah maupun serangan berupa terrorisme. Kemampuan itu sekali gus dapat berguna sebagai leverage dalam diplomasi dan akan efektif pula dalam membantu Polri apabila diperlukan.
Namun profesionalisme tinggi itu harus selalu dibarengi hubungan yang erat dengan rakyat. Sikap Territorial, yaitu hubungan TNI dengan Rakyat seperti ikan dalam air, harus diteguhkan kembali dan menjadi sikap seluruh TNI. Selain itu TNI tidak boleh menjadi organisasi profesional yang eksklusif. Dalam TNI harus selalu ada unsur kerakyatan berupa Wajib Militer di samping unsur profesional berupa anggota Militer Sukarela. TNI dalam kondisi demikian senantiasa menyerap aspirasi Rakyat dan memperjuangkannya untuk menjadi kenyataan. Dan itu memperkuat Modal Sosial Indonesia yang mencegah disintegrasi nasional dan masalah dalam negeri lainnya. Karena itu diperlukan organisasi territorial yang sepenuhnya berfungsi pertahanan sehingga bentuknya jauh lebih sederhana dari yang sekarang. Fungsi utamanya adalah merebut hati dan kepercayaan rakyat sehingga terwujud kembali kebersamaan juang antara rakyat dengan TNI, sebagai jaminan untuk mencapai tujuan bangsa.
Oleh: Sayidiman Suryohadiprojo
Sumber: Sayidiman Suryohadiprojo
Pemerintahan disusun dalam Departemen Pemerintahan dipimpin Menteri yang merupakan jabatan politik. Kepemimpinan politik mempunyai tanggungjawab pemerintahan tetapi memerlukan kaum profesional/birokrat untuk merealisasikan dan mengsukseskan program pemerintah. Kaum profesional dipimpin kepemimpinan profesional yang ada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Departemen atau kepemimpinan politik. Akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan departemen yang efektif dan berhasil harus ada hubungan harmonis antara kepemimpinan politik dan kepemimpinan profesional. Untuk memperoleh hasil kerja kaum profesional yang maksimal kaum politik tidak mencampuri pekerjaan kalangan profesional, termasuk Presiden RI sebagai pimpinan politik tertinggi.
Di Departemen Pertahanan itu berarti bahwa Menteri Pertahanan adalah pejabat politik dan pembantu utama Presiden RI yang memegang tanggungjawab penuh atas semua urusan pertahanan. Sedangkan Panglima TNI adalah pejabat TNI tertinggi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan TNI kepada Menteri Pertahanan. Dengan begitu Panglima TNI tidak berstatus menteri oleh karena menteri adalah pejabat politik..
Sesuai dengan kehendak rakyat sekarang yang disuarakan melalui MPR dan DPR, TNI berfungsi untuk menghadapi ancaman, tantangan dari luar yang bersifat fisik-militer yang datang dari luar. Untuk itu TNI menyusun diri dan dibina sebagai kekuatan pertahanan yang bertanggungjawab atas kedaulatan negara terutama terhadap berbagai ancaman, tantangan dan gangguan yang bersifat fisik-militer dari luar. Akan tetapi di masa kini dan masa depan ancaman, tantangan dan gangguan terhadap kedaulatan negara tidak hanya bersifat fisik-militer saja. Dapat juga bersifat non-fisik dan dapat pula datang dari dalam sebagai usaha kekuatan luar atau dalam atau bersama-sama antara luar dan dalam. Ancaman subversi tidak kalah penting dari serangan fisik. Pemerintah telah menetapkan Polri sebagai penanggungjawab mengatasi ancaman, tantangan dan gangguan dari dalam. Akan tetapi belum ditetapkan siapa yang bertanggungjawab atas berbagai kemungkinan ancaman, tantangan dan gangguan dari luar yang bersifat non-fisik, seperti bidang ekonomi dan budaya. Kalau Polri menghadapi kesukaran untuk mengatasi masalah keamanan dalam negeri, TNI dapat ditentukan untuk memberikan bantuannya.
Nampaknya rakyat sekarang tidak menghendaki adanya fungsi dan peran sosial politik TNI. Itu terutama berpengaruh terhadap fungsi kekaryaan yang harus ditiadakan untuk bidang eksekutif dan hanya diadakan untuk keanggotaan MPR dan DPR yang hingga kini disetujui berlangsung hingga tahun 2009.
