Politik adalah seni dalam meraih dan melanggengkan kekuasaan. Seni dalam memformulasikan segala effort untuk meraih satu tujuan yakni kekuasaan. Kekuasaan merupakan parameter utama penilaian terhadap keberhasilan kegiatan politik yang dilakukan oleh para pelaku politik (baca:politisi). Inilah menjadikan para pelaku politik selalu berlomba-lomba bahkan cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih mahkota kekuasaan.
Kontes dalam mendapatkan mahkota kekuasaan dalam proses perpolitikan di Indonesia dikenal dengan istilah pesta demokrasi. Berbeda dengan pesta pada umumnya yang melahirkan kegembiraan pada semua pihak, pesta demokrasi di Indonesia pasti akan melahirkan dua kondisi yang paradoks, yakni kebahagiaan bagi yang menang dan kesedihan bahkan frustasi bagi pihak yang kalah. Mengapa demikian? Karena pesta demokrasi bukanlah pesta dalam arti yang sesungguhnya, tapi pesta demokrasi adalah kompetisi antara beberapa pihak/kontestan politik dalam meraih perebutan kekuasaan. Kompetisi yang terjadi bukanlah kompetisi yang bersifat biasa. Kompetisi ini adalah kompetisi yang paling mahal yang pernah ada di negeri ini. Bahkan resikonya pun adalah sangat besar dan fatal, seperti kebangkrutan atau keputus asaan. Namun resiko ini tak pernah menyurutkan langkah bagi para anak bangsa untuk merebut kasta tertinggi yang bernama kekuasaan.
Untuk menjadi pemenang dalam kontes demokrasi maka segala pihak yang berkompetisi haruslah menjalankan sebuah strategi yang mumpuni. Faktor utama penyebab seseorang bisa meraih kemenangan adalah sejauhmana kemampuannya dalam mencitrakan diri pada masyarakat sehingga masyarakat kenal dan simpati yang pada akhirnya memilih calon tersebut. Banyak strategi yang bisa diterapkan untuk menjadi pemenang. Ada strategi yang positif (sesuai dengan aturan) atau ada juga yang negatif, seperti : money politic, black campaign, manipulasi suara dan sederet kecurangan lainnya. Diantara strategi yang kerap dimainkan oleh para kontestan politik dalam kompetisi pertarungan politik baik pada pemilu anggota legislatif, pilpres atau pemilu kepala daerah adalah mengangkat sebuah opini dan isu yang menyita perhatian publik dan menimbulkan simpati bagi para pemilih.
Saat ini masyarakat Bangka Belitung di beberapa kabupaten sedang menikmati jamuan pesta demokrasi dalam kegiatan Pemilihan umum Kepala daerah (Pemilukada). Beberapa calon-pun bermunculan dan saling berkompetisi untuk menjadi pemenang. Berbagai strategi kampanye pun diterapkan kepada masyarakat. Karakter Masyarakat pemilih yang terpolarisasi menjadi beberapa bagian menjadi garapan serius bagi para calon. Ada masyarakat cerdas, objektif dan sudah mantap menentukan pilihannya. Ada juga masyarakat yang sering disebut sebagai swing voter atau floating mass yang belum punya arah dan kepastian dalam menentukan pilihan. Disamping ketokohan calon dan kedekatan dengan masyarakat, kecerdasan dalam mengangkat isu kampanye menjadi sebuah komponen vital dalam mempengaruhi elektabilitas para pemilih.
Pemilukada adalah kompetisi isu. Artinya adalah mereka yang mampu memainkan isu ditengah masyarakat yang mampu menjadi pemenang. Merujuk pada perjalanan kegiatan pemilu anggota legislatif, pilpres, dan pemilukada yang telah dilangsungkan dibeberapa daerah di Indonesia, isu yang selalu diangkat dan dimainkan oleh para calon yang berkompetisi antara lain : isu pendidikan gratis, isu pengobatan graris, isu kemudahan mendapatkan lapangan kerja, isu harga sembako murah, dan bagi calon incumbent isu empuk yang selalu diangkat adalah isu keberhasilan dalam pemerintahannya. Isu-isu tersebut sering diangkat karena isu-isu tersebut dipandang seksi dan eksotik untuk mempengaruhi para pemilih. Pada perhelatan Pemilukada yang saat ini berlangsung dibeberapa daerah di Bangka Belitung, para kandidat pun berlomba-lomba dalam memainkan isu sebagai bagian dari effort dalam memenangkan pemilukada. Isu-isu yang diangkat adalah isu-isu yang populis walaupun terkadang isu tersebut cenderung bombastis, membosankan dan abstrak.
Isu Perikanan dan pertanian merupakan isu yang hampir tidak pernah diangkat atau digembar-gemborkan oleh para calon kepala daerah di Bangka Belitung. Isu ini dianggap sebagai isu yang tidak populis. Apalagi jika melihat mayoritas masyarakat Bangka Belitung yang saat ini berprofesi sebagai penambang timah. Artinya adalah jika isu perikanan dan pertanian diangkat, maka kemungkinan besar tidak akan berpengaruh nyata pada tingkat elektabilitas pemilih. Secara logika politik hal itu ada benarnya. Namun jika berpikir secara integral, dengan melihat kondisi alam Bangka Belitung yang semakin rusak oleh kegiatan penambangan, dengan semakin menipisnya kandungan timah, maka selayaknyalah isu pertanian dan perikanan diangkat untuk menjadi solusi atas kondisi pasca timah yang sewaktu-waktu akan terjadi. Bangka Belitung pernah mengalami masa keemasan lada putih.
Namun seiring dengan maraknya penambangan timah, keemasan lada sudah memudar. Komoditi pertanian/perkebunan yang saat ini masih bisa bertahan ditengah gempuran timah adalah karet dan kelapa sawit. Disamping pertanian/ perkebunan, saat ini muncul kegiatan budidaya perikanan yang mulai marak dilakukan oleh para masyarakat walaupun kegiatannya belum massif. Hal ini dikarenakan fokus pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ini masih kurang. Padahal sektor perikanan sangat prospektif bagi peningkatan kemajuan masyarakat.
Terlepas apakah isu pertanian dan perikanan diangkat atau tidak oleh para dalam kampanye, kita berharap muncul kesadaran bagi siapapun para kandidat yang terpilih dalam pemilukada bahwa pertanian dan perikanan adalah sektor yang sangat penting dijadikan fokus pengembangan daerah pasca timah. Kita berharap dalam visi, misi atau program pembangunan para calon kepala daerah menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai program strategis dan unggulan yang akan dilaksanakan kelak jika terpilih.
Saat ini proses pemilukada di beberapa daerah di Bangka Belitung sedang berlangsung dan siap melahirkan pemimpin. Setiap calon pastinya bekerja keras dalam menerapkan strategi untuk menang termasuk strategi dalam memainkan isu. Apapun isunya, bagaimanapun cara untuk menangnya, komitmenlah yang dituntut bagi para pemimpin baru tersebut. Komitmen atas janji-janji yang disampaikan selama kampanye. Tidak hanya komitmen atas janji tetapi juga komitmen untuk membangun daerah yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salahsatu langkah bijak yang layak ditempuh adalah dengan menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai unggulan.
Kita merindukan pemimpin yang visioner, pemimpin yang punya visi dan misi dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Realisasi hal tersebut tentu saja harus berbasis pada potensi sumber daya alam yang terdapat didaerah tersebut dengan tidak mengorbankan kelestariannya. Cukup sudah Bangka Belitung dilanda tsunami kerusakan alam dan lingkungan perairan oleh penambangan timah yang sporadis. Saatnya untuk mengembalikan kejayaan pertanian dan membangun imperium budidaya perikanan.
Written By : Eva Prasetiyono, S.Pi
Sumber: ubb.ac.id
Jumat, 09 April 2010
Selasa, 09 Maret 2010
Obama Dan Politik Indonesia
Pemerintah Diminta Sampaikan Pesan Politik pada Obama
Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf meminta pemerintah RI memanfaatkan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia pada Maret mendatang, untuk menyampaikan pesan-pesan politik pemerintah dan rakyat Indonesia.
"Kedatangan Obama harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan politik Indonesia secara elegan kepada AS dan sekaligus dunia internasional," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu di Jakarta, Ahad.
Al Muzzamil Yusuf mengatakan pesan-pesan yang seharusnya disampaikan pemerintah Indonesia kepada Obama di antaranya adalah persoalan hubungan bilateral yang harus didasari oleh penghormatan kedaulatan terhadap masing-masing negara.
Karena itu, lanjut dia, gaya diplomasi masa lalu yang dilakukan mantan Presiden AS George Bush yang arogan dan anti dialog tidak patut diteruskan karena hal tersebut hanya akan memancing reaksi negatif berbagai partai, ormas, LSM dan elite politik Indonesia, bahkan di mayoritas masyarakat Indonesia juga terbentuk sikap anti AS.
Selain itu, kata Muzzammil, perlu pula disampaikan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya membutuhkan demokrasi, tapi juga kesejahteraan, sehingga berbagai bentuk kerja sama bilateral dengan negara mana pun pada intinya harus memberikan keuntungan yang seimbang dan timbal balik secara ekonomi.
"Maka pasar bebas yang cenderung menguntungkan pihak yang kuat harus diwaspadai dan diantisipasi. Tema-tema pemerataan dan keadilan ekonomi harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah RI tidak boleh alpa menyuarakan hal ini," tegasnya.
Sebagai negara yang saat ini terbilang paling demokratis di ASEAN dan dunia Islam, kata dia, membuat Indonesia sedang dan akan mampu berperan aktif untuk membuka dialog demokratis ke depan. Indonesia akan "leading" untuk menyuarakan isu-isu HAM dan penegakan hukum Internasional.
"Dalam konteks ini, Indonesia akan banyak berseberangan dengan cara-cara represif yang dilakukan AS di Palestina, Irak, Afghanistan dan Guantanamo, yang jelas-jelas melawan HAM dan hukum internasional. Hal ini harus disampaikan pula ke Obama," katanya.
Selain itu, kata Al Muzzamil, maka Obama juga perlu didorong oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali dengan janji-janji diplomasi internasional yang lebih dialogis.
"Janji ini adalah sesuatu yang tampaknya kini ditinggalkan Obama, yang secara perlahan memilih gaya lama Bush. Keadilan tata politik dunia dan kemakmuran masyarakat dunia harusnya menjadi cita-cita bersama para pemimpin dunia, khususnya negara adidaya," demikian Al Muzzammil Yusuf.
Sumber: Media Indonesia.
Jakarta Siap Sambut Kunjungan Obama
Menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia pada 20-22 Meret 2010, Direktorat Intelijen Polda Metro Jaya memastikan situasi keamanan Jakarta dalam keadaan kondusif. Untuk memastikan kesiapan keamanan ibu kota, Pemprov DKI juga telah menggelar rapat dengan sejumlah jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) guna membahas situasi keamanan terkini di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, sebagai ibu kota negara, Jakarta sering kali menerima kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat sudah memiliki Standard Operational Procedure (SOP) untuk mempersiapkan kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, meskipun hingga kini belum ada rapat khusus dengan pemerintah pusat untuk membahas lebih lanjut perihal pengamanan maupun konsep protokoler yang akan disiapkan.
Di samping itu, Pemprov DKI juga tetap bersiaga di lokasi-lokasi yang mungkin dikunjungi oleh Obama seperti Bandara Halim Perdanakusuma, Istana Negara, dan Taman Makam Pahlawan Kalibata.
“Itu yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah. Namun kemungkinana ada kunjungan optional seperti ke SDN 01 Besuki di Menteng. Saya sudah minta Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Pendidikan bersiap-siap menerima kunjungan Obama. Tapi kalau tidak jadi ke sana ya tidak apa-apa,” kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, usai Rapat Muspida di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (10/3).