Sementara kalangan masyarakat menghendaki hapusnya fungsi territorial TNI. Akan tetapi mereka yang berpendapat demikian kurang memahami bahwa untuk melakukan fungsi pertahanan diperlukan fungsi territorial. Yang harus dihentikan adalah peran territorial dalam bidang pemerintahan seperti yang terjadi dalam masa Orde Baru.
Kewajiban TNI pertama dalam Reformasi adalah merebut kembali kepercayaan dan dukungan rakyat yang telah hilang karena sikap dan perilaku TNI selama Orde Baru. TNI tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa kepercayaan dan dukungan masyarakat serta hubungan yang erat dengan rakyat. Sekarang banyak kalangan yang tidak percaya kepada TNI dan malahan membencinya. Itu semua tidak boleh terus berlangsung Hal ini harus diperbaiki melalui sikap dan perilaku TNI serta usaha untuk meniadakan berbagai hal yang mengganggu dan meniadakan hubungan yang baik dengan rakyat tersebut.
Untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat TNI menyusun diri menjadi kekuatan pertahanan yang efektif. Namun hal ini memerlukan usaha Pemerintah untuk memperbaiki anggaran untuk TNI. Ini diperlukan untuk memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan anggota TNI. Dengan begitu tidak ada alasan untuk melanjutkan berbagai yayasan dan usaha dalam TNI, karena menimbulkan hubungan kurang baik dengan masyarakat. Juga akan memungkinkan tindakan tegas dalam tubuh TNI untuk menjaga disiplin serta menindak berbagai penyelewengan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah perbaikan perasramaan dan tempat tinggal anggota TNI agar seluruh TNI dan keluarganya hidup secara manusiawi. Anggaran yang sesuai juga diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme militer dalam segala bidang melalui peningkatan pendidikan dan latihan serta perbaikan sistem senjata dan peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi militer dunia. Untuk ini semua diperlukan anggaran untuk TNI sekitar 4 prosen dari GDP. TNI harus menjadi kepercayaan dan kebanggaan rakyat.
TNI harus berkembang menjadi kekuatan pertahanan yang seimbang di darat, laut dan udara pada tingkat kemampuan yang makin tinggi sesuai dengan perkembangan ekonomi, industri dan keuangan negara. Harus dikembangkan kemampuan penangkal (deterrence) yang membuat pihak lain tertahan agar tidak mempunyai niat menyerang Indonesia. Hal itu terwujud apabila TNI mampu menghadapi setiap bentuk operasi militer yang mungkin digunakan pihak luar terhadap Indonesia secara efektif. Baik serangan menggunakan senjata destruksi massal yang dilancarkan dari jarak jauh, serangan berupa invasi merebut wilayah maupun serangan berupa terrorisme. Kemampuan itu sekali gus dapat berguna sebagai leverage dalam diplomasi dan akan efektif pula dalam membantu Polri apabila diperlukan.
Namun profesionalisme tinggi itu harus selalu dibarengi hubungan yang erat dengan rakyat. Sikap Territorial, yaitu hubungan TNI dengan Rakyat seperti ikan dalam air, harus diteguhkan kembali dan menjadi sikap seluruh TNI. Selain itu TNI tidak boleh menjadi organisasi profesional yang eksklusif. Dalam TNI harus selalu ada unsur kerakyatan berupa Wajib Militer di samping unsur profesional berupa anggota Militer Sukarela. TNI dalam kondisi demikian senantiasa menyerap aspirasi Rakyat dan memperjuangkannya untuk menjadi kenyataan. Dan itu memperkuat Modal Sosial Indonesia yang mencegah disintegrasi nasional dan masalah dalam negeri lainnya. Karena itu diperlukan organisasi territorial yang sepenuhnya berfungsi pertahanan sehingga bentuknya jauh lebih sederhana dari yang sekarang. Fungsi utamanya adalah merebut hati dan kepercayaan rakyat sehingga terwujud kembali kebersamaan juang antara rakyat dengan TNI, sebagai jaminan untuk mencapai tujuan bangsa.
Oleh: Sayidiman Suryohadiprojo
Sumber: Sayidiman Suryohadiprojo
Politik Adu Domba
Politik Adu Domba
Pemberangusan gerakan mahasiswa tak ubahnya penolakan hati nurani rakyat jelata. Kata ”maha” menunjukkan sebuah posisi yang berdiri di atas semua tingkatan siswa.
Mahasiswa anak panah yang dilepas dari busurnya yang namanya orangtua. Penguasa yang menghalangi demonstrasi ibarat orangtua kolot yang memaksakan jodoh untuk anaknya.