Untuk pengamanan tamu, Fauzi meyakinkan sudah ada SOP yang memiliki banyak aturan yang berbeda. Misalnya SOP kedatangan tamu dilihat dari tempat kedatangan tamu apakah dari bandara Halim Perdanakusumah atau Soekarno-Hatta. Lalu apakah tamu datang dengan pesawat pribadi atau dengan pesawat komersial. “SOP ini menjadi referensi acuan gerak di lapangan buat aparat-aparat yang terkait,” terangnya.
Meski begitu, Fauzi berharap keamanan di DKI Jakarta terus ditingkatkan. Peningkatan keamanan di DKI tidak hanya disebabkan oleh kedatangan Obama, melainkan gejolak politik yang terjadi di Indonesia yang harus membuat Jakarta terus bersiaga. Dicontohkannya, maraknya kasus Century membuat aksi unjuk rasa beralih dari semula terkonsentrasi di Gedung DPR/MPR RI di Gatot Subroto, bepindah di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan.
Tak hanya itu, Jakarta pun terimbas kerusuhan Makassar, yang menimbulkan aksi unjuk rasa berujung anarkis di Jakarta Pusat. “Tapi kami yakin, bisa membuat Jakarta tetap dalam keadaan yang kondusif,” tegasnya.
Terkait agenda Rapat Muspida, selain membahas persiapan kunjungan Presiden Obama juga dibahas soal kondisi keamanan terakhir kota Jakarta. “Saya bersyukur, sampai dengan saat ini kondisi ibukota masih dalam keadaan baik, aman dan terkendali. Kita tentu berharap kondisi atau situasi yang kondusif ini bisa terus kita pelihara bersama-sama di waktu-waktu yang akan datang,” harapnya.
Direktur Intel Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Irlan mengungkapkan, fokus pembahasan Rapat Muspida DKI untuk melihat sejauhmana kesiapan aparat keamanan dalam menerima kunjungan Presiden AS. “Saya jelaskan kepada gubernur, kondisi keamanan ibu kota sampai saat ini kondusif, sekalipun ada kegiatan aksi-aksi yang dilakukan masyarakat. Kita sudah siap untuk menerima Presiden Obama,” kata Irlan.
Namun, pihaknya belum bisa menyebutkan kekuatan personil yang akan dilibatkan saat kunjungan Presiden AS tersebut. Menurutnya pelibatan kekuatan personil Polda Metro Jaya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat yang akan dikunjungi Presiden Obama selama di Jakarta. “Tentunya kita akan semaksimal mungkin melibatkan kekuatan personil kita sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” tandasnya.
Sumber: Berita Jakarta.
Indonesia Harus Bisa Memetik Manfaat Kunjungan Obama
Pemerintah Indonesia harus mengambil manfaat sebesar mungkin dari kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia.
Selain meningkatkan hubungan militer kedua negara, kedatangan Obama harus menandai peningkatan kerja sama di berbagai program terutama di bidang kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Suara Karya, di Jakarta, Selasa (9/3).
Agus Gumiwang diminta komentarnya terkait kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia pada 22- 23 Maret mendatang.
"Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan kunjungan Obama demi keuntungan semaksimal mungkin bagi rakyat Indonesia," ujarnya.
Agus Gumiwang mengatakan, ada beberapa manfaat yang bisa dipetik Pemerintah Indonesia dari kunjungan Obama. Pertama, Indonesia bisa melakukan kerja sama untuk alih teknologi dari AS karena negara itu dikenal memiliki tingkat pengetahuan dan teknologi yang tinggi.
"Terutama alih teknologi di bidang industri militer. Industri-industri strategis seperti PT Pindad bisa didorong untuk bekerja sama dengan perusahaan industri militer AS," ujarnya.
Manfaat kedua, menurut Agus, AS merupakan kekuatan politik dan militer yang besar di dunia. Dengan melakukan kerja sama dan meningkatkan hubungan baik Indonesia dengan AS, Indonesia bisa memainkan kunci untuk menjaga stabilitas kawasan terutama di Asia Tenggara. Kestabilan kawasan Asia Tenggara akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan program pembangunan.
"Kalau kawasan Asia Tenggara tidak stabil, maka usaha untuk membangun Indonesia tentunya lebih sulit," ujarnya.
Manfaat lain yang bisa dipetik Indonesia selain di bidang militer, menurut Agus, kerja sama di bidang-bidang kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.
Saling Menguntungkan
Ia mengingatkan, Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam namun bersikap moderat. Dengan posisi Indonesia seperti ini, kata Agus, Amerika Serikat pasti tertarik bekerja sama dengan Indonesia.
"Jadi kerja sama Indonesia dan AS ini adalah sebuah keuntungan timbal balik. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi Amerika," ujarnya.
Agus Gumiwang menekankan, kerja sama Indonesia dan AS ini harus riil dan bukan sekadar komitmen di atas kertas saja. "Perjanjian kerja sama komprehensif (comprehensive partnership agreement/CPA) ini harus riil sehingga bisa menjadi tonggak hubungan bilateral Indonesia dan AS ke depan," tuturnya.
Secara terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat akan berupaya lebih meningkatkan hubungan kerja sama, termasuk normalisasi kerja sama di bidang militer yang sempat terganggu dengan kebijakan embargo militer dari Pemerintah Amerika Serikat.
"Kesepakatan peningkatan upaya kerjasama ini akan dibahas pada saat kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Ada kesepahaman untuk memperbaiki hubungan kera sama, seperti kerja sama militer," kata Menhan.
Menhan berharap kedatangan Presiden AS Barack Obama akan menandai babak baru kerja sama militer di kedua negara yang saling menguntungkan.
Sumber: Suara Karya.
Manfaatkan Kunjungan Obama Untuk Naikan Posisi Indonesia
Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44 mungkin menjadi figur utama dunia saat ini, bukan saja karena dia presiden negara adidaya, tetapi juga menempati posisi tersendiri dalam catatan sejarah dunia.
Mengawali karir politik dari aktivis sosial (community organizer), senator negara bagian, menjadi senator AS, kemudian tiba-tiba mengalahkan para calon presiden lain yang lebih senior darinya, termasuk John McCain dan sesama calon Partai Demokrat, Hillary Clinton.
Tapi barangkali yang teristimewa darinya adalah kepribadiannya, yang bagi saya, sangat unik. Lahir dari pasangan ayah non Amerika berkewarganegaraan Kenya dan ibu keturunan Irlandia, menjadikan Obama seorang yang unik, seorang yang bisa bangga mewakili manusia tanpa batas ras.
Dia sendiri dibanggakan warga kulit hitam sebagai Afro-Amerika, dan dia tak menolak itu karena pribadinya memang selalu ingin berdiri untuk kaum dhu'afa.
Warga kulit hitam AS masih dikategorikan warga yang termarjinalikan dan ketika Obama menjadi Presiden AS, maka itu dianggap sebagai simbol "empowerment" (penguatan) mereka yang selama ini dipandang sebagai elemen masyarakat yang lemah.
Sebagian kalangan bahkan menafsirkan kemenangannya sebagai "realisasi mimpi" Dr. Martin Luther, pejuang hak-hak sipil AS.
Bagi saya sendiri, keunikan Obama sama sekali bukan pada warna kulit dan posisinya sebagai presiden negara terkuat dunia. Itu justru terletak pada pemikiran dan sikap politiknya selama kampanye, dan rencana-rencana kebijakannya menuju Gedung Putih.
Sayangnya kebijakan-kebijakan itu tak semudah bayangan khalayak ramai. Sebuah kebijakan perlu melalui "pintu-pintu ketat politis" di Kongres dan Senat, sebelum disahkan menjadi kebijakan oleh Presiden.
Diantara pemikiran dan sikap politik unik Obama adalah:
Pertama, salah seorang yang sejak awal menentang Perang Irak oleh Presiden George Bush adalah Senator Illinois, Barack Obama. Sebagai ahli hukum internasional dari Universitas Harvard, Obama sadar betul bahwa apa yang dilakukan Presiden Amerika saat itu ilegal dan bertentangan dengan norma-norma kesepakatan internasional. Oleh karena itu, dia menentangnya dan menjadikannya sebagai salah satu tema utama kampanyenya.
Langkah penting lainnya adalah menarik tentara AS dari Irak dalam beberapa bulan ke depan. Bagi saya, ini adalah bagian dari sikap bertangggungjawabnya yang tak ingin meninggalkan Irak begitu saja dan membuat Amerika dicatat sejarah sebagai tidak bertanggungjawab.
Sikapnya di Irak ini jauh lebih baik ketimbang sikap politik pendahulunya dari kubu Republik.
Kekerasan dan pembunuhan serta sejenisnya, memang masih saja terjadi, namun itu sudah jauh menurun, bahkan beberapa hari lalu rakyat Irak bisa melangsungkan pemilu yang secara umum sangat sukses.
Tutup Guantanamo
Kedua, sehari setelah dilantik sebagai presiden, Obama langsung menandatangani perintah menutup penjara Guantanamo, yang telah menjadi saksi sejarah hitam AS bahwa negara ini telah melanggar HAM, padahal selama ini AS dianggap pejuang HAM.
Walaupun perintah penutupan Guantanamo belum sepenuhnya terwujud karena menghadapi kendala teknis, seperti penempatan ratusan penghuni penjara yang masih menunggu pengadilan dan upaya-upaya lawan politik Obama yang akan menjegal rencananya itu.
Tapi dengan keberanian dan ketegasan Obama dalam menutup fasilitas itu adalah langkah yang patut dipuji.
Ketiga, ini mungkin yang paling penting untuk ketahui orang, di hari kedua pemerintahannya, Obama langsung berkomunikasi dengan kedua pemimpin Israel dan Palestina dalam mencari solusi konflik Timur Tengah. Bahkan dia menindaklanjuti itu dengan langsung mengangkat seorang senator sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah.
Bagi saya pribadi, di tengah gelombang perang Irak dan Afganistan, Barack Obama memberikan perhatian khusus kepada konflik Timur Tengah, khususnya Israel-Palestina.
Barack sadar sepenuhnya bahwa konflik Palestina-Israel itu adalah kanker yang menggerogoti dunia. Jika konflik itu diselesaikan, sudah pasti kekisruhan-kekisruhan dunia bisa diselesaikan.
Yang paling menarik bagi saya adalah kenyataan bahwa Barack Obama "berani" memposisikan diri sebagai "mediator" yang tidak memihak. Setidaknya, ini terlihat dari berbagai pernyataannya yang cenderung tidak "menyalahkan" Palestina seperti para pendahulunya. Di sisi lain, dia melemparkan pernyataan keras kepada Israel, padahal, kita tahu, bagi presiden AS, mengeritik Israel sama dengan "bunuh diri politik."
Keempat, menyadari selama beberapa tahun terakhir Amerika dikritik keras dalam soal HAM, terutama pada kasus penyiksaan tahanan tersangka terorisme, Barack Obama dengan tegas melarang semua bentuk penyiksaan, termasuk water boarding (melelapkan muka tahanan ke air) seperti pernah dialami Sheikh Khalid Mohammed, perancang serangan teroris ke WTC.
Bagi saya pribadi, ini sebuah visi sekaligus komitmen besar. Di saat Amerika merasa terancam oleh apa yang disebut "American haters" (sentimen kebencian terhadap Amerika), Barack justru teguh pada batasan-batasan hukum, tak seperti pendahulunya yang kadang mengiraukan dan melanggarnya demi alasan keamanan nasional.
Peduli kaum dhua`fa
Kelima, di bidang ekonomi Barack Obama telah banyak mencoba memodifikasi berbagai aturan yang memihak kaum lemah. Program bail out sebenarnya untuk menyelamatkan para pekerja dari pemutusan hubungan kerja besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan AS.
Langkah itu harus dilihat sebagai bagian dari kepeduliannya pada kaum dhu'afa yang adalah bagian dari "tabiat pribadi" Barack Obama yang pernah menyelami kehidupan kaum dhu'afa.
Contoh lain adalah beberapa peraturan yang jelas sekali memihak pengguna kartu kredit yang biasa dicekik utang perusahaan kredit.
Beberapa peraturan terakhir yang diprakarsainya telah memaksa perusahaan-perusahaan penerbit kartu kredit memodifikasi usahanya sehingga tidak lagi membebani para pelanggan.
Tapi, upaya terbesar yang menjadi prioritas utamanya adalah reformasi perlindungan kesehatan (healthcare) yang mati-matian ditentang kubu Republik.
Saya menilai, penentangan Republik tidak dilandasi oleh kepentingan khalayak ramai, tapi lebih kepada upaya menjegal program prioritas Obama.
Dan sudah tentu tujuan akhir dari itu adalah menjatuhkan kredibilitas Barack di depan publik, yang ujung-ujungnya membuat rakyat Amerika tidak lagi memilihnya untuk priode keduanya nanti.
Keenam, Barack Obama memiliki komitmen demokrasi dengan menjunjung tinggi kemajemukan manusia. Dengan sadar dan sama sekali tidak canggung, Obama "berbicara langsung" dengan berbagai kalangan, termasuk dunia Islam.
Pesan-pesan yang disampaikannya di Kairo, Mesir, beberapa waktu lalu adalah wujud kesadarannya mengenai dunia yang saling tergantung (interdependen).
Barack Obama sadar bahwa tak ada satu pun bangsa atau negara, termasuk negara adidaya Amerika, hidup tanpa bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.
Sikap dan kebijakan Obama ini, bagi saya pribadi, sangat bertentangan dengan sikap pendahulunya yang melemparkan slogan "With us or against us" (menjadi kawan atau lawan).
Selain itu, Obama sangat santun mengeritik lawan-lawan politiknya, terhadap Presiden Iran sekalipun.
Barack tetap memakai bahasa santun ketika mengkritisi sikap Presiden Ahmadinejad yang bersikukuh mengembangkan energi nuklir di negaranya. Itu berbeda dari George W. Bush yang melabeli Iran dengan predikat "uncivilized" (tak beradab), termasuk mengistilahkannya masuk Poros Kejahatan (Evil Axis).
Kunjungan ke Indonesia
Pertengahan Maret ini, Presiden Barack Obama akan mengunjungi Indonesia, sebelum menandangi Australia. Sebagaimana biasa, rencana ini disikapi berbeda oleh masyarakat Indonesia. Tentu, berbeda pandangan adalah hal baik.
Saya yakin Barack Obama sendiri akan senang dengan adanya perbedaan pandangan pada masyarakat karena itu adalah gambaran kebebasan berfikir dan demokrasi.
Akan tetapi, seandainya saya ditanya 'Apakah kunjungan Barack Obama ke Indonesia harus mendapat sambutan atau penolakan', dengan tegas saya katakan 'harus diterima dengan penerimaan yang terhormat.'
Alasannya sangat sederhana, jika Barack Obama yang memimpin negara terkuat dunia saja ingin membangun hubungan yang baik dan sejajar dengan dunia lain, hampir dalam segala skala kehidupan -dari pendidikan, ekonomi, hingga kekuatan militer-, mengapa Indonesia tidak menggunakan momentum itu untuk membangun hubungan yang sejajar dengan Amerika?
Kalaupun ada yang melihat bahwa pemerintahan Amerika sekarang belum maksimal mewujudkan harapan banyak orang di berbagai belahan dunia, seharusnya itu dilihat secara bijak, dalam arti sebuah kebijakan politik di negara demokrasi tidak ditentukan oleh pribadi.
Barack Obama bukan raja, bukan pula diktator. Dia adalah seorang presiden yang dikelilingi banyak kepentingan. Dalam menentukan sikap, dia tentu punya pertimbangan politis yang didasarkan kepada kemaslahatan mayoritas dan demi kepentingan jangka panjang.
Kalaulah Barack Obama bisa memaksakan kehendak, maka sudah pasti dia akan memaksa Israel menghentikan pembangunan pemukiman di daerah Palestina. Secara politis, Barack telah mengingatkan Israel akan aktivitas ilegalnya di daerah Palestina.
Akhirnya, saya ingin mengatakan, masanya umat ini berintrospeksi akan masa-masa lalu, sekaligus membuka mata lebar-lebar dan memandang jauh ke depan.
Apa sih yang bisa dihasilkan dari sikap reaksional dan emosional yang sebelum ini cenderung mengemuka? Tidakkah lebih baik jika kepemimpinan Barack Obama yang notabene sangat menghormati keragaman, memihaki kaum dhu'afa, dan berusaha seimbang menyikapi berbagai konflik di dunia, minimal dari sikap pribadinya, kita tangkap dan jadikan momen baik guna merangkul Amerika, lalu berusaha memberikan masukan-masukan konstruktif ke depan?
Adalah lebih baik jika Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, menempatkan diri sebagai 'pemain yang efektif' dalam upaya-upaya resolusi konflik dunia?
Jangan sampai penentangan terhadap kunjungan Obama itu sebagai wujud kefrustasian, pesimistis, apatis dan sikap menyalahkan, karena umat yang sehat adalah umat yang selalu positif, visioner, optimis dan menyelesaikan persoalan.
Saya yakin, umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang selalu mengedepankan pandangan positif. Dan terpenting, meneropong jauh ke depan perjuangan umat dalam rangka membangun dunia yang lebih bermartabat. Semoga!
(Penulis adalah Direktur Jamaica Muslim Center, Imam pada Islamic Center New York dan pengurus Masjid Indonesia di Amerika Serikat)
Sumber: Antara.
Senin, 08 Maret 2010
Soekarno, Pers dan Politik
Penulis: Peter Kasenda.
Peranan pers dalam masa pergerakan nasional merupakan salah satu studi yang penting, karena itu selain sebagai media informasi biasa, pers juga berperan sebagai mediator untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang sifatnya kebangsaan dalam rangka usaha untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka. Pemimpin-pemimpin pada masa itu seperti Douwes Dekker, Haji Agus Salim maupun H.O.S. Tjokroaminoto menggunakan sarana media massa untuk menyampaikan ide-ide serta gagasannya kepada masyarakat atau kepada para pengikutnya masing-masing.
Atau dengan kata lain, surat kabar mempunyai fungsi untuk menyalurkan aspirasi penulis atau merupakan tempat buat penulis untuk mempengaruhi sidang pembaca agar bersikap atau mempunyai pandangan seperti apa yang diinginkan oleh penulis. Hal semacam itu juga dilakukan Soekarno ketika beranjak dewasa, dia menulis dalam Oetoesan Hindia dalam kuartal kedua tahun 1921, “ … Sosialisme, komunisme, inkarnasi-inkarnasi Vishnu Murti, bangkitlah di mana-mana! Hapuskan kapitalisme yang didukung oleh imperialisme yang merupakan budaknya! Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada Islam agar berhasil …,” Tulisan itu jelas merupakan ekspresi kebencian Soekarno kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang dianggap telah mengeskploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di bumi Nusantara tercinta ini. Sekaligus menunjukkan keinginan agar sidang pembacanya ikut serta menumbangkan kapitalisme dan imperialisme.
Sebagai penyumbang tulisan pada surat kabar Oetoesan Hindia, selama lima tahun, sejak tahun 1918—1922. Bisa jadi, tulisan-tulisan Soekarno mempengaruhi sidang pembacanya. Tetapi yang jelas surat kabar ini mempunyai jumlah pembaca cukup banyak, maklum pada saat itu dapat dikatakan kalau Sarekat Islam—yang merupakan pemilik surat kabar Oetoesan Hindia—adalah termasuk organisasi yang terbesar, yang jumlahnya konon kabarnya pada masa-masa jayanya pada tahun 1910-an, mencapai dua juta pengikut.
Yang menarik adalah Soekarno menggunakan nama samaran Bima, yang diambil dari tokoh cerita wayang, Mahabhrata, yang dapat diartikan sebagai prajurit besar atau juga berarti keberanian dan kepahlawanan. Bisa jadi penggunaan nama samaran itu, sebab Soekarno tidak mau tindakan itu justru menyulitkan dirinya sebagai siswa di sekolah Belanda. Dan untuk memahami keinginan Soekarno, mungkin lebih baik memahami lewat kata-kata yang diungkapkan oleh Soekarno dalam Autobiografinya:
“Aku menulis lebih dari 500 karangan. Seluruh Indonesia membicarakannya. Ibu, yang tidak tahu tulis-baca, dan bapakku tidak pernah tahu bahwa ini adalah anak mereka yang menulisnya. Memang benar, bahwa keinginan mereka yang paling besar adalah, agar aku menjadi pemimpin dari rakyat, akan tetapi tidak dalam usia semuda itu.”
“Tidak dalam usia yang begitu muda, yang akan membahayakan pendidikanku di masa yang akan datang. Bapak tentu akan marah sekali dan akan berusaha dengan berbagai jalan untuk mencegahku menulis. Aku tidak akan memberanikan diri menyampaikan kepada mereka, bahwa Karno kecil dan Bima yang gagah berani adalah satu.“
Setelah H.O.S. Tjokroaminoto dituduh terlibat dalam peristiwa “Afdeling B” di Garut pada tahun 1919 dan dijatuhi hukuman pada tahun 1921. Muncullah perpecahan di dalam tubuh Sarekat Islam sendiri tak terelakan lagi, maka Oetoesan Hindia tutup usia pada triwulan pertama tahun 1923, setelah tiga belas tahun terbit.
Mungkin yang cukup mengherankan adalah, Soekarno sebagai anggota Jong Java, Cabang Surabaya, yang mempunyai peranan penting dalam organisasi tersebut. Bahkan ia pernah mengusulkan agar surat kabar Jong Java yang diterbitkan dalam bahasa Belanda itu, ditulis dalam bahasa Indonesia saja. Tetapi tidak terdapat cukup keterangan kalau Soekarno pernah menulis pada surat kabar itu. Dalam autobiografi Soekarno pun tak ada keterangan tentang hal itu.
Ketika ia sebagai siswa Hogere Burger School, Surabaya, Soekarno menjadi penyumbang tulisan pada surat kabar Oetoesan Hindia. Tetapi ketika ia pindah ke Bandung menjadi mahasiswa Tehniche Hogere School, ia menyumbang tulisan buat surat kabar Sama Tengah. Ketika Dr. Tjipto Mangunkusumo mengetahui hal itu, ia menjadi marah kepada Soekarno, dan mengatakan:
“Sukarno, ben je gek, ben je gek! Kena apa? Er bestaat geen ‘sama tengah‘! Di dalam pergerakan nasional tidak sama tengah. Tidak, engkau harus memihak of zit hier, of je zit daar. Of je bent anti-imperialisme, of je ben en antek van het imperialisme. Of je vecht voor devrijheid van Indonesia, of je vecht voor het behoud van de Nederlands kolonie, Nederlands Indie. Ben jek gek!”
Setelah mendapat teguran keras dari Dr. Tjipto Mangunkusumo, Soekarno menyatakan diri keluar dan berhenti sebagai ‘pembantu’ surat kabar Sama Tengah di Bandung. Konon kabarnya menurut Solichin Salam—salah satu orang yang menulis biografi Soekarno—Soekarno bersama-sama dengan M. Kartosuwiryo ikut terlibat dalam sebuah surat kabar Fajar Asia.