Hati nurani bangsa ada pada gerakan mahasiswanya. Seperti kata lagu Pemuda karya Chandra Darusman, ”Lihatlah ke muka, keinginan luhur ’kan terjangkau semua”.
Mahasiswa memelopori revolusi 1956 di Hongaria. Gerakan ”New Left” tahun 1950-an yang tersohor itu dimulai oleh mahasiswa Kanada.
Gelombang demo antiperang 1962-1970 di Eropa dan AS memaksa Presiden Richard Nixon menarik pasukan dari Vietnam dan Kamboja. Revolusi Iran 1979 berawal dari demo di kampus-kampus setahun sebelumnya.
Pengorbanan mahasiswa terbukti dari Tragedi Tiananmen 1988 di China. Rezim-rezim militer di Amerika Latin tumbang berkat demo mahasiswa.
Hampir 100 persen sivitas akademika AS mendukung gerakan antikemapanan politik Washington yang ditawarkan Barack Obama. Berhari-hari sudah mahasiswa bergolak di kota-kota besar Indonesia.
Kalau tak ada gerakan mahasiswa 1998, Orde Baru bertahan lebih lama. Demonstrasi mereka pada tahun 1966 mengakhiri kekuasaan Orde Lama.
Mahasiswa ditembaki, diculik, atau disiksa. Juga sudah biasa di negeri ini tak ada yang jantan mengaku bertanggung jawab menembaki, menculik, atau menyiksa mahasiswa.
Pada saat butuh, tokoh-tokoh politik mencatut perjuangan mahasiswa. Setelah berkuasa, mereka memandang demonstrasi mahasiswa dengan sebelah mata.
Tiap penguasa gusar menghadapi ancaman demo karena tak mustahil itu mengakhiri kekuasaannya. Lalu, mereka memainkan ”kaset rusak” yang diulang- ulang yang menuduh ”pihak ketiga”.
Justru gerakan mahasiswa yang bersifat murni itulah yang menjadi ancaman paling bahaya bagi tiap penguasa. Idealisme mereka membuat mahasiswa bagaikan domba yang siap dimangsa siapa saja.
Kini ”mahasiswa abadi” dituduh memukuli aparat keamanan yang usianya sudah tidak muda. Itu berita istimewa karena mahasiswa dikenal bukan golongan yang suka menyakiti hati rakyat biasa.
Kampus dituduh jadi sarang perdagangan dan penggunaan narkoba. Apakah Anda percaya?
Lebih seram lagi di kampus ditemukan sebuah granat nanas, senjata yang amat berbahaya. Betulkah dugaan bahwa granat itu milik mahasiswa?
Acungan jempol untuk langkah penggeledahan Gedung DPR oleh aparat KPK. Juga patut dipuji aparat Kejaksaan Agung yang menggerebek dugaan penyuapan oleh seorang perempuan pengusaha.
Namun, benarkah tindakan penyerbuan kampus yang setiap hari menjadi tempat pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh anak-anak kita? Beginikah moral yang berlaku di republik kita yang tercinta?
Bung Karno memulai perjuangan kemerdekaan sebagai mahasiswa. Untuk meredakan ketegangan sebelum pecahnya Tragedi Malari 1974, Pak Harto mengundang mahasiswa berdialog panjang di Bina Graha.
Mereka yang kurang paham gerakan mahasiswa ibarat orang-orang yang tak pernah menikmati masa muda. Kehidupan kampus bukan semata-mata urusan buku, cinta, dan pesta.
Cobalah Anda tempatkan diri pada posisi mahasiswa. Bagi mereka, kampus seperti pelabuhan yang disinggahi kapal-kapal untuk sementara waktu saja.
Mereka tidak menuntut kenaikan gaji atau laptop, malah harus membayar uang kuliah yang tiap tahun membubung ke angkasa. Mereka tak terlibat dana BLBI atau korupsi berjamaah.
Toh, setelah lulus mereka mati-matian harus cari kerja. Tak heran mereka sering resah, baik sebagai generasi muda maupun sebagai warga negara.
Mahasiswa malah bisa jadi cermin untuk melihat penderitaan rakyat jelata. Percayalah, pada akhirnya tak satu masyarakat pun yang tidak akan membela perjuangan mereka.
Masih ingat amok rakyat terhadap Pamswakarsa? Sia-sialah mereka yang bersekongkol mau membenturkan kelompok-kelompok oportunis untuk menghadang gerakan mahasiswa.