Pada awal tahun 1927, ‘organ baru’ H.O.S. Tjokroaminoto Bendera Islam, memberikan kesempatan kepada Ir. Soekarno dan Mr. Sartono untuk mengasuh Ruang Nasionalisme, halaman khusus yang diasuh itu, diberi nama ”Ruang Pergerakan Nasional“, biasanya terdapat dalam halaman dua. Di halaman depan surat kabar itu terpampang dengan jelas kerja sama baru antara golongan Islamis dan golongan nasionalis dalam wujud lambang kedua golongan itu: bulan sabit dan bintang dari kaum Islamis, dan kepala banteng dari golongan nasionalis. Dengan demikian, terjadi kembali bahu membahu antara Soekarno dengan mantan gurunya, H.O.S. Tjokroaminoto. Dan secara tidak langsung kehadiran Soekarno ikut meredam gerakan pan-islamisme yang pernah berkobar. Yang jelas kedua orang itu senantiasa berbicara mengenai tema-tema yang sama.
Ketika dunia pergerakan terdapat perpecahan diakibatkan adanya perbedaan ideologi ataupun adanya ambisi-ambisi pribadi yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada dunia pergerakan politik pada tahun 1920-an. Semua kejadian itu memprihatinkan Soekarno, melihat terjadinya perpecahan antara Sarekat Islam dengan Partai Komunis Indonesia yang dia anggap justru menghancurkan gerakan nasionalisme Indonesia yang sedang berkobar-kobar. Soekarno mengenal betul ideologi-ideologi yang berkembang pada saat itu. Kuartal keempat tahun 1926, sekitar tiga bulan setelah Soekarno menyelesaikan studinya, Soekarno menulis dalam Indonesia Moeda, majalah Kelompok Studi Umum, tempat Soekarno bergabung. Ia menulis artikel dengan judul, ”Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, di mana Soekarno menyerukan agar perlu terjadi kerja sama yang lebih erat di antara ketiga golongan itu. Walaupun ia mengakui bahwa ketiga ideologi itu terdapat perbedaan, tetapi ia melihat sebenarnya terdapat tujuan yang sama, yaitu menghancurkan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang seringkali dimanifestasikan sebagai kapitalisme dan imperialisme yang siap mengeksploitasi negeri tercinta ini.
Setelah itu, ketika Soekarno menjabat sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927, ia menerbitkan sebuah majalah politik Soeloeh Indonesia Moeda yang mana pemimpin redaksinya adalah Soekarno sendiri. Majalah itu terbit sebulan sekali dengan oplah sebanyak 4000 eksemplar lebih, yang bertujuan untuk menjadi pentunjuk jalan bagi siapa saja yang berada dalam kegelapan lautan pergerakan nasional Indonesia. Bisa dikatakan kalau majalah dengan harga langganan fl. 50 satu kuartal itu, mencoba mengikuti jejak Neue Zeit-nya kaum sosialis demokrat dan atau Isra-nya kaum Bolshevik.
Majalah yang merupakan konsumsi bagi kalangan terpelajar bangsa Indonesia yang telah dianggap sadar akan dunia pergerakan. Itu terlihat dengan tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, dengan wajah depan selalu dihiasi oleh cuplikan tulisan-tulisan pemikir dunia dalam bahasa Belanda pula. Cuplikan itu dimaksudkan sebagai pengobar semangat nasionalisme. Tetapi yang jelas, majalah itu pernah hilang dari peredaran, ada kemungkinan disebabkan Soekarno ditahan.
Pada periode yang sama, Soekarno juga menerbitkan majalah politik, Persatuan Indonesia, berbeda dengan majalah Soeloeh Indonesia Moeda, majalah itu diterbitkan untuk konsumen yang lebih luas, di mana hal itu terlihat dengan menggunakan bahasa Indonesia secara keseluruhan. Dan banyak terdapat tulisan-tulisan Soekarno yang dimuat pada majalah Soeloeh Indonesia Moeda dimuat kembali pada majalah Persatuan Indonesia. Dengan kejadian di atas, mungkin muncul pertanyaan, mengapa Soekarno menerbitkan kedua majalah dalam periode yang sama? Ada dugaan, kalau Soekarno menerbitkan itu berbarengan dengan maksud agar pembacanya lebih luas—seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Setelah itu, Soekarno menerbitkan sebuah majalah politik Fikiran Ra’jat yang terbit pada pertengahan tahun 1932, di Bandung. Soekarno duduk sebagai pemimpin redaksi. Sasaran majalah ini terutama untuk kaum Marhaen, yang merupakan salah satu golongan masyarakat Indonesia yang terbesar, yang sedang diperjuangkan oleh Soekarno. Seperti yang terlihat dalam motto majalah itu, ”Kaum MARHAEN! Inilah Majalah Kamu“. Majalah yang setiap penerbitan berisi kurang lebih 20 halaman. Isinya antara lain: berita-berita pergerakan rakyat di negara lain, artikel-artikel politik dan kronik umum (kilasan berita luar negeri dan dalam negeri) serta primbon politik (surat pembaca) yang terdapat dalam halaman-halaman terakhir. Yang disebut terakhir ini ada dugaan ditangani oleh Soekarno sendiri.
Pada setiap penerbitannya, majalah ini memberikan porsi yang lebih besar kepada masalah pendidikan dan kesadaran politik daripada masalah-masalah yang lain. Hal ini dapat dimengerti mengingat kaum Marhaen sebagai pembaca yang terbesar majalah ini kurang mengecap pendidikan formal. Sebagai contoh, saya kutipkan dari satu artikel dengan judul “Politik dan Kekuatannya Kolonial-Imperialisme di Indonesia“, yang berbicara secara tegas tentang perlunya pendidikan dan kesadaran politik, yang dapat diketemukan pada Fikiran Ra’jat, No. 2, 8 Juli 1932:
“Rakyat jelata harus dikasih keinsyafan, bahwa sampai kiamat kaum imperialisme selalu akan menggenggam mereka. Rakyat harus insyaf, bahwa soal kemerdekaan itu bukan soal belas kasihan, bukan soal sopan atau tidak. Kemerdekaan itu bukan soal pintar atau tidak, tetapi hanyalah soal kekuatan dan kekuasaan.”
Kalau kita membaca dengan cermat tulisan-tulisan Soekarno yang dimuat oleh berbagai media massa, menunjukkan kalau dia telah menyajikan ide-ide nasional dan pengetahuan politik kepada sidang pembacanya, dengan harapan agar bekal pengetahuan itu dapat dijadikan bekal untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia Merdeka. Bisa jadi, jumlah oplah yang memuat tulisan-tulisan Soekarno terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan masyarakat yang ada. Tetapi bisa saja apa yang dikemukakan oleh Soekarno itu disebarluaskan melalui mulut ke mulut, yang akhirnya masyarakat luas mengetahuinya tentang ide-ide Indonesia Merdeka.
Walaupun Soekarno dibuang di Bengkulu oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, bukan berarti ia berhenti menulis pada media massa. Hanya saja, ia membatasi diri menulis yang dianggapnya aman. Misalnya, Soekarno menulis tentang kebangkitan fasisme di Eropa, ciri-ciri ideologinya serta watak pokok aliran itu, sebaliknya tentang situasi politik Hindia Belanda tidak disentuh. Mungkin ia dilarang menulis tentang hal itu.
Secara umum, Soekarno menulis tentang masalah-masalah Islam. Tulisannya banyak dimuat dalam majalah Muhammadiyah, Panji Islam yang terbit di Medan, dimuatnya tulisan-tulisan Soekarno itu, mungkin karena ia mengajar di Sekolah Muhammadiyah di Bengkulu. Tulisan Soekarno tentang Islam, selalu dikaitkan dengan keinginan Soekarno agar kaum Islam terlepas dari belenggu keterbelakangan yang ada. Dan tulisan-tulisan itu sekarang telah menjadi kajian yang mendalam, yang dilakukan oleh Bernhard Dahm dan Mohammad Ridwan Lubis dalam membuat disertasi.
Majalah itu bukanlah satu-satunya penyalur tulisan-tulisan Soekarno. Dia juga menulis untuk surat kabar Pemandangan. Bahkan di surat kabar itu Soekarno menjelaskan dirinya, ketika banyak orang mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Soekarno itu. Dalam tahun 1941, lewat artikelnya, ”Sukarno oleh Sukarno sendiri“ Ia menjawab pertanyaan itu lewat kata-kata, ”Apakah Soekarno itu? Nasionaliskah? Islamkah? Marxiskah? Pembaca-pembaca, Soekarno adalah campuran dari semua isme-isme itu.”
Peranan pers dalam masa pergerakan nasional merupakan salah satu studi yang penting, karena itu selain sebagai media informasi biasa, pers juga berperan sebagai mediator untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang sifatnya kebangsaan dalam rangka usaha untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka. Pemimpin-pemimpin pada masa itu seperti Douwes Dekker, Haji Agus Salim maupun H.O.S. Tjokroaminoto menggunakan sarana media massa untuk menyampaikan ide-ide serta gagasannya kepada masyarakat atau kepada para pengikutnya masing-masing.
Atau dengan kata lain, surat kabar mempunyai fungsi untuk menyalurkan aspirasi penulis atau merupakan tempat buat penulis untuk mempengaruhi sidang pembaca agar bersikap atau mempunyai pandangan seperti apa yang diinginkan oleh penulis. Hal semacam itu juga dilakukan Soekarno ketika beranjak dewasa, dia menulis dalam Oetoesan Hindia dalam kuartal kedua tahun 1921, “ … Sosialisme, komunisme, inkarnasi-inkarnasi Vishnu Murti, bangkitlah di mana-mana! Hapuskan kapitalisme yang didukung oleh imperialisme yang merupakan budaknya! Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada Islam agar berhasil …,” Tulisan itu jelas merupakan ekspresi kebencian Soekarno kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang dianggap telah mengeskploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di bumi Nusantara tercinta ini. Sekaligus menunjukkan keinginan agar sidang pembacanya ikut serta menumbangkan kapitalisme dan imperialisme.
Sebagai penyumbang tulisan pada surat kabar Oetoesan Hindia, selama lima tahun, sejak tahun 1918—1922. Bisa jadi, tulisan-tulisan Soekarno mempengaruhi sidang pembacanya. Tetapi yang jelas surat kabar ini mempunyai jumlah pembaca cukup banyak, maklum pada saat itu dapat dikatakan kalau Sarekat Islam—yang merupakan pemilik surat kabar Oetoesan Hindia—adalah termasuk organisasi yang terbesar, yang jumlahnya konon kabarnya pada masa-masa jayanya pada tahun 1910-an, mencapai dua juta pengikut.
Yang menarik adalah Soekarno menggunakan nama samaran Bima, yang diambil dari tokoh cerita wayang, Mahabhrata, yang dapat diartikan sebagai prajurit besar atau juga berarti keberanian dan kepahlawanan. Bisa jadi penggunaan nama samaran itu, sebab Soekarno tidak mau tindakan itu justru menyulitkan dirinya sebagai siswa di sekolah Belanda. Dan untuk memahami keinginan Soekarno, mungkin lebih baik memahami lewat kata-kata yang diungkapkan oleh Soekarno dalam Autobiografinya:
“Aku menulis lebih dari 500 karangan. Seluruh Indonesia membicarakannya. Ibu, yang tidak tahu tulis-baca, dan bapakku tidak pernah tahu bahwa ini adalah anak mereka yang menulisnya. Memang benar, bahwa keinginan mereka yang paling besar adalah, agar aku menjadi pemimpin dari rakyat, akan tetapi tidak dalam usia semuda itu.”
“Tidak dalam usia yang begitu muda, yang akan membahayakan pendidikanku di masa yang akan datang. Bapak tentu akan marah sekali dan akan berusaha dengan berbagai jalan untuk mencegahku menulis. Aku tidak akan memberanikan diri menyampaikan kepada mereka, bahwa Karno kecil dan Bima yang gagah berani adalah satu.“
Setelah H.O.S. Tjokroaminoto dituduh terlibat dalam peristiwa “Afdeling B” di Garut pada tahun 1919 dan dijatuhi hukuman pada tahun 1921. Muncullah perpecahan di dalam tubuh Sarekat Islam sendiri tak terelakan lagi, maka Oetoesan Hindia tutup usia pada triwulan pertama tahun 1923, setelah tiga belas tahun terbit.
Mungkin yang cukup mengherankan adalah, Soekarno sebagai anggota Jong Java, Cabang Surabaya, yang mempunyai peranan penting dalam organisasi tersebut. Bahkan ia pernah mengusulkan agar surat kabar Jong Java yang diterbitkan dalam bahasa Belanda itu, ditulis dalam bahasa Indonesia saja. Tetapi tidak terdapat cukup keterangan kalau Soekarno pernah menulis pada surat kabar itu. Dalam autobiografi Soekarno pun tak ada keterangan tentang hal itu.
Ketika ia sebagai siswa Hogere Burger School, Surabaya, Soekarno menjadi penyumbang tulisan pada surat kabar Oetoesan Hindia. Tetapi ketika ia pindah ke Bandung menjadi mahasiswa Tehniche Hogere School, ia menyumbang tulisan buat surat kabar Sama Tengah. Ketika Dr. Tjipto Mangunkusumo mengetahui hal itu, ia menjadi marah kepada Soekarno, dan mengatakan:
“Sukarno, ben je gek, ben je gek! Kena apa? Er bestaat geen ‘sama tengah‘! Di dalam pergerakan nasional tidak sama tengah. Tidak, engkau harus memihak of zit hier, of je zit daar. Of je bent anti-imperialisme, of je ben en antek van het imperialisme. Of je vecht voor devrijheid van Indonesia, of je vecht voor het behoud van de Nederlands kolonie, Nederlands Indie. Ben jek gek!”
Setelah mendapat teguran keras dari Dr. Tjipto Mangunkusumo, Soekarno menyatakan diri keluar dan berhenti sebagai ‘pembantu’ surat kabar Sama Tengah di Bandung. Konon kabarnya menurut Solichin Salam—salah satu orang yang menulis biografi Soekarno—Soekarno bersama-sama dengan M. Kartosuwiryo ikut terlibat dalam sebuah surat kabar Fajar Asia.
Pada awal tahun 1927, ‘organ baru’ H.O.S. Tjokroaminoto Bendera Islam, memberikan kesempatan kepada Ir. Soekarno dan Mr. Sartono untuk mengasuh Ruang Nasionalisme, halaman khusus yang diasuh itu, diberi nama ”Ruang Pergerakan Nasional“, biasanya terdapat dalam halaman dua. Di halaman depan surat kabar itu terpampang dengan jelas kerja sama baru antara golongan Islamis dan golongan nasionalis dalam wujud lambang kedua golongan itu: bulan sabit dan bintang dari kaum Islamis, dan kepala banteng dari golongan nasionalis. Dengan demikian, terjadi kembali bahu membahu antara Soekarno dengan mantan gurunya, H.O.S. Tjokroaminoto. Dan secara tidak langsung kehadiran Soekarno ikut meredam gerakan pan-islamisme yang pernah berkobar. Yang jelas kedua orang itu senantiasa berbicara mengenai tema-tema yang sama.
Ketika dunia pergerakan terdapat perpecahan diakibatkan adanya perbedaan ideologi ataupun adanya ambisi-ambisi pribadi yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada dunia pergerakan politik pada tahun 1920-an. Semua kejadian itu memprihatinkan Soekarno, melihat terjadinya perpecahan antara Sarekat Islam dengan Partai Komunis Indonesia yang dia anggap justru menghancurkan gerakan nasionalisme Indonesia yang sedang berkobar-kobar. Soekarno mengenal betul ideologi-ideologi yang berkembang pada saat itu. Kuartal keempat tahun 1926, sekitar tiga bulan setelah Soekarno menyelesaikan studinya, Soekarno menulis dalam Indonesia Moeda, majalah Kelompok Studi Umum, tempat Soekarno bergabung. Ia menulis artikel dengan judul, ”Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, di mana Soekarno menyerukan agar perlu terjadi kerja sama yang lebih erat di antara ketiga golongan itu. Walaupun ia mengakui bahwa ketiga ideologi itu terdapat perbedaan, tetapi ia melihat sebenarnya terdapat tujuan yang sama, yaitu menghancurkan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang seringkali dimanifestasikan sebagai kapitalisme dan imperialisme yang siap mengeksploitasi negeri tercinta ini.
Setelah itu, ketika Soekarno menjabat sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927, ia menerbitkan sebuah majalah politik Soeloeh Indonesia Moeda yang mana pemimpin redaksinya adalah Soekarno sendiri. Majalah itu terbit sebulan sekali dengan oplah sebanyak 4000 eksemplar lebih, yang bertujuan untuk menjadi pentunjuk jalan bagi siapa saja yang berada dalam kegelapan lautan pergerakan nasional Indonesia. Bisa dikatakan kalau majalah dengan harga langganan fl. 50 satu kuartal itu, mencoba mengikuti jejak Neue Zeit-nya kaum sosialis demokrat dan atau Isra-nya kaum Bolshevik.
Majalah yang merupakan konsumsi bagi kalangan terpelajar bangsa Indonesia yang telah dianggap sadar akan dunia pergerakan. Itu terlihat dengan tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, dengan wajah depan selalu dihiasi oleh cuplikan tulisan-tulisan pemikir dunia dalam bahasa Belanda pula. Cuplikan itu dimaksudkan sebagai pengobar semangat nasionalisme. Tetapi yang jelas, majalah itu pernah hilang dari peredaran, ada kemungkinan disebabkan Soekarno ditahan.
Pada periode yang sama, Soekarno juga menerbitkan majalah politik, Persatuan Indonesia, berbeda dengan majalah Soeloeh Indonesia Moeda, majalah itu diterbitkan untuk konsumen yang lebih luas, di mana hal itu terlihat dengan menggunakan bahasa Indonesia secara keseluruhan. Dan banyak terdapat tulisan-tulisan Soekarno yang dimuat pada majalah Soeloeh Indonesia Moeda dimuat kembali pada majalah Persatuan Indonesia. Dengan kejadian di atas, mungkin muncul pertanyaan, mengapa Soekarno menerbitkan kedua majalah dalam periode yang sama? Ada dugaan, kalau Soekarno menerbitkan itu berbarengan dengan maksud agar pembacanya lebih luas—seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Setelah itu, Soekarno menerbitkan sebuah majalah politik Fikiran Ra’jat yang terbit pada pertengahan tahun 1932, di Bandung. Soekarno duduk sebagai pemimpin redaksi. Sasaran majalah ini terutama untuk kaum Marhaen, yang merupakan salah satu golongan masyarakat Indonesia yang terbesar, yang sedang diperjuangkan oleh Soekarno. Seperti yang terlihat dalam motto majalah itu, ”Kaum MARHAEN! Inilah Majalah Kamu“. Majalah yang setiap penerbitan berisi kurang lebih 20 halaman. Isinya antara lain: berita-berita pergerakan rakyat di negara lain, artikel-artikel politik dan kronik umum (kilasan berita luar negeri dan dalam negeri) serta primbon politik (surat pembaca) yang terdapat dalam halaman-halaman terakhir. Yang disebut terakhir ini ada dugaan ditangani oleh Soekarno sendiri.
Pada setiap penerbitannya, majalah ini memberikan porsi yang lebih besar kepada masalah pendidikan dan kesadaran politik daripada masalah-masalah yang lain. Hal ini dapat dimengerti mengingat kaum Marhaen sebagai pembaca yang terbesar majalah ini kurang mengecap pendidikan formal. Sebagai contoh, saya kutipkan dari satu artikel dengan judul “Politik dan Kekuatannya Kolonial-Imperialisme di Indonesia“, yang berbicara secara tegas tentang perlunya pendidikan dan kesadaran politik, yang dapat diketemukan pada Fikiran Ra’jat, No. 2, 8 Juli 1932:
“Rakyat jelata harus dikasih keinsyafan, bahwa sampai kiamat kaum imperialisme selalu akan menggenggam mereka. Rakyat harus insyaf, bahwa soal kemerdekaan itu bukan soal belas kasihan, bukan soal sopan atau tidak. Kemerdekaan itu bukan soal pintar atau tidak, tetapi hanyalah soal kekuatan dan kekuasaan.”
Kalau kita membaca dengan cermat tulisan-tulisan Soekarno yang dimuat oleh berbagai media massa, menunjukkan kalau dia telah menyajikan ide-ide nasional dan pengetahuan politik kepada sidang pembacanya, dengan harapan agar bekal pengetahuan itu dapat dijadikan bekal untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia Merdeka. Bisa jadi, jumlah oplah yang memuat tulisan-tulisan Soekarno terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan masyarakat yang ada. Tetapi bisa saja apa yang dikemukakan oleh Soekarno itu disebarluaskan melalui mulut ke mulut, yang akhirnya masyarakat luas mengetahuinya tentang ide-ide Indonesia Merdeka.
Walaupun Soekarno dibuang di Bengkulu oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, bukan berarti ia berhenti menulis pada media massa. Hanya saja, ia membatasi diri menulis yang dianggapnya aman. Misalnya, Soekarno menulis tentang kebangkitan fasisme di Eropa, ciri-ciri ideologinya serta watak pokok aliran itu, sebaliknya tentang situasi politik Hindia Belanda tidak disentuh. Mungkin ia dilarang menulis tentang hal itu.
Secara umum, Soekarno menulis tentang masalah-masalah Islam. Tulisannya banyak dimuat dalam majalah Muhammadiyah, Panji Islam yang terbit di Medan, dimuatnya tulisan-tulisan Soekarno itu, mungkin karena ia mengajar di Sekolah Muhammadiyah di Bengkulu. Tulisan Soekarno tentang Islam, selalu dikaitkan dengan keinginan Soekarno agar kaum Islam terlepas dari belenggu keterbelakangan yang ada. Dan tulisan-tulisan itu sekarang telah menjadi kajian yang mendalam, yang dilakukan oleh Bernhard Dahm dan Mohammad Ridwan Lubis dalam membuat disertasi.
Majalah itu bukanlah satu-satunya penyalur tulisan-tulisan Soekarno. Dia juga menulis untuk surat kabar Pemandangan. Bahkan di surat kabar itu Soekarno menjelaskan dirinya, ketika banyak orang mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Soekarno itu. Dalam tahun 1941, lewat artikelnya, ”Sukarno oleh Sukarno sendiri“ Ia menjawab pertanyaan itu lewat kata-kata, ”Apakah Soekarno itu? Nasionaliskah? Islamkah? Marxiskah? Pembaca-pembaca, Soekarno adalah campuran dari semua isme-isme itu.”
Selasa, 23 Februari 2010
Mengapa Orang Malas Memilih Pada Pemilu?
Oleh: Wimar Witoelar
Semasa saya duduk di SD, SMP, SMA, selama jadi mahasiswa dan jadi dosen dan pengusaha, orang yang bicara bebas di Indonesia dianggap pemberani. Itulah negara totaliter dibawah Sukarno dan Suharto. Tidak terbayangkan, di tahun 1999 setelah Pemilihan Umum, suatu malam diluar kota Chicago (kebetulan sedang berkunjung) saya mendengar di radio mobil, suara penyiar yang setengah teriak: “Indonesia is now the third largest democracy in the world!”
Bangga betul rasanya. Negara yang memenjarakan puluhan ribu tawanan politik, membantai penentang pemerintah beberapa kali dengan pembunuhan gelap, kok bisa diakui sebagai demokrasi besar di dunia, hanya dibawah India dan Amerika Serikat. Sampai sekarang orang memuji terus, dari Eropah sampai Asia, dari Australia sampai Afrika. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyatakan di Jakarta bulan lalu Indonesia mengagumkan karena mampu menggulingkan rezim totaliter dengan kekuatan sendiri, dan memulai suatu demokrasi.