Semua pihak hendaknya belajar dari negara-negara lain menghadapi krisis politik akibat kenaikan harga minyak dunia. Di Meksiko, BLT sejak dulu jadi obat mujarab untuk meringankan beban rakyat jelata.
Di Inggris, protes kenaikan harga BBM dilakukan sopir-sopir truk yang mogok menyetir kendaraan mereka. Di AS, pemerintah memberlakukan windfall tax atas profit perusahaan- perusahaan minyak raksasa.
Salah satu tugas pemerintah adalah mendengarkan aspirasi rakyat. Tugas penting lainnya, seperti yang dilakukan Pemerintah AS dan Jepang, memberikan subsidi bukan BBM untuk rakyat.
Bagaimana dengan pemerintah kita? Ada kesan para pejabat mempraktikkan komunikasi satu arah saja.
Ada baiknya mereka road show menemui mahasiswa. Saat ini yang diperlukan duduk perkara tentang data, data, dan data pengelolaan migas kita.
”The devil is in the details,” kata pepatah. Bukalah dialog dengan mahasiswa agar tak terjebak dalam politik adu domba alias devide et impera.
Pada akhirnya tiap persoalan ada solusinya. Dan, maaf, saya lebih memercayai aspirasi rakyat yang disalurkan mahasiswa ketimbang aspirasi pejabat, aparat, politisi, atau pengadu domba.
BUDIARTO SHAMBAZY
Sumber: Kompas
Julian Aldrin Pasha, Juru Bicara Kepresidenan
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Julian Aldrin Pasha, diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai juru bicara kepresidenan menggantikan Andi Mallarangeng.
Julian mengaku dirinya bersama beberapa staf khusus lainnya telah menandatangani fakta integritas, termasuk siap untuk dievaluasi kinerjanya oleh Presiden SBY.
Julian yang ditemui seusai acara pelantikan pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di halaman Istana Merdeka, mengatakan ada tugas pokok dan fungsi yang menjadi tangunggungjawab. “Saya diangkat sebagai staf khusus untuk juru bicara dalam negeri. Tentu saya menangani hal-hal yang berkaitan langsung dengan dalam negeri,” kata Julian Aldrin Pasha.
Secara keseluruhan ada sepuluh staf khusus yang diangkat Presiden SBY. Dari sepuluh staf itu enam di antaranya adalah orang lama. Staf baru itu adalah Direktur Eksekutif International for Regional and Network (IRIAN) Velix Wanggai sebagai staf khusus bidang otonomi daerah.
Dosen Universitas Airlangga Daniel Sparingga sebagai staf khusus bidang komukasi politik, Jusuf Wangkar staf khusus bidang ketahanan dan energi dan mantan aktivis PRD dan komisaris PT Pos Indonesia Andi Arief yang diangkat sebagai staf khusus bantuan sosial dan bencana alam. Sedangkan Kol Ahmad Yani Basuki diangkat menjadi staf khusus informasi dan komunikasi.
Sumber: Pos Kota.
Julian mengaku dirinya bersama beberapa staf khusus lainnya telah menandatangani fakta integritas, termasuk siap untuk dievaluasi kinerjanya oleh Presiden SBY.
Julian yang ditemui seusai acara pelantikan pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di halaman Istana Merdeka, mengatakan ada tugas pokok dan fungsi yang menjadi tangunggungjawab. “Saya diangkat sebagai staf khusus untuk juru bicara dalam negeri. Tentu saya menangani hal-hal yang berkaitan langsung dengan dalam negeri,” kata Julian Aldrin Pasha.
Secara keseluruhan ada sepuluh staf khusus yang diangkat Presiden SBY. Dari sepuluh staf itu enam di antaranya adalah orang lama. Staf baru itu adalah Direktur Eksekutif International for Regional and Network (IRIAN) Velix Wanggai sebagai staf khusus bidang otonomi daerah.
Dosen Universitas Airlangga Daniel Sparingga sebagai staf khusus bidang komukasi politik, Jusuf Wangkar staf khusus bidang ketahanan dan energi dan mantan aktivis PRD dan komisaris PT Pos Indonesia Andi Arief yang diangkat sebagai staf khusus bantuan sosial dan bencana alam. Sedangkan Kol Ahmad Yani Basuki diangkat menjadi staf khusus informasi dan komunikasi.
Sumber: Pos Kota.
Langganan:
Postingan (Atom)