Tapi baru sepuluh tahun berdemokrasi , orang sudah malas menanggapi Pemilu. Apakah orang Indonesia tidak suka pada demokrasi? Tanpa pretensi ilmiah, saya mengumpulkan pendapat orang biasa melalui email, ngobrol, dan pasang status update di facebook. Silakan lihat disini: facebook.com/profile.php?id=634930347
Yang paling mirip dengan pendapat saya justru seorang rekan muda belia, Melda Wita namanya. Melda menyatakan ” bisa hidup di negara yang menjunjung pluralism tinggi... biar berbeda-beda tapi kita tetap satu jua..bisa bebas mengutarakan pendapat... hehehe terus bisa menikmati makanan2 dari berbagai daerah yang super sedap.... misalnya saksang dan ikan arsik dari medan.. ada lagi sate padang.. wah.”
Indonesia memang tidak punya apa-apa kecuali demokrasi, kontras dengan negara tetangga yang punya semua kecuali kebebasan. Tapi hanya sedikit yang menyatakan pendapat positif. Yang lain penuh keluhan, bisa dikumpulkan dalam kelompok
yang mengeluhkan soal teknis:
* malas karena ngga dapat undangan untuk hadir di TPS, ngga dapat kartu pemilih, dan harus mengecek sendiri namanya di DPT pada PPS Kelurahan terdekat..
* pengalaman saya dari 1999 sampe 2004 dan pilkada DKI 2008 lalu, banyak pemilih yang data di kartu dan KTP nya salah.. ngga usah jauh-jauh, semua anggota KPPS di TPS saya ngga ada yang benar data di kartu pemilih nya...
* ngga dapat undangan untuk milih, khan bingung mau milih di TPS mana, soalnya di undangan tercantum alamat lokasi TPS...bakal malas mondar-mandir tuh warga yang rata-rata sudah berumur...
Yang menunjukkan sikap cuek:
* Golput..here i come!!!!??
* Terlalu malas untuk memilih n tidak peduliBig Grin
* EGP...emang gue pikirin....siapa pun calegnya....siapapun presidennya....aku tetap orang Endonesa......Smile
Yang skeptis mengenai teknik kampanye:
* tidak ada kampanye yg cerdas, transparan, dan detail - bukan hanya sekedar kontes popularitas dengan arak2an di jalan raya
* Komunikasi visual lewat posternya aja berantakan, apalagi komunikasi politiknya ???? Yang curiga pada semua caleg dari dulu sampai sekarang sampai masa depan:
* Calonnya itu2 aja...
* dari sejak punya hak pilih dulu gak percaya sama outcome pemilu legislatif ...
* Calonnya gak jelas asal muasalnya
* Yg pintar blm tentu kuat, yg kuat blm tentu pintar..yg pintar dan kuat blm tentu membawa peruntungan untuk masyarakat dan negara.... Jd hrs org yg pintar, kuat dan hoki.....
* pd oooommmdoooo alias omong doang gak ad hasilny, krjny ngabis2in dwt doang.
* Bingung yg mana yg bisa buat perubahan..
* I know nobody bang WW !!
Ada teman-teman yang berkomentar lebih panjang dan lebih bernuansa:
“Rata2 para caleg itu seragam, ngga bisa dibedain kecuali foto. We don't know what they stand for, ngga jelas apa agendanya. mereka tidak/kurang berkomunikasi dengan pemilih, hanya melalui gambar wajah yang dipampang di baliho jalan. Untuk pemilih kita tidak punya dasar untuk memilih si A, B, C (kecuali kenal kali ya). Nah, ada caleg Dapil Jaksel yang pernah tampil di media (elektronik) karena ada kesempatan, ditanya ‘kenapa mau jadi caleg?’ Jawabnya, ‘karena saya melihat rakyat susah dan ingin membantu memajukan kesejahteraan rakyat.’ Then what? how? Apa yang akan anda lakukan jika anda terpilih untuk duduk menjadi anggota dewan? Dijawab : ‘saya tidak ingin banyak bicara, saya hanya ingin bekerja dan tidak sekedar mengobral janji. ……… Cape deh!”
“Pemilih butuh tahu, yang dipilih butuh kepercayaan. Orang gak tahu gimana mau percaya. Yang kampanye gak ngerti apa yg diomongin. Ngomong ekonomi, tp yg diomongin normatif, gak kongkrit, dodol tp sok ngerti. Hancur negara kalo masih banyak yg kayak begitu. Kampanye kok pake symbol pemimpin massa, entah mantan presiden yg sudah mati, atau presiden gagal, tp dipasang di balihonya dia. Gak pede? Gimana mimpin nanti, kalo gk pede nanti ngikut juga korup kyk pendahulunya. Capek sm orang2 yg dipilih melalui seleksi partai politik, mayoritas gak jujur, suap sana, suap sini biar dapat nomor urut jadi. Walau sudah ada putusan MK, toh gak bakal banyak pengaruh. Ogah milih koruptor2 baru! “
Kecewa terhadap hasil demokrasi (yang baru sepuluh tahun), tapi belum tentu kecewa terhadap demokrasi itu sendiri. Analisa tajam seorang eksekutif PR menyorot parpol:
“Banyak pemilih yang pernah dikecewakan partai yang pernah dipilihnya dan tidak ada usaha dari partai-partai politik untuk membersihkan diri dari dosa-dosa politik atau upaya nyata untuk memperbaiki institusi parpol. Jika ada anggota partai yang ditangkap korupsi, buru-buru ada pengumuman anggota tersebut dipecat dan tidak ada pertanggungjawaban sama sekali dari Partai yang telah merugikan rakyat tersebut. Parpol sama sekali tidak merasakan rendahnya penghargaan rakyat kepada citra dewan legislatif dan parpol di dalamnya. Tidak pernah sekalipun citra positif profesionalitas, kredibiltas dan keberpihakan pada rakyat melekat pada parpol dan dewan legislatif. Premanisme, korupsi dan kepentingan parpol semata yang selama ini dilihat orang biasa pada calon-calon yang akan dipilihnya. Perception is Reality. Selama tidak ada upaya nyata dari para elit politik untuk mengubah citranya, sampai kapanpun orang biasa akan tetap malas memilih.”
Semua kecewa dengan hasil demokrasi. Tapi mengasingkan diri juga bukan jawaban, sebab elite hanya bisa dikoreksi dari masyarakat, kecuali kalau kita mengundang diktator Indonesia ketiga, Mungkin ini yang diinginkan Atmo Prawiro Yahya Hutauruk, menyambung statement beliau bahwa Indonesia belum siap untuk memilih sendiri pemimpinnya, melihat banyaknya keluhan terhadap Pemilu.
" Menurut pendapat saya, pimpinan saat ini jangan melalui pemilihan dulu, krn masyarakat, aturan main dan fasilitas utk melakukan pemilihan belum memenuhi persyaratan. Utk itu hrs ditunjuk Care Taker, saat ini yg mumpuni menurut saya hanya dari TNI. Ingat cita2 kemerdekaan dulu sdh terlalu jauh ditinggalkan para pimpinan saat ini. Saya kira masih banyak TNI Nasionalis yg bermoral.... Krn bangsa kita bangsa yg kekanak2an, maka perlu diawasi oleh TNI...”
Apakah pendapat seperti Pak Hutauruk itu mewakili Golput? Mudah-mudahan tidak. Bagi saya, lebih pas kalimat Andri Sudibyo yang diberikan di facebook sebagai kalimat penutup.
Demokrasi tidak selalu menghasilkan pemerintahan dan parlemen yg baik, namun perlu diingat demokrasi merupakan suara rakyat yamg bisa saja merupakan suara keadilan. Jadi ikutlah Pemilu dan mari berharap bangsa ini semakin pandai dan semakin bisa memilih yg baik.
Semasa saya duduk di SD, SMP, SMA, selama jadi mahasiswa dan jadi dosen dan pengusaha, orang yang bicara bebas di Indonesia dianggap pemberani. Itulah negara totaliter dibawah Sukarno dan Suharto. Tidak terbayangkan, di tahun 1999 setelah Pemilihan Umum, suatu malam diluar kota Chicago (kebetulan sedang berkunjung) saya mendengar di radio mobil, suara penyiar yang setengah teriak: “Indonesia is now the third largest democracy in the world!”
Bangga betul rasanya. Negara yang memenjarakan puluhan ribu tawanan politik, membantai penentang pemerintah beberapa kali dengan pembunuhan gelap, kok bisa diakui sebagai demokrasi besar di dunia, hanya dibawah India dan Amerika Serikat. Sampai sekarang orang memuji terus, dari Eropah sampai Asia, dari Australia sampai Afrika. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyatakan di Jakarta bulan lalu Indonesia mengagumkan karena mampu menggulingkan rezim totaliter dengan kekuatan sendiri, dan memulai suatu demokrasi.
Tapi baru sepuluh tahun berdemokrasi , orang sudah malas menanggapi Pemilu. Apakah orang Indonesia tidak suka pada demokrasi? Tanpa pretensi ilmiah, saya mengumpulkan pendapat orang biasa melalui email, ngobrol, dan pasang status update di facebook. Silakan lihat disini: facebook.com/profile.php?id=634930347
Yang paling mirip dengan pendapat saya justru seorang rekan muda belia, Melda Wita namanya. Melda menyatakan ” bisa hidup di negara yang menjunjung pluralism tinggi... biar berbeda-beda tapi kita tetap satu jua..bisa bebas mengutarakan pendapat... hehehe terus bisa menikmati makanan2 dari berbagai daerah yang super sedap.... misalnya saksang dan ikan arsik dari medan.. ada lagi sate padang.. wah.”
Indonesia memang tidak punya apa-apa kecuali demokrasi, kontras dengan negara tetangga yang punya semua kecuali kebebasan. Tapi hanya sedikit yang menyatakan pendapat positif. Yang lain penuh keluhan, bisa dikumpulkan dalam kelompok
yang mengeluhkan soal teknis:
* malas karena ngga dapat undangan untuk hadir di TPS, ngga dapat kartu pemilih, dan harus mengecek sendiri namanya di DPT pada PPS Kelurahan terdekat..
* pengalaman saya dari 1999 sampe 2004 dan pilkada DKI 2008 lalu, banyak pemilih yang data di kartu dan KTP nya salah.. ngga usah jauh-jauh, semua anggota KPPS di TPS saya ngga ada yang benar data di kartu pemilih nya...
* ngga dapat undangan untuk milih, khan bingung mau milih di TPS mana, soalnya di undangan tercantum alamat lokasi TPS...bakal malas mondar-mandir tuh warga yang rata-rata sudah berumur...
Yang menunjukkan sikap cuek:
* Golput..here i come!!!!??
* Terlalu malas untuk memilih n tidak peduliBig Grin
* EGP...emang gue pikirin....siapa pun calegnya....siapapun presidennya....aku tetap orang Endonesa......Smile
Yang skeptis mengenai teknik kampanye:
* tidak ada kampanye yg cerdas, transparan, dan detail - bukan hanya sekedar kontes popularitas dengan arak2an di jalan raya
* Komunikasi visual lewat posternya aja berantakan, apalagi komunikasi politiknya ???? Yang curiga pada semua caleg dari dulu sampai sekarang sampai masa depan:
* Calonnya itu2 aja...
* dari sejak punya hak pilih dulu gak percaya sama outcome pemilu legislatif ...
* Calonnya gak jelas asal muasalnya
* Yg pintar blm tentu kuat, yg kuat blm tentu pintar..yg pintar dan kuat blm tentu membawa peruntungan untuk masyarakat dan negara.... Jd hrs org yg pintar, kuat dan hoki.....
* pd oooommmdoooo alias omong doang gak ad hasilny, krjny ngabis2in dwt doang.
* Bingung yg mana yg bisa buat perubahan..
* I know nobody bang WW !!
Ada teman-teman yang berkomentar lebih panjang dan lebih bernuansa:
“Rata2 para caleg itu seragam, ngga bisa dibedain kecuali foto. We don't know what they stand for, ngga jelas apa agendanya. mereka tidak/kurang berkomunikasi dengan pemilih, hanya melalui gambar wajah yang dipampang di baliho jalan. Untuk pemilih kita tidak punya dasar untuk memilih si A, B, C (kecuali kenal kali ya). Nah, ada caleg Dapil Jaksel yang pernah tampil di media (elektronik) karena ada kesempatan, ditanya ‘kenapa mau jadi caleg?’ Jawabnya, ‘karena saya melihat rakyat susah dan ingin membantu memajukan kesejahteraan rakyat.’ Then what? how? Apa yang akan anda lakukan jika anda terpilih untuk duduk menjadi anggota dewan? Dijawab : ‘saya tidak ingin banyak bicara, saya hanya ingin bekerja dan tidak sekedar mengobral janji. ……… Cape deh!”
“Pemilih butuh tahu, yang dipilih butuh kepercayaan. Orang gak tahu gimana mau percaya. Yang kampanye gak ngerti apa yg diomongin. Ngomong ekonomi, tp yg diomongin normatif, gak kongkrit, dodol tp sok ngerti. Hancur negara kalo masih banyak yg kayak begitu. Kampanye kok pake symbol pemimpin massa, entah mantan presiden yg sudah mati, atau presiden gagal, tp dipasang di balihonya dia. Gak pede? Gimana mimpin nanti, kalo gk pede nanti ngikut juga korup kyk pendahulunya. Capek sm orang2 yg dipilih melalui seleksi partai politik, mayoritas gak jujur, suap sana, suap sini biar dapat nomor urut jadi. Walau sudah ada putusan MK, toh gak bakal banyak pengaruh. Ogah milih koruptor2 baru! “
Kecewa terhadap hasil demokrasi (yang baru sepuluh tahun), tapi belum tentu kecewa terhadap demokrasi itu sendiri. Analisa tajam seorang eksekutif PR menyorot parpol:
“Banyak pemilih yang pernah dikecewakan partai yang pernah dipilihnya dan tidak ada usaha dari partai-partai politik untuk membersihkan diri dari dosa-dosa politik atau upaya nyata untuk memperbaiki institusi parpol. Jika ada anggota partai yang ditangkap korupsi, buru-buru ada pengumuman anggota tersebut dipecat dan tidak ada pertanggungjawaban sama sekali dari Partai yang telah merugikan rakyat tersebut. Parpol sama sekali tidak merasakan rendahnya penghargaan rakyat kepada citra dewan legislatif dan parpol di dalamnya. Tidak pernah sekalipun citra positif profesionalitas, kredibiltas dan keberpihakan pada rakyat melekat pada parpol dan dewan legislatif. Premanisme, korupsi dan kepentingan parpol semata yang selama ini dilihat orang biasa pada calon-calon yang akan dipilihnya. Perception is Reality. Selama tidak ada upaya nyata dari para elit politik untuk mengubah citranya, sampai kapanpun orang biasa akan tetap malas memilih.”
Semua kecewa dengan hasil demokrasi. Tapi mengasingkan diri juga bukan jawaban, sebab elite hanya bisa dikoreksi dari masyarakat, kecuali kalau kita mengundang diktator Indonesia ketiga, Mungkin ini yang diinginkan Atmo Prawiro Yahya Hutauruk, menyambung statement beliau bahwa Indonesia belum siap untuk memilih sendiri pemimpinnya, melihat banyaknya keluhan terhadap Pemilu.
" Menurut pendapat saya, pimpinan saat ini jangan melalui pemilihan dulu, krn masyarakat, aturan main dan fasilitas utk melakukan pemilihan belum memenuhi persyaratan. Utk itu hrs ditunjuk Care Taker, saat ini yg mumpuni menurut saya hanya dari TNI. Ingat cita2 kemerdekaan dulu sdh terlalu jauh ditinggalkan para pimpinan saat ini. Saya kira masih banyak TNI Nasionalis yg bermoral.... Krn bangsa kita bangsa yg kekanak2an, maka perlu diawasi oleh TNI...”
Apakah pendapat seperti Pak Hutauruk itu mewakili Golput? Mudah-mudahan tidak. Bagi saya, lebih pas kalimat Andri Sudibyo yang diberikan di facebook sebagai kalimat penutup.
Demokrasi tidak selalu menghasilkan pemerintahan dan parlemen yg baik, namun perlu diingat demokrasi merupakan suara rakyat yamg bisa saja merupakan suara keadilan. Jadi ikutlah Pemilu dan mari berharap bangsa ini semakin pandai dan semakin bisa memilih yg baik.
Kamis, 18 Februari 2010
APBN Naik, Rakyat Tak Sejahtera
Kekayaan alam Indonesia hanya dijadikan komoditas ekspor. Masyarakat tidak sadar lagi bahwa kekayaan alam adalah modal untuk membangun bangsa dan negara.
Hal ini dikatakan pengamat ekonomi Hendri Saparini saat deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia di Perpustakaan Nasional Salemba Jakarta, siang ini (Selasa, 9/2).
Hendri menjelaskan Indonesia memerlukan kebijakan dalam hal pengelolaan kekayaan alam. Karena ini menjadi modal untuk membiayai kewajiban negara sesuai dengan konstitusi Indonesia, penghidupan layak dan penyantunan anak yatim-piatu.
"Kebijkan APBN kita semakin lama cenderung hanya otak-atik akuntansi. Kebijakan belanja pemerintah tidak lagi dikaitkan dengan amanat konstitusi Pasal 23 UUD 1945," kata Hendri.
Dia menegaskan politik anggaran Indonesia harus diluruskan. Untuk diketahui, jelasnya, APBN Indonesia terus meningkat dari Rp 221 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp 1.047 triliun saat ini. Masalahnya, katanya, tidak ada peningkatan kesejahteraan yang signifikan di masyarakat.
"Kebijakan perdagangan luar negeri bukan untuk meningkatkan daya saing guna menuju kemandirian ekonomi tapi hanya menjadi kepanjangan tangan dalam tatanan ekonomi global. Ini harus dihentikan. Harus ada satu kelompok kritis untuk menghentikannya," demikian Hendri.
Sumber: Rakyat Merdeka.
APBN Tidak Gerakkan Ekonomi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mampu menjadi penggerak ekonomi dalam empat tahun terakhir. Oleh karena itu, harus dibuat ukuran keberhasilan APBn yang dikaitkan dengan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan politik anggaran, nasib masyarakat harus diubah. APBN harus menjadi kebijakan strategis,” kata anggota Komisi VI DPR Eriko Sotarduga di Jakarta, Selasa (26/1).
Akan tetapi, lanjut Eriko, APBN belum mampu menjadi pendorong ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kriteria yang bisa dilihat adalah apakah APBN mampu membuat masyarakat memperoleh pekerjaan. Hal tersebut sulit dilakukan dalam empat tahun terakhir,” tegas dia.
Oleh karena itu, tambah Eriko harus dibuat suatu kriminal yang formal untuk menilai kesuksesan APBn. “Kami ingin agar APBN diukur dari kemampuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.
Dari sisi belanja, menurut Eriko, APBN gagal membuat perekonomian bergulir karena penyerapannya yang minim. “Itulah yang membuat realisasi defisit jauh dari asumsi,” kata dia.
Pada 2008, realisasi defisit hanya 4,2 triliun rupiah, jauh dari target 94,5 triliun rupiah. Pada 2009, realisasi defisit adalah 87,2 triliun rupiah, sementara targetnya 129,8 triliun rupiah. “Daya serap belanja negara, terutama untuk belanja modal dan belanja barang, masih rendah, yaitu rata-rata 85 persen. Ini membuktikan bahwa manajemen fiskal masih lemah,” kata Eriko.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Putih Sari menyatakan pemerintah telalu agresif dalam menarik pembiayaan defisit. Padahal, pembiayaan tersebut tidak seluruhnya terserap dan menimbulkan beban. “Pada 2008, realisasi pembiayaan mencapai 84,07 triliun rupiah sehingga terjadi kelebihan pembiayaan 79,95 triliun rupiah. Ini akan menambah bebas fiskal di masa mendatang,” tegas Putih.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan pemerintah akan mengintensifkan belanja negara. “Kami akan antisipasi dengan mengebut belanja. Pembiayaan defisit tetap diamankan dengan kebijakan front loading,” kata dia.
Sumber: Sinar Indonesia Baru.
Hal ini dikatakan pengamat ekonomi Hendri Saparini saat deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia di Perpustakaan Nasional Salemba Jakarta, siang ini (Selasa, 9/2).
Hendri menjelaskan Indonesia memerlukan kebijakan dalam hal pengelolaan kekayaan alam. Karena ini menjadi modal untuk membiayai kewajiban negara sesuai dengan konstitusi Indonesia, penghidupan layak dan penyantunan anak yatim-piatu.
"Kebijkan APBN kita semakin lama cenderung hanya otak-atik akuntansi. Kebijakan belanja pemerintah tidak lagi dikaitkan dengan amanat konstitusi Pasal 23 UUD 1945," kata Hendri.
Dia menegaskan politik anggaran Indonesia harus diluruskan. Untuk diketahui, jelasnya, APBN Indonesia terus meningkat dari Rp 221 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp 1.047 triliun saat ini. Masalahnya, katanya, tidak ada peningkatan kesejahteraan yang signifikan di masyarakat.
"Kebijakan perdagangan luar negeri bukan untuk meningkatkan daya saing guna menuju kemandirian ekonomi tapi hanya menjadi kepanjangan tangan dalam tatanan ekonomi global. Ini harus dihentikan. Harus ada satu kelompok kritis untuk menghentikannya," demikian Hendri.
Sumber: Rakyat Merdeka.
APBN Tidak Gerakkan Ekonomi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mampu menjadi penggerak ekonomi dalam empat tahun terakhir. Oleh karena itu, harus dibuat ukuran keberhasilan APBn yang dikaitkan dengan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan politik anggaran, nasib masyarakat harus diubah. APBN harus menjadi kebijakan strategis,” kata anggota Komisi VI DPR Eriko Sotarduga di Jakarta, Selasa (26/1).
Akan tetapi, lanjut Eriko, APBN belum mampu menjadi pendorong ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kriteria yang bisa dilihat adalah apakah APBN mampu membuat masyarakat memperoleh pekerjaan. Hal tersebut sulit dilakukan dalam empat tahun terakhir,” tegas dia.
Oleh karena itu, tambah Eriko harus dibuat suatu kriminal yang formal untuk menilai kesuksesan APBn. “Kami ingin agar APBN diukur dari kemampuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.
Dari sisi belanja, menurut Eriko, APBN gagal membuat perekonomian bergulir karena penyerapannya yang minim. “Itulah yang membuat realisasi defisit jauh dari asumsi,” kata dia.
Pada 2008, realisasi defisit hanya 4,2 triliun rupiah, jauh dari target 94,5 triliun rupiah. Pada 2009, realisasi defisit adalah 87,2 triliun rupiah, sementara targetnya 129,8 triliun rupiah. “Daya serap belanja negara, terutama untuk belanja modal dan belanja barang, masih rendah, yaitu rata-rata 85 persen. Ini membuktikan bahwa manajemen fiskal masih lemah,” kata Eriko.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Putih Sari menyatakan pemerintah telalu agresif dalam menarik pembiayaan defisit. Padahal, pembiayaan tersebut tidak seluruhnya terserap dan menimbulkan beban. “Pada 2008, realisasi pembiayaan mencapai 84,07 triliun rupiah sehingga terjadi kelebihan pembiayaan 79,95 triliun rupiah. Ini akan menambah bebas fiskal di masa mendatang,” tegas Putih.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan pemerintah akan mengintensifkan belanja negara. “Kami akan antisipasi dengan mengebut belanja. Pembiayaan defisit tetap diamankan dengan kebijakan front loading,” kata dia.
Sumber: Sinar Indonesia Baru.
Rabu, 17 Februari 2010
Kepala Desa Tuntut Pembahasan RUU Pedesaan
Para kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara mendesak DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pedesaan pada tahun ini.
"Kami meminta DPR membahas dan memprioritaskan pembuatan UU tentang Pedesaan karena selama ini masalah pedesaan selalu dikesampingkan," kata Ketua Parade Nusantara, Sudir Santoso, dalam jumpa pers usai menemui Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung DPR Jakarta, Selasa (16/2).
Senada dengan Sudir, anggota Komisi II DPR, Sumaryoto dalam jumpa pers itu mengatakan, pembahasan mengenai rancangan undang-undang pedesaan tersebut memang sempat tertunda.
"Pembahasan RUU tentang Pedesaan ini memang tertunda karena ada pembahasan lain yang menjadi prioritas. Oleh sebab itu, akan dibentuk pansus untuk membahas RUU Pedesaan pada 2010 ini," kata Sumaryoto.
Menurut Sudir, selama ini pihaknya sudah bosan mendengar janji-janji, baik dari partai atau pun negara untuk memperhatikan desa.
"Tuntutan kami sudah disambut baik oleh DPR yang menjanjikan akan memprioritaskan pembahasan masalah desa pada tahun 2010. Namun untuk memastikan konsekuensi DPR maka pada 22 Februari nanti, lebih kurang 42 ribu kepala dan aparatur desa se-Indonesia akan datang ke Jakarta," kata Sudir.
Ia mengatakan, kedatangan 42 ribu kepala dan aparatur desa itu juga merupakan bentuk rasa syukur akan dibahasnya RUU pedesaan.
Menurut dia, selama ini pemerintah tidak memperhatikan perangkat desa dan pembangunan desa yang tercermin dari tidak adanya UU yang secara khusus membahas pedesaan.
"Pemerintah itu tidak setuju otoritasnya dikurangi. Terlihat dari anggaran APBN yang tak langsung turun ke desa," katanya.
Lebih lanjut Sudir mengatakan, pemerintah desa tak tersentuh oleh anggaran pusat secara langsung.
Hal ini disebabkan APBN hanya berhenti sampai pemerintah kabupaten atau kota saja.
Selain itu, menurut dia, terdapat banyak ketidakadilan yang diterima oleh desa, yaitu ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik dan hukum.
"Empat poin penting dalam tuntutan yang diusung Parade yaitu mengenai penyesuaian masa jabatan kepala desa, periodisasi pencalonan kepala desa, biaya pemilihan kepala desa (pilkades) ditanggung 100 persen oleh pemerintah, dan alokasi dana desa 10 persen dari APBN," katanya.
Sumber: Gatra.
"Kami meminta DPR membahas dan memprioritaskan pembuatan UU tentang Pedesaan karena selama ini masalah pedesaan selalu dikesampingkan," kata Ketua Parade Nusantara, Sudir Santoso, dalam jumpa pers usai menemui Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung DPR Jakarta, Selasa (16/2).
Senada dengan Sudir, anggota Komisi II DPR, Sumaryoto dalam jumpa pers itu mengatakan, pembahasan mengenai rancangan undang-undang pedesaan tersebut memang sempat tertunda.
"Pembahasan RUU tentang Pedesaan ini memang tertunda karena ada pembahasan lain yang menjadi prioritas. Oleh sebab itu, akan dibentuk pansus untuk membahas RUU Pedesaan pada 2010 ini," kata Sumaryoto.
Menurut Sudir, selama ini pihaknya sudah bosan mendengar janji-janji, baik dari partai atau pun negara untuk memperhatikan desa.
"Tuntutan kami sudah disambut baik oleh DPR yang menjanjikan akan memprioritaskan pembahasan masalah desa pada tahun 2010. Namun untuk memastikan konsekuensi DPR maka pada 22 Februari nanti, lebih kurang 42 ribu kepala dan aparatur desa se-Indonesia akan datang ke Jakarta," kata Sudir.
Ia mengatakan, kedatangan 42 ribu kepala dan aparatur desa itu juga merupakan bentuk rasa syukur akan dibahasnya RUU pedesaan.
Menurut dia, selama ini pemerintah tidak memperhatikan perangkat desa dan pembangunan desa yang tercermin dari tidak adanya UU yang secara khusus membahas pedesaan.
"Pemerintah itu tidak setuju otoritasnya dikurangi. Terlihat dari anggaran APBN yang tak langsung turun ke desa," katanya.
Lebih lanjut Sudir mengatakan, pemerintah desa tak tersentuh oleh anggaran pusat secara langsung.
Hal ini disebabkan APBN hanya berhenti sampai pemerintah kabupaten atau kota saja.
Selain itu, menurut dia, terdapat banyak ketidakadilan yang diterima oleh desa, yaitu ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik dan hukum.
"Empat poin penting dalam tuntutan yang diusung Parade yaitu mengenai penyesuaian masa jabatan kepala desa, periodisasi pencalonan kepala desa, biaya pemilihan kepala desa (pilkades) ditanggung 100 persen oleh pemerintah, dan alokasi dana desa 10 persen dari APBN," katanya.
Sumber: Gatra.
Demokrat Akui Ada Pelanggaran Pidana di Bank Century
Setelah bekerja sejak 4 Desember 2009, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat untuk Hak Angket kasus Bank Century mulai memasuki akhir masa kerja. Hari ini (17/2), masing-masing fraksi di Panitia Angket membacakan kesimpulan mengenai aliran dana Bank Century.
Saat memaparkan kesimpulan awal pada 8 Februari lalu, Fraksi Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Bangsa menyebutkan pengucuran dana talangan untuk Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun tidak melanggar hukum. Sedangkan, tujuh fraksi lain menilai penyelamatan Bank Century tersebut melanggar hukum.
Dalam Panitia Angket sendiri, ada sembilan fraksi yang terdiri dari 30 orang. Demokrat menempatkan delapan anggota fraksinya. Adapun Fraksi Partai Golkar memiliki enam orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lima orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tiga orang, Fraksi Partai Amanat Nasional dua orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dua orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dua orang, serta Fraksi Gerakan Indonesia Raya dan Hati Nurani Rakyat masing-masing satu.
Pada kesimpulan yang dibacakan Rabu (17/2), Fraksi Partai Demokrat menilai ada pelanggaran hukum dalam kasus pengucuran dana Bank Century.
"Direksi lama telah melakukan rekayasa pembukaan rekening atau menghidupkan kembali sejumlah rekening. Penelusuran aliran dana, kami anggap cukup dan dilanjutkan dengan segera menindaklanjuti ke KPK, Mabes Polri, Kejaksaan, dan pansus fokus pandangan akhir," kata juru bicara Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi dalam pembacaan pandangan fraksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurut Demokrat, kata Achsanul, terlihat jelas ada konspirasi dalam usaha untuk menyelamatkan sejumlah dana tertentu yang dilakukan oleh manajemen lama Bank Century.
Modus mereka dengan mengaktifkan kembali sejumlah rekening mati, membuka rekening dari sembarang nama dan tempat. Dana yang dipecah umumnya di atas Rp 2 miliar, lalu dipecah di bawah Rp 2 miliar seperti Rp 1,4 miliar dan Rp 1,8 miliar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjaminan Sosial. "Ini tindakan pidana oleh manajemen Bank Century sebelumnya dan harus segera diusut," kata dia.
Kendati demikian, Partai Demokrat menegaskan berdasarkan penelusuran aliran dana oleh Panitia Angket, tak ditemukan adanya aliran dana ke Partai Demokrat maupun untuk tim kampanye calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya, Boediono.
"Berdasarkan penelusuran aliran dana dan konfirmasi 112 bank umum, tidak teridentifikasi aliran dana kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam siaran pers sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Jakarta," kata Achsanul.
Untuk itu, kata Achsanul, adanya opini sekelompok orang yang mengaitkan penyelamatan dana ke tim sukses dan partai politik dianggap tidak relevan. Dia juga menuding adanya rekayasa yang telah dilakukan oleh manajemen lama Bank Century untuk memperoleh bantuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Tidak ditemukan adanya dana ke partai politik atau calon presiden," kata dia.
Demokrat menilai telah terjadi kesalahan pengelolaan manajemen lama Bank Century yang merupakan tindak pidana perbankan. Dia juga menuntut agar masalah ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Sumber: Tempo Interaktif.
Saat memaparkan kesimpulan awal pada 8 Februari lalu, Fraksi Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Bangsa menyebutkan pengucuran dana talangan untuk Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun tidak melanggar hukum. Sedangkan, tujuh fraksi lain menilai penyelamatan Bank Century tersebut melanggar hukum.
Dalam Panitia Angket sendiri, ada sembilan fraksi yang terdiri dari 30 orang. Demokrat menempatkan delapan anggota fraksinya. Adapun Fraksi Partai Golkar memiliki enam orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lima orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tiga orang, Fraksi Partai Amanat Nasional dua orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dua orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dua orang, serta Fraksi Gerakan Indonesia Raya dan Hati Nurani Rakyat masing-masing satu.
Pada kesimpulan yang dibacakan Rabu (17/2), Fraksi Partai Demokrat menilai ada pelanggaran hukum dalam kasus pengucuran dana Bank Century.
"Direksi lama telah melakukan rekayasa pembukaan rekening atau menghidupkan kembali sejumlah rekening. Penelusuran aliran dana, kami anggap cukup dan dilanjutkan dengan segera menindaklanjuti ke KPK, Mabes Polri, Kejaksaan, dan pansus fokus pandangan akhir," kata juru bicara Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi dalam pembacaan pandangan fraksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurut Demokrat, kata Achsanul, terlihat jelas ada konspirasi dalam usaha untuk menyelamatkan sejumlah dana tertentu yang dilakukan oleh manajemen lama Bank Century.
Modus mereka dengan mengaktifkan kembali sejumlah rekening mati, membuka rekening dari sembarang nama dan tempat. Dana yang dipecah umumnya di atas Rp 2 miliar, lalu dipecah di bawah Rp 2 miliar seperti Rp 1,4 miliar dan Rp 1,8 miliar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjaminan Sosial. "Ini tindakan pidana oleh manajemen Bank Century sebelumnya dan harus segera diusut," kata dia.
Kendati demikian, Partai Demokrat menegaskan berdasarkan penelusuran aliran dana oleh Panitia Angket, tak ditemukan adanya aliran dana ke Partai Demokrat maupun untuk tim kampanye calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya, Boediono.
"Berdasarkan penelusuran aliran dana dan konfirmasi 112 bank umum, tidak teridentifikasi aliran dana kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam siaran pers sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Jakarta," kata Achsanul.
Untuk itu, kata Achsanul, adanya opini sekelompok orang yang mengaitkan penyelamatan dana ke tim sukses dan partai politik dianggap tidak relevan. Dia juga menuding adanya rekayasa yang telah dilakukan oleh manajemen lama Bank Century untuk memperoleh bantuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Tidak ditemukan adanya dana ke partai politik atau calon presiden," kata dia.
Demokrat menilai telah terjadi kesalahan pengelolaan manajemen lama Bank Century yang merupakan tindak pidana perbankan. Dia juga menuntut agar masalah ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Sumber: Tempo Interaktif.
Langganan:
Postingan (Atom)